JAVASATU.COM- Sebanyak 250 warga menghadiri reses anggota DPRD Kota Malang, Ginanjar Yoni Wardoyo, ST, MT, di GOR Karya Bakti, Jalan Kertosentono, Kelurahan Ketawanggede, Kecamatan Lowokwaru, Selasa (3/11/2026) malam.
Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan sejumlah aspirasi, mulai dari kebutuhan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) pribadi, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga penyerapan tenaga kerja lokal.
Ginanjar, anggota Komisi D DPRD Kota Malang dari Fraksi Partai Gerindra, mengatakan diskusi bersama warga berlangsung terarah dan membahas kebutuhan lingkungan Ketawanggede. Salah satu persoalan yang mengemuka adalah kebutuhan fasilitas sanitasi yang dinilai lebih sesuai dengan kondisi geografis permukiman.
Menurut Ginanjar, warga menilai program IPAL komunal belum sepenuhnya sesuai dengan karakter lingkungan di wilayah tersebut. Karena itu, muncul usulan agar pemerintah mempertimbangkan pembangunan IPAL pribadi atau fasilitas sanitasi individual.
“Kalau program IPAL komunal tidak representatif dengan kondisi lingkungan geografis yang ada di Ketawanggede, warga menginginkan ada dalam kamus usulan itu IPAL pribadi. Jadi, MCK pribadi, seperti bedah rumah pribadi,” kata Ginanjar.
Selain persoalan sanitasi, warga juga meminta adanya penguatan sinergi antara Pemerintah Kota Malang dan Universitas Brawijaya (UB). Hal itu berkaitan dengan posisi Ketawanggede sebagai kawasan yang berada di lingkar ekonomi kampus.
Ginanjar menyebut warga menginginkan pembinaan UMKM yang tidak hanya bersifat umum, tetapi juga melibatkan kampus. Pemerintah diharapkan dapat memfasilitasi kerja sama untuk meningkatkan kapasitas, pembinaan, dan penataan usaha masyarakat yang memiliki pangsa pasar mahasiswa.
Aspirasi lainnya berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja lokal oleh institusi yang berada di sekitar kawasan kampus. Menurut Ginanjar, perlu ada perhatian terhadap jumlah tenaga kerja dari masyarakat setempat yang terserap di lingkungan Universitas Brawijaya.
Dia juga menyoroti program Kampung Lingkar Kampus (KLK) yang melibatkan sinergi kampus dan masyarakat. Ginanjar menyatakan akan mengawal agar pelaksanaan program tersebut sesuai dengan kebutuhan warga, bukan hanya berdasarkan sudut pandang pihak kampus.
“Program Kampung Lingkar Kampus itu menjadi prioritas untuk kami kawal. Saya ingin program ini benar-benar terintegrasi dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Ginanjar menyebut pengawalan program KLK akan difokuskan di sejumlah wilayah, yakni Ketawanggede, Merjosari, Sumbersari, dan Dinoyo. Menurutnya, program yang sudah berjalan perlu diperkuat agar tidak hanya bersifat parsial atau sporadis.
Dia mencontohkan sejumlah kegiatan yang telah dilakukan kampus, termasuk program yang melibatkan pemanfaatan bahan pangan dari lingkungan kampus. Namun, pelaksanaannya dinilai masih perlu diintegrasikan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara lebih luas.
Dalam reses tersebut, warga juga menyinggung persoalan bantuan sosial dan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ginanjar menilai program MBG perlu disinergikan dengan kebutuhan gizi masyarakat, terutama balita dan lansia yang menjadi sasaran layanan posyandu.
Dia mendorong Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sekitar wilayah tersebut agar memberikan dukungan makanan bergizi secara rutin kepada posyandu. Menurutnya, program itu perlu dikawal agar benar-benar membantu pemenuhan gizi balita dan mendukung upaya pencegahan stunting.
“SPPG di dekat sini harus benar-benar secara rutin memberikan program makanan bergizi gratis untuk posyandu, baik posyandu balita maupun posyandu lansia,” katanya.
Aspirasi lain yang dibahas adalah akses permodalan bagi pelaku UMKM melalui Bank Tugu Arta. Ginanjar menyebut terdapat alokasi tambahan modal sebesar Rp 50 miliar yang perlu dipastikan penyalurannya benar-benar menyasar pelaku usaha di Kota Malang.
Dia menyoroti penyaluran kredit sebelumnya yang disebut belum sepenuhnya menjangkau kebutuhan UMKM setempat. Karena itu, Ginanjar mendorong adanya pendampingan bagi masyarakat yang ingin mengakses pembiayaan tersebut.
“Kita harus benar-benar mengontrol, sudah dicairkan untuk aliran kredit atau belum. Esensi kita memberikan gelontoran Rp 50 miliar itu untuk kebutuhan UMKM,” ujarnya.
Ginanjar menyatakan akan mendorong pendampingan bagi pelaku UMKM yang membutuhkan bantuan permodalan. Dia juga meminta agar penyaluran pembiayaan oleh Bank Tugu Arta sesuai dengan tujuan alokasi dana tersebut. (har/arf)
