JAVASATU.COM-MALANG- Rencana pembukaan akses jalan tembus dari Perumahan Griya Shanta, Jalan Soekarno Hatta, ke Jalan Simpang Candi Panggung, Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, menuai penolakan keras dari warga RW 12 Griya Shanta Kelurahan Mojolangu. Penolakan itu ditegaskan dalam musyawarah warga yang digelar Kamis malam (12/6/2025), dan berujung pada aksi walkout saat sosialisasi resmi dari pemerintah kecamatan pada Jumat sore (13/6/2025).
Dalam berita acara bernomor 802/M.RW.XII.GS/13/06/2025, yang ditandatangani Ketua RW 12 Mojolangu Ir. Jusuf Thojib, MSA serta seluruh Ketua RT 01 hingga RT 08, warga secara mufakat menyatakan menolak rencana jalan tembus tersebut. Mereka menyebut proyek itu berpotensi menimbulkan kemacetan, gangguan lingkungan, hingga diduga melanggar ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Malang.
“Tembok barat perumahan itu sudah kami sepakati sejak 2016 untuk tidak dibuka, dan ditegaskan kembali dalam pakta integritas saat pemilihan RW 2024,” tegas Drs. H. Sugiharso, Ketua RT 04 RW 12 Griya Shanta Mojolangu, kepada wartawan usai aksi walkout dari forum sosialisasi di Restoran Ocean Garden Suhat.
Sosialisasi yang digelar oleh Pemerintah Kota Malang melalui Pemerintah Kecamatan Lowokwaru itu berlangsung tertutup. Undangan ditandatangani secara elektronik oleh Camat Lowokwaru, Rudi Cahyono Catur Utomo. Banyak pihak yang diundang, mulai dari Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Malang, Kepala Dinas PUPRPKP, Dishub, hingga Satpol PP. Tampak hadir Kadishub Kota Malang, R. Widjaja Saleh Putra.
Namun, kehadiran pejabat tak menggoyahkan sikap warga. Para tokoh masyarakat langsung keluar forum sebagai bentuk penolakan terhadap proses yang dinilai dipaksakan dan cacat prosedur.
“Ini bukan sosialisasi, ini skenario. Warga tidak pernah dilibatkan sosialisasi sebelumnya, tahu-tahu diundang untuk menyetujui. Ini manipulatif!. Mereka dikendalikan oligarki,” tegas Sugiharso, dengan nada tinggi.
Ia juga menyoroti dugaan adanya kolaborasi antara pihak pengembang dengan oknum pejabat, dan mempertanyakan dasar hukum serta legalitas pemanfaatan lahan di sebelah barat Griya Shanta.
“Kami sudah puluhan tahun tinggal di sini. RTRW tidak mendukung. Kalau dipaksakan, ini bukan hanya melanggar tata ruang, tapi juga berpotensi picu konflik sosial. Jalan ditembuskan itu katanya akan ada perumahan baru. Masuknya lewat perumahan Griya Shanta,” lanjutnya.
Warga juga menyebut telah berkali-kali memberikan penolakan tertulis, dan menyayangkan tidak transparannya proses. Mereka menyebut lokasi di balik tembok merupakan kawasan rawan banjir dan sudah padat akibat keberadaan fasilitas pendidikan.
Warga menyatakan akan terus melawan jika proyek jalan tembus tetap dipaksakan. Mereka bahkan berencana membawa kasus ini hingga ke pusat, termasuk Komisi III DPR RI dan lembaga antikorupsi. Warga RW 12 Griya Shanta tetap konsisten menolak.
“Kalau perlu kami ke Jakarta, sewa bus, kami akan datangi KPK, DPR, siapapun yang bisa menghentikan ini,” tegas warga yang hadir dalam musyawarah.
Camat Lowokwaru, Rudi Cahyono Catur Utomo, saat ditemui usai acara menyatakan bahwa pihaknya hanya melaksanakan tugas sosialisasi.
“Saya sudah melaksanakan sosialisasi ke warga RW 12 Griya Shanta,” ujarnya singkat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari pihak pengembang/ developer maupun Pemkot Malang terkait persoalan ini. (Saf)
kalau fasilitas umum di perum griya shanta sdh di serahkan ke kotamadya mau gk mau hrs mengikuti aturan
Apa ada cuan yg beterbangan dibalik proyek ini … ???
Nanya dengan lemah lembut
Apa ada cuan yg beterbangan dibalik proyek ini … ???
Nanya dengan lemah lembut
Kalau tanah itu milik warga saya mendukung. Tapi kalau jalan itu adalah fasilitas umum saya mendukung pemkot.