JAVASATU.COM- Keluhan soal sistem zonasi PPDB dan beban biaya BPJS mencuat dalam reses anggota DPRD Kota Malang, Dr. Suyadi, S.Pd., M.M., yang digelar di Rumah Aspirasi Bolo Dewe, Perumahan SPI, Kecamatan Sukun, Rabu malam (6/8/2025).
Ratusan warga memanfaatkan momen serap aspirasi itu untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi. Salah satunya, Ketua RW 005 Kelurahan Ciptomulyo, Bagio, mengaku sistem PPDB saat ini belum berpihak kepada warga kecil.
“Banyak anak dari keluarga tidak mampu gagal masuk sekolah negeri karena sistem zonasi. Ini tidak adil,” ujarnya.
Bagio juga menyinggung keluhan peserta mandiri BPJS yang merasa terbebani biaya pengobatan, terutama untuk layanan rawat jalan.
Ia mendesak adanya evaluasi dan perbaikan kebijakan agar lebih pro-rakyat.
Menanggapi itu, Suyadi menegaskan komitmennya menyalurkan seluruh aspirasi warga ke forum legislatif.
Ia menyebut pendidikan dan kesehatan adalah hak dasar yang harus dijamin oleh negara.
“Saya ingin anak-anak tetap bisa sekolah meski tak diterima di sekolah negeri. Negara tak boleh abai,” tegas pria yang duduk di Komisi D DPRD Kota Malang itu.
Suyadi menambahkan, reses bukan sekadar formalitas, tetapi cara konkret untuk menjaga komunikasi antara wakil rakyat dan masyarakat.
“Dewan harus peka. Aspirasi rakyat bukan sekadar didengar, tapi diperjuangkan,” kata Suyadi yang juga menjabat Ketua DPD Partai NasDem Kota Malang. (saf)
