JAVASATU.COM-MALANG- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengajak Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah (BPD) se-Indonesia untuk memperkuat tata kelola dalam menghadapi tantangan struktural dan eksternal. Hal ini disampaikan Ketua Dewan Audit OJK, Sophia Issabella Wattimena, dalam Seminar Nasional Forum Komunikasi Dewan Komisaris BPD Seluruh Indonesia (FKDK-BPDSI) di Malang, Kamis (16/1/2025).
Sophia menyoroti berbagai risiko yang perlu diantisipasi oleh BPD, termasuk serangan siber, salah saji laporan keuangan, dan dampak geopolitik terhadap sektor riil.
“BPD perlu waspada terhadap risiko ini agar operasional tetap berjalan optimal,” ujarnya.
Sophia menjelaskan, untuk menghadapi tantangan ke depan, BPD harus memperbaiki tata kelola, manajemen risiko, dan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) sesuai dengan Roadmap Penguatan BPD 2024-2027.
Ia juga menekankan pentingnya peran Dewan Komisaris dalam memastikan prinsip tata kelola diterapkan di seluruh tingkatan organisasi.
“Dukungan pengawasan aktif dari Dewan Komisaris dan optimalisasi peran Komite Audit sangat penting untuk menunjang efektivitas pengelolaan BPD,” tambahnya.
Selain penguatan tata kelola, Sophia membahas prospek pertumbuhan ekonomi dan peran OJK dalam mendorong penyaluran kredit. Hal ini mencakup dukungan terhadap program pemerintah, seperti Program 3 Juta Rumah dan pembiayaan untuk UMKM.
Pada kesempatan yang sama, Penjabat Gubernur Jawa Timur, Adhi Karyono, menyampaikan harapannya agar BPD dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang inovatif dan adaptif.
“Kolaborasi antara pemerintah, sektor perbankan, dan masyarakat adalah kunci utama untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Adhi.
Seminar ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antar-BPD dalam menghadapi tantangan ekonomi sekaligus mendukung program pembangunan nasional secara lebih efektif. (Arf/Nuh)
