JAVASATU.COM-MALANG- Gaduh terkait kasus dugaan korupsi pada anggaran Vaksin penyakit mulut dan kuku (PMK) di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang tahun anggaran 2022-2023. Itu masih dalam tahap klarifikasi dengan pihak penyidik Polres Malang.
Ditemui sebelum mengikuti Sidang Paripurna di DPRD Kabupaten Malang, Kepala Dinas (Kadis) Peternakan dan Kesehatan Hewan Eko Wahyu Widodo, mengaku, dirinya juga tidak tahu menahu inti masalah terkait vaksin PMK.
“Saya nggak tahu masalahnya dimana, karena ini kan masih klarifikasi, baru nanti,” tuturnya, Rabu (11/10/2023) siang.
Eko juga mengakui dalam permasalah ini dirinya sudah diperiksa Unit IV Tipikor Satreskrim Polres Malang pada hari Sabtu, dua pekan yang lalu.
“Sudah diperiksa dua pekan lalu. Kami ditanya identitas, kita juga serahkan dokumen seperti juklak dan juknis pelaksanaan vaksin PMK,” kata Eko.
Namun Eko tidak ingat ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh Penyidik Polres Malang terkait perkara vaksin PMK 2022-2023.
“Nggak ngitung berapa pertanyaan, pokoknya sudah diperiksa. Surat surat administrasi juga sudah dilihat penyidik, juklak juknis, semua ada disitu, termasuk jumlah petugas vaksinator ada disitu semua,” tegas Eko.
Menurut Eko, waktu pemeriksaan berkisar lebih dari dua jam. “Yang diperiksa masih saya, belum ada lagi. Kalau katanya bendahara juga diperiksa kami nggak ngerti ya, karena itu kewenangan penyidik,” tuturnya.
Terdapat ratusan ribu vaksin penyakit kuku dan mulut (PMK) yang sudah disuntikkan pada sapi perah maupun jenis pedaging di Kabupaten Malang. Dan sampai hari pelaksanaan vaksin PMK masih tetap berjalan. Khususnya vaksin booster kedua.
“Kalau total jumlah vaksin PMK sampai sekarang belum bisa menghitung ya, tapi perkiraan ya sudah ratusan ribu vaksin, sesuai jumlah ternak yang ada. Kalau sapi perah bahkan sudah selesai, bahkan sudah booster juga, sekarang vaksin PMK boster kedua,” pungkas Eko. (Agb/Arf)