JAVASATU.COM- Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri memperkuat pemutakhiran data profil kelurahan untuk mendukung perencanaan pembangunan yang tepat sasaran.
Berdasarkan data aplikasi Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel) per 1 Oktober 2026, sebanyak 31 dari 46 kelurahan di Kota Kediri masih berstatus Swakarsa atau berkembang.
Sementara itu, 10 kelurahan berstatus Swasembada atau maju/mandiri dan lima kelurahan lainnya berstatus Swadaya.

Kondisi tersebut menjadi perhatian Pemkot Kediri karena data profil kelurahan dinilai belum sepenuhnya menggambarkan potensi dan kondisi riil masyarakat di lapangan.
Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin menyoroti pentingnya pembaruan data sebagai dasar penyusunan kebijakan dan program pembangunan. Hal itu disampaikannya saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Profil Kelurahan Kota Kediri Tahun Anggaran 2026 di Ruang Joyoboyo, Balai Kota Kediri, Rabu (21/10/2026).
Menurut Gus Qowim, sapaan Qowimuddin, data profil kelurahan harus akurat, mutakhir, dan sesuai dengan kondisi lapangan. Data tersebut menjadi instrumen untuk memetakan potensi wilayah, perkembangan masyarakat, serta kebutuhan masing-masing kelurahan.
Pengelolaan profil kelurahan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007. Karena itu, pembaruan data perlu dilakukan secara berkala agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan.
Gus Qowim mengakui pengelolaan data profil kelurahan masih menghadapi sejumlah kendala. Di antaranya kesenjangan kompetensi aparatur, perbedaan pemahaman teknis, serta rotasi, mutasi, dan promosi jabatan yang memengaruhi kesinambungan pengelolaan data.
“Bimbingan teknis ini merupakan bentuk intervensi strategis yang mutlak diperlukan. Kegiatan ini bukan sekadar formalitas pemenuhan regulasi, melainkan wadah krusial untuk menyamakan persepsi, meningkatkan keterampilan teknis, dan memperkuat kapasitas aparatur sipil kita di garis depan pelayanan data,” ungkapnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkot Kediri menggelar bimtek yang diikuti pejabat dan operator pengelola profil kelurahan, kepala seksi pemerintahan dan pelayanan, serta operator di tingkat kecamatan dan kelurahan.
Gus Qowim meminta organisasi perangkat daerah (OPD) dan para camat memperkuat koordinasi dalam pengelolaan serta pemutakhiran data. Menurutnya, keterlibatan seluruh pihak diperlukan agar informasi yang tercatat dalam Prodeskel dapat dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan kebijakan, baik di tingkat daerah maupun nasional.
Ia juga meminta peserta mengikuti bimtek secara serius dan memanfaatkan kesempatan berdiskusi dengan narasumber dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Timur.
Setelah mengikuti pelatihan, operator diharapkan mampu memperbarui data secara berkala dan cermat. Informasi mengenai potensi wilayah serta perkembangan masyarakat di setiap kelurahan harus tercatat sesuai kondisi sebenarnya.
“Saya juga berpesan agar operator di tingkat kecamatan dan kelurahan terus menjalin komunikasi serta berbagi pengetahuan. Dengan begitu, pengelolaan data dapat berjalan secara berkelanjutan. Mudah-mudahan, ikhtiar kita bersama ini dapat mewujudkan data profil kelurahan yang semakin akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya. (kur/arf)






