JAVASATU.COM-MALANG- terhitung hingga periode November 2022 KPPN Malang berhasil merealisasi belanja APBN hingga Rp 6,52 Triliun. Artinya realisasi belanja tumbuh sejumlah 7,37 persen dari tahun sebelumnya.
Hal ini berdasarkan data Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, Realisasi Belanja APBN di bawah wilayah pembayaran KPPN Malang. Meliputi Kota Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Pasuruan, sampai dengan bulan November 2022 sebesar Rp.6,52 triliun atau 83,88% dari total pagu sebesar Rp.7,77 triliun.
Angka tersebut bila dibanding dengan periode yang sama tahun lalu, mengalami pertumbuhan persentase sebesar 7,37% dari realisasi bulan November tahun 2021 sebesar Rp.6,88 triliun atau 76,51% dari total pagu sebesar Rp.8,99 triliun .
“Dari total realisasi belanja sebesar Rp.6,52 triliun tersebut, untuk Belanja Pemerintah Pusat yang meliputi instansi vertikal Kementerian/Lembaga sebesar Rp.4,91 triliun atau 82,61% dari total pagu sebesar Rp.5,95 triliun dan Tansfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp.1,61 triliun atau 88,04% dari pagu sebesar Rp.1,83 triliun,” ujar Kepala KPPN Malang, Rintok Juhirman, Selasa (20/12/2022).
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat di KPPN Malang sampai dengan Bulan November 2022 terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp.3,22 triliun atau 89,52% dari pagu sebesar Rp.3,60 triliun dan merupakan yang terbesar persentase realisasinya.
Belanja Barang terealisasi sebesar Rp.1,56 triliun atau 73,70% dari pagu sebesar Rp.2,11 triliun. Belanja Modal terealisasi sebesar Rp.115,16 miliar atau 54,22% dari pagu sebesar Rp.212,42 miliar dan merupakan terkecil realisasinya. Belanja Bantuan Sosial terealisasi Rp.13,14 miliar atau 82,55% dari pagu sebesar Rp.15,92 miliar.
Sementara itu, untuk TKDD di KPPN Malang terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik terealisasi sebesar Rp.211,19 miliar atau 65,85% dari pagu sebesar Rp.320,74 miliar dan merupakan yang terkecil persentase realisasinya.
DAK Non Fisik telah terealisasi sebesar Rp.676,46 miliar atau 96,21% dari total pagu sebesar Rp.703,12 miliar dan merupakan yang terbesar persentase realisasinya, untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan BOP Kesetaraan yang dikelola oleh Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
Sementara untuk Dana Desa (DD) terealisasi sebesar Rp.719,93 miliar atau 89,76% dari total pagu sebesar Rp.802,05 miliar.
“Di sisi Pendapatan Negara lingkup KPPN Malang sampai bulan November 2022, secara agregat terealisasi sebesar Rp.94,83 triliun dan tumbuh sebesar 11,73% (YoY), terdiri dari Perpajakan sebesar Rp.18,01 triliun, Kepabeanan & Cukai sebesar Rp.75,73 triliun, dan PNBP sebesar Rp.1,09 triliun,” imbuhnya.
Diharapkan melalui percepatan realisasi APBN Tahun Anggaran 2022 secara akuntabel oleh Satker dan Pemda mitra kerja KPPN Malang, dapat menjadi stimulus ekonomi dan menciptakan multiplier effect (efek berganda) guna mendorong pertumbuhan ekonomi di Malang Raya dan Pasuruan. Serta mendorong pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan agar pandemi Covid-19 segera berakhir. (Dop/Arf)
