JAVASATU.COM- Kepala Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) III Malang, Asep Kusdinar, mengajak seluruh pemerintah kabupaten/kota di wilayah kerja Bakorwil Malang memperkuat kolaborasi lintas sektor guna mempercepat penurunan stunting. Menurutnya, persoalan stunting tidak bisa diselesaikan hanya oleh sektor kesehatan, melainkan membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan.
Pernyataan tersebut disampaikan Asep saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting bagi kabupaten/kota se-Bakorwil Malang Tahun 2026 yang diselenggarakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur di Hotel Grand Mercure Malang, Selasa (14/7/2026).
“Stunting bukan hanya persoalan tinggi badan anak. Di balik itu terdapat kualitas sumber daya manusia, produktivitas, daya saing daerah, hingga masa depan bangsa. Karena itu, pencegahan stunting harus dipandang sebagai investasi jangka panjang dalam membangun Generasi Emas Indonesia 2045,” kata Asep Kusdinar.
Kegiatan tersebut diikuti perwakilan Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Dinas Sosial, TP PKK, serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dari seluruh kabupaten/kota di wilayah Bakorwil Malang.
Hadir pula narasumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Bappeda Kabupaten Blitar, UNICEF Regional Jawa Timur, Poltekkes Kemenkes Surabaya, Poltekkes Kemenkes Malang, Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, hingga UIN Sunan Ampel Surabaya.
Dalam pemaparannya, Asep menegaskan pembangunan sumber daya manusia menjadi salah satu prioritas nasional yang tercantum dalam Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden. Salah satu implementasinya dilakukan melalui percepatan penurunan stunting dengan intervensi yang menyasar ibu hamil, bayi, dan balita pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
Menurutnya, keberhasilan menekan angka stunting tidak cukup mengandalkan layanan kesehatan. Faktor lain seperti ketersediaan air bersih, sanitasi layak, ketahanan pangan keluarga, pendidikan, perlindungan sosial, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat juga menjadi bagian penting dalam upaya penanganan stunting.
“Seluruh organisasi perangkat daerah memiliki peran strategis sesuai kewenangannya masing-masing. Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas PMD, Dinas Sosial, TP PKK, pemerintah desa, perguruan tinggi hingga dunia usaha harus bergerak dalam satu irama agar setiap intervensi benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat,” tegasnya.
Sebagai lembaga yang memiliki fungsi koordinasi pembangunan kewilayahan, Bakorwil Malang, lanjut Asep, akan terus memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan program percepatan penurunan stunting berjalan efektif dan terintegrasi.
Ia menilai Bimtek ini menjadi forum strategis untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah, memperkuat koordinasi lintas sektor, sekaligus menjadi ruang berbagi praktik terbaik (best practice) dari daerah yang berhasil menurunkan prevalensi stunting agar dapat diterapkan di wilayah lain.
“Keberhasilan menurunkan stunting adalah keberhasilan kita membangun masa depan Jawa Timur. Mari kita satukan langkah, memperkuat kolaborasi lintas sektor, dan memastikan setiap anak memperoleh haknya untuk tumbuh sehat, cerdas, dan produktif. Inilah investasi terbaik bagi kemajuan daerah dan bangsa,” pungkasnya. (wes/arf)
