JAVASATU.COM-MALANG- Di depan kantor DPC PDI-P Kabupaten Malang, relawan Poros Perjuangan menggelar aksi menolak rekomendasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Aksi ini merupakan buntut dari peristiwa di Kota Probolinggo, di mana DPC PKB setempat berusaha mengembalikan rekomendasi yang telah diberikan oleh PDI Perjuangan kepada pasangan Habib Hadi Zainal Abidin (kader PKB) dan Sri Setyo Pertiwi (kader PDI Perjuangan).
Rizal Mohtar Al Amin, salah satu relawan Poros Perjuangan, menyatakan bahwa PDI Perjuangan sebagai partai politik seharusnya fokus pada penyampaian gagasan politik yang berorientasi pada pembangunan, demi mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat.
Menurutnya, penolakan terhadap rekomendasi yang telah diturunkan merupakan bentuk pelecehan terhadap partai dan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.
“Seruan aksi ini bukan soal siapa yang akan didukung dalam Pilkada 2024, melainkan demi menjaga kehormatan PDI Perjuangan dan wibawa Ketua Umum Megawati Soekarnoputri,” tegas Rizal, Jumat (16/08/2024).
Ia menambahkan bahwa demokrasi adalah satu-satunya cara untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, dan upaya berdemokrasi harus mencerminkan cita-cita tersebut.
Dalam aksinya, Poros Perjuangan menyampaikan empat poin tuntutan, antara lain:
-
Menolak rekomendasi PKB yang telah diberikan kepada kader PDI Perjuangan sebagai calon Bupati Malang, sebagai bentuk solidaritas dan demi tegaknya marwah partai serta kehormatan Ketua Umum.
-
Mengusulkan kepada DPP PDI Perjuangan agar memberikan rekomendasi kepada pasangan calon yang berasal dari kader PDI Perjuangan di Kabupaten Malang, dengan HM Sanusi dan H. Gunawan sebagai kandidat. Namun, jika HM Sanusi menolak penugasan tersebut, DPP berkenan memberikan rekomendasi kepada H. Gunawan sebagai Calon Bupati.
-
Meminta DPP PDI Perjuangan untuk mengambil alih penilaian terhadap calon kepala daerah di seluruh Jawa Timur guna menghindari kejadian serupa.
-
Menegaskan komitmen kader partai di Kabupaten Malang untuk tetap setia menjalankan perintah Ketua Umum dan menolak pengaruh oligarki dalam proses demokrasi. (Agb/Arf)