JAVASATU.COM- Bakamla RI gelar Rapat Koordinasi (Rakor) Operasi Udara Maritim ‘Bhuana Nusantara’ yang diadakan di Aula Ary Hasibuan Mabes Bakamla RI, Jakarta Pusat, Rabu (1/3/2023). Rapat dipimpin Direktur Operasi Udara Bakamla RI Laksma Bakamla Ferdinand Roring, dan dihadiri jajaran Pejabat Tinggi dan Menengah Bakamla RI.
Dalam Rakor terdapat 4 materi yang disampaikan yaitu Peta Kerawanan, Analisa Ancaman dan Mekanisme Pertukaran Informasi; Materi Kesiapan Unsur Laut dan Gelar Operasi Laut Tahun 2023; Materi Data Anomali dan Target Kapal Operasi; serta Materi Rencana Pelaksanaan Operasi Udara Maritim ‘Bhuana Nusantara’ Tahun 2023.
Dalam keterangan tertulisnya Humas Bakamla RI yang telah di autentikasi Pranata Humas Ahli Muda Bakamla RI Kapten Bakamla Yuhanes Antara, S.Pd disebutkan, operasi akan diadakan dalam 3 periode. Periode pertama akan dilaksanakan di Zona Bakamla Tengah, periode II akan dilaksanakan di Zona Bakamla Barat. Di periode terakhir, operasi akan dilaksanakan di Zona Bakamla Barat.
“Target operasi terdiri dari Illegal Fishing, Logging, and Mining, Penyelundupan (narkoba, miras, senjata, BBM, pencari suaka melalui jalur laut), Perompakan, Pencemaran laut, Pengangkatan Barang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), serta SAR terbatas (pencarian kapal yang terkena musibah berdasarkan perintah/kondisi aktual),” urai dalam keterangan tertulisnya.
Juga dijelasakan secara tertulis, tujuan dari operasi ini adalah menurunkan angka pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Selain itu, operasi ini juga berupaya meningkatkan waktu tanggap (response time) terhadap penanganan kejadian keamanan dan keselamatan di laut.
“Dengan adanya operasi ini diharapkan dapat mengurangi pemeriksaan berulang berdasarkan data aduan dari masyarakat pengguna laut,” harap Bakamla RI melalui keterangan tertulis.
Untuk membantu kelancaran operasi, Kolonel Bakamla David Hastiadi selaku Kasubdit Penyelenggaraan Operasi Laut Bakamla RI, memaparkan akan ada beberapa instansi yang ikut serta seperti TNI AL, KPLP, KKP, dan Polairud.
Dalam rapat tersebut juga disampaikan beberapa titik lokasi rawan pelanggaran hukum berdasarkan intensitas kejadian pada tahun 2022 oleh Statistisi Ahli Madya pada Direktorat Datin Bakamla RI Kolonel Bakamla Tri Haryo. (Arf)
