JAVASATU.COM-JAKARTA- Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), menyatakan sudut pandang dan sikap partainya merespons dinamika perekonomian terkini.
Dia menjelaskan, terkait dengan persoalan perekonomian, termasuk krisis pangan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sudah mewanti-wanti sejak lama, tepatnya ketika pandemi Covid-19 dimulai pada Maret 2020.
Saat itu, Megawati memberikan instruksi tertulis kepada seluruh kepala daerah yang diusung PDIP, struktur partai, dan seluruh anggota legislatif bahwa krisis akibat pandemi tidak akan bisa diatasi dalam jangka pendek.
“Karena saat itu kan muncul skenario bahwa itu hanya beberapa bulan, enam bulan. Nah bulan Maret (2020), Ibu Mega sudah mengeluarkan instruksi, termasuk implikasinya terkait dengan perekonomian rakyat. Juga terhadap pangan. Maka menghadapi krisis akibat pandemi itu, partai mengeluarkan instruksi untuk menanam 10 tanaman yang menjadi pendamping dari beras, yaitu sebagai kerja konkret dari tiga pilar partai,” ujar Hasto.
Belakangan, peringatan terkait krisis pangan kembali disuarakan Megawati, tepatnya saat membuka program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kebangsaan Tahun 2022 yang dipusatkan di Universitas Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Minggu (17/7/2022). Ketika itu, Megawati mengingatkan kalau sedang terjadi krisis pangan di dunia.
“Nah inilah yang sebenarnya hal-hal strategis yang menurut PDIP jauh lebih penting, jauh lebih strategis dari pada kita berbicara manuver elite untuk 2024,” beber Hasto saat menjawab pertanyaan CNBC Indonesia dalam taklimat media virtual, Kamis (21/7/2022).
Masalah perekonomian ini jauh lebih penting dan strategis daripada kita berbicara tentang calon presiden dan wakil presiden karena semua pemimpin di dalam menghadapi persoalan ini justru dituntut kepekaan dan tanggung jawab politiknya untuk turun ke bawah melakukan suatu upaya-upaya konstruktif di dalam mengatasi (masalah) perekonomian ini,” kata Hasto.
Dia pun mengingatkan kalau inflasi saat ini betul-betul menjadi ancaman, tak hanya di tataran global semata, melainkan juga di tanah air.
“Di AS, di Inggris akibat kenaikan (harga) energi, dan kemudian kenaikan harga bahan-bahan pokok. Inflasi ini akan memukul wong cilik yang merupakan basis utama PDIP. Inflasi ini juga memukul mereka yang berpenghasilan tetap termasuk para pensiunan. Karena itulah ini harus diatasi,” ujar Hasto.
Kemudian, lanjut pria kelahiran Yogyakarta itu, pandemi telah menyebabkan perekonomian terkontraksi hingga terjebak resesi tahun lalu. Agar tidak terulang lagi, skala prioritas harus disiapkan demi menyelamatkan perekonomian rakyat dengan instrumen gotong royong.
“Misalnya sistem perpajakan kita perbaiki. Ini Ibu Sri Mulyani (menteri keuangan) telah melakukan suatu kebijakan fiskal yang sangat baik, realokasi anggaran untuk menciptakan lapangan kerja bagi rakyat. Ini masalah yang sangat berat karena menurunnya pertumbuhan ekonomi juga berdampak kepada kapasitas perekonomian kita di dalam menciptakan lapangan kerja,” kata Hasto.
“Belum akibat sistem pendidikan yang dilaksanakan secara daring tentu saja juga mengandung berbagai kelemahan. Selain aspek kelebihan dari sisi kecepatan, kemudahan dan sebagainya. Belum juga dari tekanan perekonomian nasional. Nah dengan demikian masalah perekonomian rakyat inilah harus menjadi prioritas kita,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Hasto mengatakan, dari sisi fiskal, pekerjaan rumah dari pemerintahan Presiden Jokowi bertambah berat karena subsidi yang diberikan kepada rakyat akibat kenaikan harga energi, terutama harga bahan bakar minyak (BBM), menjadi beban fiskal. Oleh karena itu, PDIP merekomendasikan kepada Jokowi untuk menyempurnakan sistem social safety net atau jaring pengaman sosial.
Caranya, menurut Hasto, dengan mendorong seluruh menteri yang bertugas menangani kemiskinan saling berkoordinasi. Sehingga ketika diperlukan dalam waktu cepat, dapat dilakukan suatu kebijakan-kebijakan untuk membantu rakyat miskin.
“Misalnya dengan cash transfer, insentif bagi UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) atau insentif bagi sektor-sektor pertanian agar lonjakan kenaikan harga bisa dikendalikan sehingga tidak memicu inflasi yang membahayakan perekonomian kita,” ujar Hasto.
“Itu arah yang didorong PDIP agar di dalam menghadapi pandemi ini skala prioritas di dalam menciptakan lapangan kerja bagi rakyat itu diprioritaskan. Meskipun ini membawa implikasi bagi beban subsidi yang begitu besar,” lanjutnya.
Dalam kesempatan yang sama, Hasto pun menilai PT Pertamina (Persero) telah melakukan berbagai langkah terobosan untuk melakukan pendataan agar subsidi terhadap BBM betul-betul ditujukan bagi kepentingan masyarakat banyak. Tidak dinikmati kaum kaya dengan mobil-mobil mewah yang justru bisa menikmati subsidi dari harga BBM dari pemerintah.
“Intinya situasi global dan nasional memang tidak menggembirakan, penuh tantangan. Tetapi optimisme terbangun karena bapak presiden Jokowi ini tahu skala prioritas dan menteri keuangan juga memiliki leadership yang sangat baik di dalam tata kelola fiskal kita,” kata Hasto.
Pandangan Demokrat
Terpisah, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan pandangan perihal situasi perekonomian global dan Indonesia saat ini. Pandangan itu disampaikan AHY saat berkunjung ke Transmedia, beberapa waktu lalu.
Menurut dia, dunia sedang menghadapi gejolak perekonomian. Hal tersebut diperburuk dengan perang antara Rusia melawan Ukraina.
“Ini yang menyebabkan terganggunya energi dan pangan yang kita tahu signifikan dari wilayah atau zona perang tersebut. Ini menghadirkan lonjakan harga-harga tentunya akan berpengaruh kepada semua negara di dunia termasuk di Indonesia,” ujar AHY seperti ditulis, Jumat (26/8/2022).
Anak Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono itu pun mengatakan situasi banyak negara belum pulih pascapandemi Covid-19. Imbasnya, kata AHY, pemerintah maupun bank sentral mencoba ‘menggelontorkan’ uang.
“Pertama, untuk penyelamatan kesehatan. Yang kedua, untuk memberikan subsidi bagi masyarakat atau rakyatnya yang memang sangat sulit atau sangat terpukul akibat pandemi ini belum pulih pekerjaan juga masih banyak yang tidak stabil. Banyak yang kehilangan pekerjaan daya beli juga masih rendah, tiba-tiba datanglah perang Ukraina dan Rusia tadi,” kata AHY.
“Inflasi terjadi di sana-sini, di saat yang sama sebetulnya, The Fed Reserve di Amerika Serikat juga mencoba untuk melakukan normalisasi menarik kembali ke Amerika dan dengan terjadinya capital outflow maka juga akan berpengaruh menekan nilai tukar rupiah kita terhadap dolar AS,” lanjutnya.
Dalam kesempatan yang sama, AHY bercerita saat berkeliling ke berbagai daerah di Indonesia. AHY menyerap banyak aspirasi dari masyarakat.
“Mereka sangat berharap pemerintah negara ini fokus pada upaya menyelamatkan ekonomi mereka, kehidupan mereka, makan mereka,” ujarnya.
Suami dari Annisa Pohan itu mencontohkan minyak goreng. Belum lagi kebutuhan dasar masyarakat yang lain seperti pendidikan dan kesehatan.
“Oleh karena itu saya ingin terus menyuarakan agar negara bisa benar-benar melakukan pengetatan secara konservatif, benar-benar berupaya agar kapasitas fiskal kita yang semakin terbatas itu, apalagi utang kita makin besar, itu benar benar dialokasikan untuk memulihkan ekonomi rakyat,” kata AHY.
“Termasuk memberikan subsidi, termasuk memberikan bantuan langsung yang bisa menyelamatkan masyarakat kita. Dibandingkan, untuk proyek proyek infrastruktur, yang tidak memiliki urgensi hari ini dan juga akan sangat menekan fiskal kita lebih dalam lagi. Nah ini, yang harapannya bisa disinergikan,” lanjutnya.
Lebih lanjut, AHY mengatakan, ada sesuatu yang lebih mendesak, yaitu kebutuhan sehari-hari masyarakat, terutama masyarakat terkecil.
“Jadi saya berharap itu yang terjadi dan mudah-mudahan dengan itu, Indonesia bisa kembali pulih inflasi juga tidak terlalu menjadi-jadi dan daya belinya semakin kuat dan pada akhirnya lapangan pekerjaan juga terbuka ekonomi kita tumbuh dan dunia juga semakin baik tentunya,” lanjutnya.
Pandangan PAN
Sementara, Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN) menilai ketidakpastian perekonomian global telah berdampak ke dalam negeri. Hal tersebut tercermin dalam dua aspek, yaitu harga pangan dan energi.
Penilaian itu disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PAN Eddy Soeparno dalam perbincangan dengan CNBC Indonesia, Jumat (22/7/2022).
“Pangan itu ya kita lihat kebutuhan pokok naik semua, tidak ada yang nggak naik. Cabai naik, minyak goreng naik, beras naik, termasuk daging itu juga semuanya naik. Terus kemudian energi tidak mungkin tidak naik karena bagaimanapun juga kita net importer energi. Jadi itu pasti itu ada kenaikan sehingga berdampak kepada inflasi,” ujarnya.
Menurut Eddy, aspek penting yang perlu dicegah adalah meminimalisasi dampak kenaikan harga. Dengan demikian, ekonomi masyarakat yang sudah bangkit selepas meredanya pandemi Covid-19 tidak terpengaruh besar.
“Jadi kita itu di PAN pada intinya, pada prinsipnya, menekankan bahwa perlu ada pengendalian harga, termasuk juga ketersediaan barang. Jadi inflasi kan selalu begitu kan. Tarik menarik antara kedua hal itu aja,” ujar Eddy.
“Sebagai partai koalisi pemerintah kita sudah mendapatkan instruksi agar PAN ikut berkontribusi dan menyumbangkan pikiran-pikiran terkait hal-hal yang menyangkut ketersediaan dan keterjangkauan harga barang pokok,” lanjutnya.
Pemikiran PAN, menurut Eddy, juga meliputi sektor energi, terutama bahan bakar minyak (BBM) tetap terkendali dari sisi distribusi maupun harga. Apalagi, mayoritas masyarakat mengonsumsi Pertalite, sedangkan Solar dikonsumsi industri.
“Kita memastikan agar ketersediaan itu ada. Kalaupun sampai ada penyesuaian harga, itu tidak memberatkan masyarakat,” kata Eddy.
Alumni Universitas Indonesia itu menambahkan, PAN menyadari kalau pemerintah memiliki batasan menanggung beban kenaikan harga energi dunia di mana harga minyak masih berada di atas US$100 per barel. Sebagai negara pengimpor minyak, hal tersebut pasti akan memengaruhi perekonomian tanah air.
“Oleh karena itu, kita ikut menyumbangkan pemikiran bagaimana pemerintah dapat mengefisienkan penggunaan BBM khususnya BBM bersubsidi. Dalam artian BBM bersubsidi itu dipergunakan seefektif mungkin oleh mereka-mereka yang memang berhak,” kata Eddy.
Terdapat tiga saran dari PAN. Berikut adalah perinciannya:
a. Perpres 191/2014 harus direvisi supaya ada kejelasan tentang pihak-pihak yang berhak untuk menerima subsidi.
b. Pengawasan yang ketat di lapangan agar pengguna BBM bersubsidi itu betul-betul bisa memanfaatkan BBM yaitu mereka-mereka yang berhak.
c. Percepatan proyek energi baru dan energi terbarukan dalam rangka untuk meningkatkan bauran energi supaya tidak bergantung pada energi fosil
Terkait pangan, Eddy mengatakan Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) yang kini mendapat amanah sebagai menteri perdagangan telah bekerja dengan baik. Salah satu indikator adalah harga minyak goreng curah saat ini Rp 14 ribu dan tersedia di mana-mana.
Pun harga minyak goreng noncurah yang saat ini harga per liter sudah di level Rp 17 ribu per liter. Bahkan, menurut Eddy, ada pula yang dijual seharga Rp 15.500 per liter.
“Jadi menurut saya ini prestasi yang baik yang berhasil dilakukan oleh pak mendag meskipun beliau baru menjabat satu bulan,” katanya.
“Sekarang ini yang ingin beliau lakukan adalah bagaimana supaya ekspor ini segera terlaksana, bisa dipercepat proses ekspornya, agar tangki-tangki yang sekarang ini penuh, sekarang 8-10 juta KL, diekspor supaya produsen membeli lagi TBS (tandan buah segar). Supaya TBS yang harganya kisaran Rp 900 per kilogram-Rp 1.200 per kilogram berangsur-angsur naik menjadi Rp 2.000 per kilogram.
Ihwal instruksi Zulhas kepada jajaran pengurus partai terkait situasi terkini, Eddy mengungkapkan kalau sejumlah langkah sudah dilakukan bahkan ketika pandemi Covid-19 dimulai.
“Kita membagi-bagikan sembako, vitamin, bahkan sampai masker, kita sudah bagikan. Sekarang ini tetap dilakukan. Bahkan yang namanya ‘PANSAR MURAH’ itu kita sudah lakukan jauh sebelum Pak Zul menjadi menteri. Jadi ‘PANSAR MURAH’ bukan karena beliau jadi menteri terus ‘PANSAR MURAH’ dilakukan kita jualan minyak goreng, sama sekali tidak,” ujarnya.
Tapi sekarang ini, menurut Eddy, ada tambahan instruksi kepada seluruh kader daerah yang diminta untuk memantau apakah kebijakan Zulhas betul-betul efektif di lapangan. Misalnya terkait harga minyak goreng curah hingga distribusinya.
Pengelolaan fiskal
Situasi berat saat ini tentu akan memengaruhi pengelolaan fiskal, dalam konteks ini APBN. Menurut Eddy, PAN selalu meminta Kementerian Keuangan mengelola fiskal dengan hati-hati dan prudent.
“Bagaimanapun juga pengelolaan fiskal ini selama pandemi ini kan selalu di-manage dengan menambah utang. Memang kita di satu pihak diuntungkan karena harga komoditas yang menjadi andalan ekspor Indonesia itu naik. Batu bara, CPO, itu naik harganya sehingga kita ada berkah di situ. Tetapi di lain pihak kita juga mengimpor BBM yang mana harganya tidak hanya naik tetapi volume-nya juga bertambah. Jadi ada balancing di situ,” katanya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam berbagai kesempatan telah memastikan harga BBM tidak akan dinaikkan. Eddy mengapresiasi tekad Jokowi yang tidak ingin menambah beban masyarakat lantaran berpotensi menghambat pemulihan ekonomi.
“Oleh karena itu, kita sekarang ini minta dalam hal ini menteri keuangan (Sri Mulyani Indrawati) melakukan pengelolaan secara prudent. Dalam artian kalau memang kita sudah di tahap yang tidak bisa menahan tekanan APBN untuk terus menerus memberikan, khususnya di bidang energi, ya perlu ada pembicaraan dengan DPR dalam hal ini,” ujar Eddy.
“Apalagi sudah tahun 2023 ini tidak bisa lagi pemerintah melakukan perubahan APBN tanpa persetujuan DPR, harus dilakukan seperti itu,” lanjutnya. (A.Hanan Jalil-Nusadaily.com-sumber CNBC)