JAVASATU.COM-MALANG- Hari ketiga, Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menghadiri rapat koordinasi di Gedung DPRD Kota Malang, Rabu (27/09/2023) sore. Ada 12 poin permasalahan yang dirangkum Pj Wali Kota Malang dari hasil mendengarkan seluruh Perangkat Daerah, Dinas, hingga Camat dan Lurah.
Wahyu Hidayat akui, pertemuan ini menjadi satu langkah yang wajin dilakukan. Menurutnya, hubungan baik antara eksekutif dengan legislatif harus senantiasa terjalan untuk membangun Kota Malang selama dia menjabat.
“Dari sinergitas ini banyak hal yang harus kita bicarakan bersama. Salah satunya ada beberapa permintaan dari DPRD untuk meningkatkan keharmonisan antara ekskutif dan legislatif,” Wahyu menjelaskan.
Memang, belum genap satu minggu, Pj Wali Kota Malang telah berupaya mengumpulkan semua permasalahan yang ada. Dari hal tersebut, dirinya akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mencari sumber permasalahan dan mencari solusi terbaik.
“Kemudian masukan dari anggota DPRD juga kita himpun, nanti saya dengan pak Sekda akan membahas, mana yang menjadi program prioritas,” lanjutnya.
Tentu, ia menegaskan bukan angin surga yang ia sampaikan mengingat batas jabatannya yang hanya berkisar 1,5 tahun ke depan.
“Saya masa jabatan terbatas, maka masukan yang tadi itu tidak semuanya bisa direalisasikan, tapi arah yang mana untuk menuju prioritas mana yang bisa kita selesaikan itu akan menjadi pekerjaan utama bagi saya,” jawab Pj.
Meskipun begitu, dalam waktu terbatas akan ada 12 poin permasalahan yang akan diupayakan untuk diselesaikan. Termasuk diantaranya permasalahan yang menjadi arahan Presiden RI dan Gubernur Jawa Timur.
“Tadi ada beberapa, menuju stunting, kemiskinan ekstrim, banjir, kemacetan, inflasi itu hanya di program-program, kemudian di gribig itu juga salah satu,”
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika menanggapi pertemuan ini sebagai langkah bagus untuk menggambarkan kolaborasi yang baik antara Pemerintah Kota Malang dengan DPRD Kota Malang.
“Ini menunjukkan bahwa beliau siap berkolaborasi dengan DPRD. Tadi beliau juga menyampaikan ternyata dewan kota kritis-kritis tidak sama dengan dewan yg pernah beliau hadapi,” jelas Made.
Seperti sebelumnya, DPRD Kota Malang kekeuh mengecilkan SiLPA, siapapun pucuk pimpinan Pemkot Malang. Agenda itu diharapkan Made bisa segera dilaksanakan.
“Tujuannya kita menginginkan SiLPA kita sekecil mungkin. Karna beliau, malam ini saya langsung membahas evaluasi apbd perubahan dari gubernur, agar senin besok sudah bisa dilaksanakan,”
Terkait dengan sisa jabatan Pj yang terbatas, Made optimistis SiLPA bisa ditekan. Mengingat perencanaan APBD hanya memerlukan waktu 2,5 bulan.
“Sangat bisa, karena memang perencanaan APBD perubahan hanya dua bulan setengah. Jadi 1 Oktober sudah mulai start,” pungkasnya. (Jup)
