JAVASATU.COM-MALANG- Dugaan pelanggaran pemilu mencuat menjelang pencoblosan Pemilihan Bupati (Pilbup) dan Wakil Bupati Malang pada 27 November 2024. Salah satu pasangan calon diduga melakukan praktik pembagian sembako di Dusun Robyong, Desa Wonomulyo, Kecamatan Poncokusumo, pada Jumat (22/11/2024).
Pembagian sembako tersebut diduga dilakukan untuk mendulang suara. Pasalnya, paket yang dibagikan dilengkapi stiker bergambar pasangan calon nomor urut 2, Gunawan HS-Umar Usman (GUS), serta ajakan mencoblos.
Seorang warga Dusun Robyong yang enggan disebutkan namanya mengatakan, setidaknya ada 15 orang yang menerima paket berisi minyak goreng merek Minyak Kita ukuran 800 ml dan Sabrina ukuran 900 ml.
“Kami diberi sembako itu pagi hari. Ada tulisan di stikernya, jelas sekali nomor 2 dan foto mereka,” ungkapnya.
Beberapa warga mengaku bingung tetapi tidak berani menolak paket tersebut. Mereka khawatir dengan konsekuensi jika menolak bantuan itu, meskipun sadar tindakan tersebut berpotensi melanggar aturan kampanye.
Praktik seperti ini sering dikaitkan dengan politik uang yang melanggar Pasal 187 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Regulasi tersebut dengan tegas melarang pemberian materi untuk memengaruhi pemilih.
“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah),” bunyi Pasal 187A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
Sebab itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat diharapkan segera mengambil langkah tegas atas dugaan ini untuk menjaga demokrasi tetap bersih dan berintegritas. Masyarakat juga diimbau untuk melapor jika menemukan indikasi pelanggaran serupa.
Pilkada serentak sejatinya menjadi momentum memperkuat demokrasi lokal. Namun, praktik politik uang seperti ini berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.
Kini, semua mata tertuju pada langkah otoritas terkait untuk mengusut kasus ini dan memastikan keadilan dalam pesta demokrasi Kabupaten Malang. (Agb/Saf)