JAVASATU.COM- Isu reshuffle Kabinet Merah Putih kembali mencuat ke publik. Namun, tuntutan agar Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Budi Arie Setiadi diganti dinilai tidak relevan dan justru berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi serta politik nasional.
Hal itu dikatakan Koordinator Lembaga Advokasi Kajian Strategis Indonesia (LAKSI), Azmi Hidzaqi. Ia menegaskan bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, menurutnya, tak seharusnya ada pihak yang mendesak atau mengintervensi.
“Jangan ada yang menekan-nekan Presiden. Itu hak prerogatif beliau. Tuntutan reshuffle Menkop hanya ulah segelintir kelompok yang risih dengan capaian kinerjanya,” ujar Azmi dalam keterangannya, Sabtu (7/6/2025).
Menurut Azmi, Menkop saat ini justru sedang fokus membangkitkan ekonomi rakyat lewat koperasi, termasuk program strategis seperti swasembada pangan berbasis koperasi, pengembangan industri agromaritim, hingga hilirisasi produk pertanian dan peternakan.
“Yang dibutuhkan rakyat itu harga sembako stabil dan akses ekonomi terbuka. Bukan kegaduhan politik soal siapa yang diganti,” tegasnya.
Azmi menuding pihak-pihak yang menggulirkan isu reshuffle hanya ingin mencari celah masuk ke pemerintahan. Ia juga menyebut narasi reshuffle kerap dibumbui data yang tidak akurat dan cenderung menyesatkan publik.
“Kelompok ini hanya bisa berteriak dan sibuk urus kepentingan kelompoknya. Bukan rakyat,” tegas Azmi.
Sebelumnya, kata dia, Istana Kepresidenan menyatakan isu reshuffle yang ramai dibicarakan masih bersifat spekulatif dan tidak berasal dari lingkar dalam Presiden. Di tengah isu tersebut, Menkop Budi Arie tetap melanjutkan program andalan seperti pengentasan kemiskinan, pembangunan koperasi desa (Kopdes Merah Putih), hingga pemberdayaan masyarakat sekitar tambang.
“Dengan progres Menkop saat ini, reshuffle tidak relevan. Rakyat butuh kerja nyata, bukan manuver politik,” tutup Azmi. (Saf)