OPINI
Pengawasan dan Akuntabilitas Keuangan Publik
Oleh: Dinda Maharani – Mahasiswa FISIP, Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi
Pengawasan dan akuntabilitas keuangan publik menjadi fokus utama dalam tata kelola pemerintahan modern. Keuangan publik mencerminkan sejauh mana pemerintah mampu mengelola sumber daya negara secara transparan, efisien, dan bertanggung jawab kepada masyarakat.
Di lapangan, banyak kasus penyalahgunaan anggaran, korupsi, hingga pemborosan belanja negara muncul akibat lemahnya sistem pengawasan dan rendahnya kesadaran akuntabilitas aparatur negara.
Akuntabilitas keuangan publik bukan sekadar menyusun laporan keuangan sesuai standar, tetapi juga menyangkut pertanggungjawaban setiap rupiah uang rakyat yang dikeluarkan. Di sinilah pentingnya sistem pengawasan, internal maupun eksternal untuk memastikan penggunaan dana publik berjalan sesuai prinsip good governance.
Perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya tuntutan publik terhadap transparansi menuntut perubahan mekanisme pengawasan keuangan. Pemerintah tidak lagi bisa menutupi penyimpangan atau menunda laporan karena masyarakat semakin kritis dan mampu mengakses berbagai sumber informasi.
Konsep Pengawasan Keuangan Publik
Secara umum, pengawasan keuangan publik adalah proses pengendalian, pemeriksaan, dan evaluasi terhadap seluruh aktivitas pengelolaan keuangan negara, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Tujuannya adalah memastikan anggaran digunakan sesuai ketentuan hukum, tepat sasaran, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Pengawasan terbagi menjadi dua bentuk:
- Internal: Dilakukan oleh lembaga di dalam pemerintah, seperti Inspektorat Jenderal, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
- Eksternal: Dilakukan oleh lembaga independen seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan pengawasan politik oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Prinsip Akuntabilitas dalam Keuangan Publik
Akuntabilitas adalah kewajiban pengelola dana publik untuk mempertanggungjawabkan hasilnya kepada masyarakat. Prinsip ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga moral dan sosial. Pemerintah harus mampu menjelaskan ke publik ke mana uang pajak digunakan dan hasil yang dicapai.
Akuntabilitas keuangan publik mencakup:
- Akuntabilitas Keuangan: Pertanggungjawaban penggunaan dana.
- Akuntabilitas Kinerja: Hasil dan pencapaian program pemerintah.
- Akuntabilitas Prosedural: Kepatuhan terhadap aturan dan regulasi.
- Akuntabilitas Publik: Pelibatan masyarakat dalam pengawasan.
Prinsip ini sejalan dengan semangat good governance, yang menekankan tiga pilar utama: transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.
Tantangan dalam Pengawasan dan Akuntabilitas
Meski berbagai sistem dan lembaga telah dibentuk, praktik di lapangan masih menghadapi kendala:
- Lemahnya sistem pengawasan internal
- Kurangnya transparansi laporan keuangan
- Minimnya partisipasi masyarakat
- Budaya birokrasi yang belum akuntabel
Pengawasan dan akuntabilitas merupakan dua pilar penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Tanpa pengawasan efektif, akuntabilitas hanya menjadi slogan; tanpa akuntabilitas, pengawasan tidak akan bermakna.
Dengan dukungan teknologi digital, pengawasan dapat lebih transparan dan partisipatif. Namun, teknologi hanyalah alat. Inti akuntabilitas tetap berada pada integritas manusia yang menjalankannya. Pemerintah yang bersih, jujur, dan bertanggung jawab akan melahirkan tata kelola keuangan publik yang sehat, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (*)
*Artikel ini untuk tugas perkuliahan
