JAVASATU.COM- Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyoroti persoalan overkapasitas lembaga pemasyarakatan (lapas) di Jawa Timur saat kunjungan kerja di Kota Malang, Senin (13/4/2026). Kegiatan yang berlangsung di Grand Mercure Hotel Malang ini merupakan bagian dari pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
Kunjungan dipimpin Ketua Komite I DPD RI Andi Sofyan Hasdam dan dihadiri anggota DPD RI asal Jawa Timur, Kondang Kusumaning Ayu, serta jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Timur dan seluruh kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) wilayah Malang.
Ketua Komite I DPD RI, Andi Sofyan Hasdam, menegaskan pengawasan terhadap implementasi undang-undang pemasyarakatan harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.
“Pengawasan harus dilakukan secara komprehensif dan berkesinambungan, sekaligus menyerap aspirasi dari lapangan agar kebijakan pusat selaras dengan kebutuhan daerah,” ujar Andi.
Dalam paparan, Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Kadiyono, mengungkapkan berbagai tantangan yang dihadapi, mulai dari kapasitas hunian lapas yang melebihi daya tampung hingga keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana.
“Overkapasitas masih menjadi persoalan utama, di samping kebutuhan peningkatan SDM dan fasilitas pendukung agar layanan pemasyarakatan lebih optimal,” kata Kadiyono.
Anggota DPD RI, Kondang Kusumaning Ayu, juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi persoalan tersebut, termasuk peningkatan pembinaan bagi warga binaan.
“Isu overkapasitas dan pembinaan warga binaan harus menjadi perhatian serius agar sistem pemasyarakatan berjalan efektif,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Lapas Kelas I Malang, Christo Victor Nixon Toar, memaparkan sejumlah inovasi pembinaan, salah satunya melalui program kemandirian di Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) Ngajum.
“Program pembinaan berbasis kemandirian ini bertujuan membekali warga binaan dengan keterampilan agar siap kembali ke masyarakat,” jelas Christo.
Dalam sesi diskusi, berbagai isu strategis turut dibahas, mulai dari overcrowding, modernisasi sistem pengamanan berbasis teknologi, hingga penguatan sinergi lintas lembaga. (dop/nuh)
