JAVASATU.COM- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik memperkuat sinergi lintas sektor untuk mempercepat penurunan angka stunting guna mencapai target prevalensi 14,2 persen pada 2029.
Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Sinkronisasi Program dan Pendampingan Web Pelaporan Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (Web Bangda) Tahun 2026 di Ruang Mandala Bhakti Praja, Kantor Bupati Gresik, Rabu (17/6/2026).
Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif menegaskan penanganan stunting merupakan agenda prioritas nasional yang membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, kecamatan, desa, tenaga kesehatan, kader, hingga masyarakat.
“Ini bukan pekerjaan satu OPD, bukan pekerjaan sektor kesehatan saja. Penurunan stunting adalah kerja bersama yang membutuhkan komitmen seluruh pihak,” ujar Alif saat membuka kegiatan.
Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting nasional masih berada di angka 19,8 persen. Pemerintah menargetkan angka tersebut turun menjadi 14,2 persen pada 2029 sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. Sementara prevalensi stunting di Kabupaten Gresik pada 2024 tercatat sebesar 15,2 persen.
Menurut Alif, keberhasilan menurunkan stunting sangat bergantung pada aksi konvergensi yang terkoordinasi dan berbasis data. Karena itu, seluruh elemen harus bergerak dalam satu arah untuk mencapai sasaran yang sama.
“Konvergensi berarti seluruh pihak bergerak bersama. Kabupaten tidak bisa berjalan sendiri, kecamatan tidak bisa berjalan sendiri, desa juga tidak bisa berjalan sendiri. Semua harus terkoordinasi dan saling menguatkan untuk mencapai tujuan yang sama,” tegasnya.
Ia menjelaskan, pemerintah saat ini mendorong transformasi penanganan stunting dari pendekatan administratif menuju pendekatan yang berorientasi pada hasil. Integrasi data melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Web Bangda diharapkan mampu membuat intervensi lebih tepat sasaran.
Alif juga mengingatkan bahwa keberhasilan program tidak cukup diukur dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, melainkan dari dampak nyata terhadap perbaikan status gizi anak.
“Kita tidak boleh hanya berfokus pada output kegiatan. Hal yang paling penting adalah dampaknya. Apakah angka stunting benar-benar turun, apakah anak-anak yang menjadi sasaran mengalami perbaikan status gizi. Kalau tidak ada dampaknya, maka program harus dievaluasi,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Gresik Edi Hadisiswoyo mengatakan kegiatan tersebut bertujuan menyelaraskan program percepatan penurunan stunting agar berjalan lebih efektif, terpadu, dan berkelanjutan.
Menurutnya, penguatan koordinasi lintas sektor menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas layanan kepada kelompok sasaran prioritas.
“Melalui kegiatan ini diharapkan terbangun integrasi program lintas sektor, peningkatan efektivitas penggunaan anggaran, penguatan layanan bagi kelompok sasaran prioritas, serta kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah daerah, kecamatan, puskesmas, desa, dan seluruh pihak terkait,” ujar Edi.
Pemkab Gresik menargetkan prevalensi stunting turun menjadi 14,2 persen pada 2029, sejalan dengan target nasional. Berbagai intervensi yang dilakukan meliputi penanganan kekurangan energi kronik pada ibu hamil, pemberian makanan tambahan bagi balita, suplementasi gizi mikro, pemenuhan ASI eksklusif, serta pendampingan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). (bas/arf)
