JAVASATU.COM- Wakil Wali (Wawali) Kota Blitar Elim Tyu Samba bersama sejumlah anggota DPRD Kota Blitar menyatakan dukungan terhadap evaluasi menyeluruh Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Dukungan itu ditunjukkan dengan menandatangani petisi masyarakat di atas kain putih sepanjang 100 meter yang digelar di depan Gedung DPRD Kota Blitar, Senin (29/6/2026).
“Evaluasi itu sesuatu yang wajar dalam setiap kebijakan publik. Kami mendukung evaluasi total terhadap program MBG agar pelaksanaannya semakin baik, semakin tepat sasaran, dan benar-benar memberi manfaat kepada masyarakat. Tetapi kami tidak mendukung apabila program ini dihentikan. Ini merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang harus kita hormati bersama,” kata Wakil Wali Kota Blitar Elim Tyu Samba.
Aksi yang digelar secara swadaya oleh aktivis dan masyarakat tersebut diawali dari kawasan Istana Gebang sebelum berlanjut ke depan Gedung DPRD Kota Blitar.
Saat rapat paripurna berlangsung, sejumlah pimpinan dan anggota dewan keluar menemui massa serta membubuhkan tanda tangan pada kain putih yang menjadi media penyampaian aspirasi warga.
Petisi sepanjang 100 meter itu dipenuhi ribuan tanda tangan sebagai bentuk dukungan agar pemerintah melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan Program MBG dan KDKMP.
Massa menilai evaluasi diperlukan untuk memastikan pelaksanaan program tetap sesuai tujuan serta mencegah potensi penyimpangan penggunaan anggaran.
Koordinator aksi, Mariono Setyo Budi atau Budi Kempes, mengatakan gerakan tersebut merupakan inisiatif masyarakat yang menginginkan adanya pembenahan terhadap pelaksanaan program, bukan penolakan terhadap tujuan Program MBG.
“Aksi ini murni gerakan masyarakat. Tidak ada sponsor, tidak ada kepentingan bisnis. Kami patungan, menyumbang tenaga dan pikiran untuk menyampaikan aspirasi. Yang kami minta sederhana, pemerintah melakukan evaluasi total terhadap Program MBG dan KDKMP agar tidak dimanfaatkan oleh maling-maling anggaran yang berlindung di balik nama makan bergizi gratis dan pembangunan KDKMP,” ujarnya.
Selain meminta evaluasi, massa juga mendesak pemerintah menindak tegas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai tidak menjalankan program sesuai tujuan. Mereka meminta pemerintah menutup SPPG yang hanya berorientasi mencari keuntungan tanpa mengutamakan kualitas pelayanan dan pemenuhan gizi penerima manfaat.
“Kalau ada yang mati-matian membela tanpa mau dikritik, publik tentu boleh bertanya, siapa yang sebenarnya diuntungkan. Program negara tidak boleh menjadi ruang mencari rente. Justru semakin besar anggarannya, semakin besar pula pengawasannya,” kata Budi.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Blitar Syahrul Alim menilai evaluasi penting agar orientasi Program MBG tetap berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat. Menurutnya, berbagai pengadaan yang tidak berkaitan langsung dengan tujuan program perlu dikaji ulang.
“Esensi program MBG adalah pemenuhan gizi. Karena itu, seluruh komponen yang tidak memiliki hubungan langsung dengan tujuan tersebut harus dievaluasi. Pengadaan motor operasional, kaus kaki, maupun kebutuhan lain yang tidak berkorelasi dengan peningkatan gizi perlu dikaji ulang secara menyeluruh,” ujar Syahrul.
Syahrul menambahkan, evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh mulai dari mekanisme pengadaan, sistem pengawasan hingga akuntabilitas penggunaan anggaran. Menurutnya, langkah tersebut justru akan memperkuat kepercayaan publik terhadap program pemerintah.
“Program ini tetap harus berjalan karena manfaatnya dibutuhkan masyarakat. Namun, pelaksanaannya harus bersih, transparan, dan akuntabel. Dengan evaluasi yang menyeluruh, kepercayaan publik terhadap program pemerintah justru akan semakin kuat,” pungkasnya. (ich/arf)
