JAVASATU.COM- Sejumlah capaian strategis Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dalam mendukung agenda Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dibedah dalam diskusi publik di AMECCA Eatery, Jakarta Timur, Selasa (25/8/2026).
Diskusi bertajuk “Polri Presisi & Polri untuk Masyarakat: Catatan Capaian Strategis Polri di Bawah Kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dalam Mendukung Asta Cita bagi NKRI” itu digelar Forum Demokrasi dan Sosial-Politik Indonesia dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H dan Hari Juang Polri 2026.
“Kami menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap berbagai capaian strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dalam menjalankan tugas pelayanan, perlindungan, pengayoman masyarakat dan penegakan hukum selama periode pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka,” demikian pernyataan bersama forum.
Diskusi tersebut menghadirkan Ketua PB HMI Periode 2024–2026 Andi Kurniawan, SH., MH., Analis Kebijakan Publik dan Sosial-Politik Nasional sekaligus penulis buku Polri Presisi: Visi, Kerja Nyata, dan Dedikasi untuk Masyarakat Nasky Putra Tandjung, serta Ketua DPP GMNI Periode 2025–2028 Surya Dermawan.
Para narasumber menilai kontribusi Polri terhadap Asta Cita perlu ditempatkan secara proporsional. Asta Cita merupakan agenda pemerintahan Prabowo-Gibran, sedangkan Polri memberikan kontribusi institusional sesuai tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawabnya.
“Apresiasi ini kami sampaikan berdasarkan pembacaan terhadap data dan capaian yang telah dicatat oleh Polri, dengan tetap menempatkannya secara proporsional, objektif dan konstruktif,” ujarnya.
Kontribusi tersebut dinilai tidak hanya terlihat dari aspek keamanan dan penegakan hukum, tetapi juga dukungan terhadap stabilitas pembangunan, perlindungan masyarakat, ketahanan pangan, perlindungan pekerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia, perlindungan kelompok rentan serta respons kemanusiaan.
Polri Dinilai Punya Posisi Strategis dalam Menjaga Demokrasi
Ketua DPP GMNI Periode 2025–2028 Surya Dermawan mengatakan Polri memiliki posisi strategis dalam memastikan demokrasi Indonesia berjalan dalam koridor konstitusi.
“Menurut kami, dari perspektif kebangsaan dan gerakan mahasiswa, Polri mempunyai posisi strategis dalam memastikan demokrasi Indonesia tetap berjalan dalam koridor konstitusi,” ujarnya.
Menurut Surya, demokrasi tidak cukup dimaknai sebagai kebebasan menyampaikan pendapat. Demokrasi juga membutuhkan keamanan, ketertiban dan kepastian hukum.
Ia mengapresiasi arah kebijakan Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo yang dinilai semakin menekankan pendekatan dialogis, humanis dan proporsional dalam mengawal ruang demokrasi.
“Bagi generasi muda, mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil, polisi harus hadir sebagai pengaman demokrasi, bukan menjadi penghalang demokrasi,” katanya.
Surya menilai konsep Polri Presisi penting karena kewenangan kepolisian harus berjalan bersama profesionalisme, akuntabilitas, penghormatan HAM dan sensitivitas terhadap aspirasi masyarakat.
Narkoba dan Judi Online Jadi Kejahatan Strategis
Menurut Surya, penegakan hukum harus menyasar kejahatan yang memiliki dampak luas terhadap masa depan bangsa.
Sepanjang 2025, Polri mencatat menangani 48.592 perkara narkotika dan mengamankan 64.055 orang, dengan barang bukti sekitar 590 ton yang oleh Polri dinilai bernilai sekitar Rp41 triliun.
Di bidang judi online, pada Januari 2026 Polri dilaporkan telah menangani 665 perkara, menetapkan 741 tersangka, menyita aset Rp1,5 triliun, serta mengajukan pemblokiran terhadap 241.013 situs/konten judi online dalam periode yang dilaporkan.
“Bagi kami, angka tersebut penting karena narkoba dan judi online bukan sekadar tindak pidana biasa. Keduanya dapat merusak ekonomi keluarga, generasi muda, produktivitas masyarakat dan ketahanan sosial,” ungkapnya.
Karena itu, pemberantasan kejahatan strategis dinilai perlu terus dilakukan melalui kombinasi penindakan dan pencegahan.
Ketahanan Pangan Dinilai Bagian dari Kedaulatan Bangsa
Surya juga mengapresiasi kontribusi Polri dalam program ketahanan pangan.
Pada 2025, Polri melaporkan potensi lahan jagung mencapai 1.378.608 hektare. Sementara produksi jagung nasional menurut data yang dikutip Polri meningkat lebih dari 1,36 juta ton atau lebih dari 9 persen dibandingkan 2024.
Dalam program tersebut, Polri menempatkan diri sebagai fasilitator dan pengawas, bukan pengganti kementerian teknis. Pada April 2025, tercatat 161.508,25 hektare lahan tanam jagung, termasuk pembentukan ribuan kelompok tani dan kelompok wanita tani.
“Ini merupakan bentuk gotong royong kebangsaan. Namun, keberhasilan tersebut harus terus diuji melalui peningkatan kesejahteraan petani, produktivitas, kepastian harga, distribusi dan keberlanjutan produksi,” ucapnya.
Surya menegaskan dukungannya terhadap Polri agar tetap tegas terhadap kejahatan, tetapi humanis terhadap masyarakat serta kuat menjaga NKRI dengan tetap menghormati demokrasi dan HAM.
“Bagi kami, Polri Presisi harus menjadi bagian dari konsolidasi demokrasi dan pembangunan nasional,” tegasnya.
Nasky: Capaian Polri Harus Dibaca Secara Multidimensional
Analis Kebijakan Publik dan Sosial-Politik Nasional sekaligus penulis buku Polri Presisi: Visi, Kerja Nyata, dan Dedikasi untuk Masyarakat, Nasky Putra Tandjung, mengatakan capaian Polri selama pemerintahan Prabowo-Gibran dapat dibaca sebagai perluasan kontribusi kepolisian.
“Dari perspektif kebijakan publik, capaian Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo selama pemerintahan Prabowo-Gibran dapat dibaca sebagai perluasan kontribusi kepolisian dari fungsi keamanan konvensional menuju institusi yang turut mendukung agenda perlindungan sosial dan pembangunan nasional, ujar Nasky.
Namun, Nasky memberikan catatan metodologis. Tahun 2026 masih berjalan sehingga data 2026 yang digunakan dalam diskusi merupakan capaian yang telah dipublikasikan sampai periode tertentu, bukan rekap final dua tahun.
“Karena itu, saya lebih memilih istilah ‘catatan capaian strategis’ daripada menyebutnya sebagai laporan final dua tahun,” ungkap dia.
Crime Clearance Polri Capai 76,22 Persen
Nasky menyebut tingkat penyelesaian perkara sebagai salah satu indikator objektif untuk melihat kinerja penegakan hukum.
Menurut Data Pusiknas Polri berdasarkan Rilis Akhir Tahun 2025, terdapat 325.345 perkara yang ditangani secara nasional dengan crime clearance 76,22 persen. Sebanyak 248.076 perkara berhasil diselesaikan.
“Angka ini menunjukkan kapasitas penegakan hukum, tetapi secara akademis tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan,” kata dia.
Menurut Nasky, kinerja Polri harus dinilai secara multidimensional, meliputi penyelesaian perkara, kualitas penyidikan, kepastian hukum, perlindungan korban, integritas aparat, kepuasan masyarakat dan tingkat kepercayaan publik.
Korupsi, Penyelundupan hingga Keamanan Pangan
Dalam data Bareskrim untuk 2025, Polri melaporkan 410 perkara korupsi dituntaskan, 946 tersangka ditetapkan dan aset atau uang negara sekitar Rp2,3 triliun diselamatkan.
Untuk penyelundupan, tercatat 200 kasus dengan 247 tersangka.
Polri juga melaporkan Satgas Pangan sepanjang 2025 melaksanakan 2.408 kegiatan preemtif, 7.480 kegiatan preventif, serta penegakan hukum terhadap 102 kasus terkait komoditas pangan.
“Artinya, keamanan ekonomi dan keamanan pangan semakin memiliki irisan dengan tugas kepolisian,” ujarnya.
Desk Ketenagakerjaan Dinilai Jadi Contoh Polri untuk Masyarakat
Salah satu inovasi yang mendapat apresiasi adalah penguatan Desk Ketenagakerjaan.
Data Polri menunjukkan sepanjang 2025 terdapat 144 laporan pengaduan tindak pidana ketenagakerjaan. Sebanyak 35 perkara diselesaikan, dengan 34 perkara melalui restorative justice dan satu perkara melalui P21.
Polri juga melaporkan telah memfasilitasi 4.216 pekerja terdampak PHK untuk kembali memperoleh pekerjaan.
“Dari perspektif kebijakan publik, ini menarik karena memperlihatkan perubahan orientasi: dari sekadar penegakan hukum menuju penyelesaian masalah masyarakat,” ujarnya.
Nasky menilai Desk Ketenagakerjaan tetap perlu diperkuat melalui koordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, serikat pekerja, pengusaha dan pemerintah daerah.
Polri Dukung Program MBG
Dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kapolri pada 16 Mei 2026 melaporkan terdapat 1.376 SPPG Polri, terdiri dari 736 SPPG telah beroperasi, 172 dalam persiapan operasional, dan 468 dalam pembangunan.
Jika seluruhnya beroperasi, Polri memproyeksikan manfaat bagi sekitar 3,44 juta orang dan penyerapan sekitar 68.800 tenaga kerja. Polri juga menargetkan pengembangan hingga 1.500 SPPG pada 2026.
“Yang harus mendapat perhatian adalah kualitas dan keamanan pangan,” ucapnya.
Polri menyatakan SPPG dilengkapi antara lain dengan sertifikat penjamah makanan, laik higiene sanitasi, jaminan produk halal dan uji laboratorium air.
Nasky menilai MBG dapat membentuk ekosistem yang menghubungkan petani, peternak, UMKM, SPPG, tenaga kerja dan anak sekolah untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Karena itu, dukungan Polri terhadap MBG mempunyai dimensi yang lebih luas daripada sekadar distribusi makanan,” tegas Nasky.
Perlindungan Anak Masih Jadi Tantangan
Data Polri menunjukkan pada periode Januari–14 Juli 2026 terdapat 11.291 laporan kekerasan/kejahatan terhadap anak dengan 11.980 korban.
Nasky mengingatkan data tersebut harus dibaca secara hati-hati. Banyaknya laporan tidak otomatis menunjukkan kinerja buruk maupun baik.
“Data laporan juga menunjukkan bahwa persoalan perlindungan anak masih sangat besar dan membutuhkan kerja bersama antara Polri, keluarga, sekolah, pemerintah, masyarakat sipil dan platform digital,” sebut dia.
Menurutnya, ukuran keberhasilan bukan hanya jumlah perkara yang ditangani, tetapi seberapa efektif negara mencegah kekerasan, melindungi korban dan memutus rantai kekerasan.
Kepercayaan Publik Jadi Ukuran Transformasi Polri
Transformasi digital, pelayanan pengaduan, SP2HP Online, patroli siber dan berbagai inovasi pelayanan disebut menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat modern.
Survei Litbang Kompas Oktober 2025 yang dikutip Polri mencatat 76,2 persen responden menyatakan percaya atau sangat percaya kepada Polri, dengan kepuasan terhadap kinerja sebesar 65,1 persen.
“Angka tersebut patut diapresiasi, tetapi sekaligus menjadi tanggung jawab. Kepercayaan publik bukan cek kosong,” ucap dia.
Nasky menilai kepercayaan publik harus dijawab dengan konsistensi reformasi, transparansi, profesionalisme dan keterbukaan terhadap kritik.
“Itulah makna sebenarnya dari Polri Presisi,” tegasnya.
HMI: Polri Harus Kuat Sekaligus Dipercaya
Ketua PB HMI Periode 2024–2026, Andi Kurniawan, mengatakan Polri memiliki tanggung jawab besar memastikan pembangunan nasional berlangsung dalam suasana aman, demokratis dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
“Dari perspektif generasi muda dan gerakan mahasiswa, kami melihat bahwa Polri memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan pembangunan nasional berlangsung dalam suasana aman, demokratis dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” ujar Andi.
Andi mengapresiasi berbagai langkah Polri dalam mendukung agenda pemerintah. Namun, ia menekankan generasi muda membutuhkan polisi yang tidak hanya kuat, tetapi juga dipercaya.
“Polisi yang kuat adalah polisi yang memiliki kewenangan. Namun polisi yang dipercaya adalah polisi yang mampu menggunakan kewenangan tersebut secara profesional, proporsional, transparan dan humanis,” kata Andi.
Ruang Kritik dan Kebebasan Berpendapat Harus Dijaga
Andi menilai mahasiswa dan pemuda merupakan kelompok utama yang menggunakan ruang demokrasi. Karena itu, ruang kritik harus tetap terbuka.
Polri didorong terus mengawal demonstrasi secara humanis, menjaga keselamatan masyarakat dan aparat, serta memastikan tindakan kepolisian berdasarkan hukum dan prinsip proporsionalitas.
“Demokrasi yang sehat membutuhkan dua hal sekaligus: kebebasan menyampaikan aspirasi dan tanggung jawab menjaga ketertiban. Polri berada pada posisi penting untuk menjembatani keduanya,” jelasnya.
Restorative Justice Harus Berujung pada Keadilan Substantif
Andi juga memberikan apresiasi terhadap penggunaan restorative justice.
Menurut data Polri 2025, terdapat 13.880 perkara dalam konteks penanganan narkotika yang diselesaikan melalui pendekatan restorative justice.
Pendekatan tersebut dinilai perlu terus dikembangkan dengan standar yang jelas.
“Restorative justice tidak boleh dipersepsikan sebagai jalan pintas untuk menghindari hukum,” ujar dia.
Sebaliknya, pendekatan tersebut harus menjadi instrumen untuk menghadirkan keadilan substantif, pemulihan korban dan penyelesaian konflik secara bertanggung jawab.
TPPO Dinilai Berkaitan dengan HAM dan Keamanan Nasional
Andi menyebut perdagangan orang atau TPPO sebagai kejahatan yang bersinggungan dengan persoalan HAM, ketenagakerjaan, perlindungan perempuan dan anak, pekerja migran serta keamanan nasional.
“Karena itu, penanganannya harus dilakukan secara lintas sektor,” tegasnya.
Ia mendukung Polri untuk terus memperkuat pencegahan TPPO melalui edukasi kepada masyarakat, pengawasan jalur perekrutan tenaga kerja, kerja sama internasional serta perlindungan korban.
Polri Dinilai Harus Hadir dalam Agenda Kemanusiaan
Menurut Andi, wajah Polri tidak hanya terlihat saat melakukan penangkapan atau pengamanan demonstrasi.
“Wajah Polri juga terlihat ketika anggota berada di tengah masyarakat yang terkena bencana, membantu evakuasi, mendistribusikan bantuan, menjaga keamanan pengungsian dan melindungi kelompok rentan,” ungkap Andi.
Ia menyebut aspek tersebut sebagai wajah Polri untuk Masyarakat yang harus terus diperkuat.
10 Capaian Strategis Polri yang Diapresiasi
Berdasarkan berbagai data yang dibahas, forum menilai terdapat sejumlah capaian strategis Polri yang layak diapresiasi dan didukung, yakni:
- Demokrasi dan HAM
Penguatan pendekatan dialogis, humanis dan proporsional dalam pengamanan ruang demokrasi. - Penegakan hukum
Crime clearance nasional 2025 sebesar 76,22 persen dari 325.345 perkara yang ditangani. - Pemberantasan kejahatan strategis
Penanganan narkotika, judi online, korupsi, penyelundupan dan kejahatan siber yang berdampak sistemik. - Restorative justice
Penguatan penyelesaian perkara yang berorientasi pada keadilan substantif dan pemulihan. - Perlindungan pekerja
Desk Ketenagakerjaan menangani 144 pengaduan dan menyelesaikan 35 perkara pada 2025, serta memfasilitasi 4.216 pekerja terdampak PHK untuk kembali bekerja. - MBG
Pengembangan 1.376 SPPG pada Mei 2026 dengan proyeksi manfaat bagi 3,44 juta masyarakat apabila seluruh SPPG tersebut beroperasi. - Ketahanan pangan
Program jagung Polri menjadi bagian dari kolaborasi nasional dalam memperkuat produksi dan swasembada pangan. Pada 2025, Polri melaporkan penanaman dan pengembangan lahan dalam skala ratusan ribu hingga lebih dari satu juta hektare, tergantung indikator yang digunakan. - Perlindungan perempuan dan anak
Penguatan penanganan kejahatan terhadap kelompok rentan, sekaligus kebutuhan untuk terus meningkatkan pencegahan dan perlindungan korban. - TPPO dan pekerja migran
Penguatan penegakan hukum dan perlindungan korban dalam menghadapi kejahatan perdagangan orang. - Transformasi pelayanan
Digitalisasi pelayanan dan pengaduan sebagai instrumen peningkatan transparansi, akuntabilitas dan akses masyarakat.
Apresiasi untuk Kapolri dan Jajaran
Forum menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh kepada Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo beserta seluruh jajaran Polri yang dinilai terus berupaya menjalankan transformasi Polri Presisi dan Polri untuk Masyarakat.
“Kami menilai bahwa kontribusi Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo terhadap program Asta Cita paling tepat ditempatkan pada tiga pilar besar,” ungkap forum.
Tiga pilar tersebut meliputi:
Pertama, menjaga stabilitas keamanan sebagai fondasi pembangunan. Tanpa keamanan, demokrasi, investasi, aktivitas ekonomi dan pembangunan manusia tidak dapat berjalan optimal.
Kedua, menegakkan hukum sekaligus melindungi hak masyarakat. Penegakan hukum harus berjalan bersama HAM, keadilan substantif, restorative justice dan perlindungan kelompok rentan.
Ketiga, mendukung agenda sosial-ekonomi strategis. Ketahanan pangan, MBG, perlindungan pekerja, perlindungan masyarakat dan respons kemanusiaan menunjukkan kontribusi Polri memiliki dimensi pembangunan yang semakin luas.
Dukungan Harus Disertai Kritik dan Evaluasi
Forum menegaskan dukungan terhadap Polri bukan berarti menutup ruang kritik. Dukungan yang sehat harus disertai evaluasi secara objektif.
Karena itu, Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo didorong untuk terus memperkuat profesionalisme dan integritas anggota, memastikan penggunaan kewenangan yang proporsional dan akuntabel, meningkatkan transparansi penanganan perkara, memperkuat perlindungan HAM, serta memperluas restorative justice dengan standar yang jelas.
Polri juga didorong meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital, memperkuat perlindungan perempuan, anak dan kelompok rentan, meningkatkan perlindungan pekerja dan pekerja migran, memperkuat pencegahan kejahatan, serta membuka ruang dialog yang lebih luas dengan mahasiswa, buruh, akademisi, organisasi kepemudaan dan masyarakat sipil.
“Dengan demikian, Polri Presisi tidak berhenti sebagai slogan, tetapi menjadi standar kinerja institusi,” tegas forum.
Polri Presisi Dinilai Harus Berujung pada Kemaslahatan Masyarakat
Forum menyatakan Polri yang kuat bukanlah Polri yang jauh dari kritik, melainkan institusi yang mampu menerima kritik, memperbaiki diri, mempertanggungjawabkan kewenangannya dan tetap hadir memberikan perlindungan kepada masyarakat.
Pembangunan nasional dinilai membutuhkan institusi keamanan yang profesional, demokratis dan humanis.
“Karena itu, capaian Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dalam mendukung agenda pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran patut diapresiasi sepanjang ditempatkan dalam kerangka evaluasi yang objektif dan berkelanjutan,” ungkap forum.
Forum juga menegaskan Asta Cita merupakan agenda pembangunan pemerintahan, sementara Polri memberikan kontribusi melalui tugas dan kewenangannya. Masyarakat memiliki peran memberikan pengawasan dan kritik, sedangkan seluruh elemen bangsa bersama-sama menjaga NKRI.
Momentum Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H dan Hari Juang Polri 2026 diharapkan menjadi pengingat bahwa kekuasaan, hukum dan pelayanan publik pada akhirnya harus bermuara pada kemaslahatan masyarakat, keadilan, kemanusiaan dan persatuan bangsa.
Polri Presisi. Polri untuk Masyarakat. Profesional dalam Penegakan Hukum. Humanis dalam Pelayanan. Tegas Menjaga NKRI.
“Merawat Demokrasi, Memperkuat Persatuan, Mengabdi untuk NKRI.” (saf)
