JAVASATU.COM- Komisi III DPRD Kabupaten Majalengka menemukan sejumlah catatan saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) proyek infrastruktur daerah, Rabu (2/9/2026). Dewan menyoroti kualitas sejumlah pekerjaan yang dinilai belum memenuhi harapan, mulai dari jalan rigid beton, pengaspalan hingga Tembok Penahan Tanah (TPT).
Sidak dipimpin langsung Ketua Komisi III DPRD Majalengka H. Iing Misbahuddin, SM., SH. Rombongan turun ke sejumlah lokasi untuk melihat progres sekaligus memeriksa kualitas pekerjaan yang tengah dilaksanakan.
Namun, hasil pemantauan di lapangan membuat Komisi III memberikan perhatian khusus terhadap sejumlah pekerjaan. Iing mengaku prihatin karena proyek yang dibiayai anggaran pemerintah seharusnya menghasilkan infrastruktur berkualitas dan memiliki manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
“Cukup prihatin. Seharusnya pekerjaan tahun 2026 ini kita ingin tanpa terkecuali bagus,” kata Iing.
Menurut Iing, kualitas pekerjaan tidak boleh dikesampingkan karena anggaran pembangunan berasal dari uang masyarakat. Setiap proyek harus dikerjakan sesuai standar yang telah ditentukan, bukan sekadar mengejar penyelesaian pekerjaan.
“Kita lihat dari sisi kualitasnya. Pertama dari aspal pekerjaan rigid, tidak seperti layaknya sebuah jalan dari proyek pemerintah yang harusnya berkualitas bagus,” ujarnya.
TPT Ikut Disorot
Selain pekerjaan jalan, Komisi III DPRD Majalengka juga menyoroti pembangunan TPT di sejumlah titik yang dikunjungi. Struktur TPT yang dinilai kurang rapi dan kurang kokoh menjadi perhatian anggota dewan.
“Kami lihat juga TPT yang terlihat tidak rapi dan rapuh,” ungkap Iing.
Meski menemukan sejumlah persoalan, Komisi III belum ingin menyimpulkan adanya kesalahan dari pihak tertentu. DPRD akan melakukan pendalaman dengan meminta penjelasan dari dinas terkait, termasuk mengevaluasi fungsi pengawasan dan pelaksanaan proyek.
“Nanti kami akan bertanya apakah dari sisi pengawasnya atau dari pelaksananya,” tegasnya.
Iing mengatakan evaluasi diperlukan untuk memastikan seluruh proyek infrastruktur pemerintah dikerjakan sesuai ketentuan. Temuan di lapangan diharapkan menjadi bahan perbaikan agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari jumlah proyek yang dikerjakan maupun penyelesaian administrasi. Kualitas menjadi faktor penting karena infrastruktur tersebut nantinya digunakan dan dirasakan langsung masyarakat.
“Jangan sampai proyek hanya selesai secara administrasi, tetapi kualitasnya justru dipertanyakan,” kata Iing. (eko/arf)
