JAVASATU.COM- DPRD Kota Kediri mulai membahas Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 setelah pemerintah daerah menyampaikan Nota Keuangan dalam rapat paripurna, Senin (14/9/2026). Dalam rancangan tersebut, belanja daerah direncanakan meningkat menjadi Rp1,648 triliun.
Rancangan Perubahan APBD 2026 disampaikan Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin karena Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati berhalangan hadir untuk menjalankan tugas di kementerian yang tidak dapat diwakilkan.
Ketua DPRD Kota Kediri Firdaus mengatakan, DPRD membutuhkan waktu untuk mencermati lebih jauh rincian perubahan anggaran sebelum pembahasan dilanjutkan melalui Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Kami minta waktu agak panjang supaya bisa mempelajari lebih jauh dan menyerahkan ke Banggar untuk dibahas dengan Tim Anggaran. Kemungkinan sampai minggu depan,” ujar Firdaus.
Dalam rancangan perubahan APBD tersebut, belanja daerah mengalami peningkatan Rp104,807 miliar. Dari semula direncanakan Rp1,543 triliun, belanja setelah perubahan menjadi Rp1,648 triliun atau meningkat sekitar 6,80 persen.
Belanja operasi menjadi komponen terbesar dengan nilai Rp1,455 triliun, naik Rp84,752 miliar atau 6,18 persen dari anggaran sebelumnya sebesar Rp1,371 triliun.
Di dalam belanja operasi, alokasi belanja pegawai mengalami penyesuaian. Anggarannya turun Rp16,650 miliar dari Rp622,462 miliar menjadi Rp605,811 miliar.
Sementara itu, belanja barang dan jasa meningkat Rp100,738 miliar. Anggarannya naik dari Rp685,233 miliar menjadi Rp785,972 miliar.
Belanja hibah turun Rp70,974 juta menjadi Rp52,181 miliar. Sedangkan belanja bantuan sosial meningkat Rp735 juta menjadi Rp11,980 miliar.
Selain belanja operasi, belanja modal juga mengalami peningkatan. Dari semula Rp159,979 miliar, anggarannya bertambah Rp20,144 miliar menjadi Rp180,124 miliar atau naik 12,59 persen.
Salah satu peningkatan terdapat pada belanja modal jalan, jaringan dan irigasi. Alokasinya bertambah Rp17,626 miliar menjadi Rp56,567 miliar atau meningkat 45,27 persen.
Belanja modal peralatan dan mesin menjadi Rp55,500 miliar. Sementara belanja modal gedung dan bangunan menjadi Rp64,458 miliar, sedangkan belanja modal aset tetap lainnya meningkat menjadi sekitar Rp4,11 miliar.
Dalam rancangan perubahan tersebut, pemerintah daerah juga mengalokasikan belanja tidak terduga sebesar Rp12 miliar.
Pendapatan Daerah Disesuaikan
Di sisi pendapatan, Kota Kediri memproyeksikan perubahan dari semula Rp1,256 triliun menjadi sekitar Rp1,246 triliun atau berkurang Rp9,530 miliar.
Meski total pendapatan mengalami penyesuaian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru meningkat Rp5,492 miliar. PAD yang semula Rp426,359 miliar menjadi Rp431,851 miliar atau naik sekitar 1,29 persen.
Sementara pendapatan transfer turun dari Rp830,162 miliar menjadi Rp815,139 miliar atau berkurang Rp15,23 miliar. Pendapatan transfer pemerintah pusat turun Rp20,173 miliar dari Rp758,952 miliar menjadi Rp738,778 miliar.
Komponen transfer pemerintah pusat tersebut terdiri atas Dana Bagi Hasil Rp112,8815 miliar, Dana Alokasi Umum Rp516,847 miliar dan Dana Alokasi Khusus Rp109,115 miliar.
Di sisi lain, pendapatan transfer antar daerah meningkat Rp5,150 miliar. Dari Rp71,210 miliar menjadi Rp76,369 miliar atau naik 7,23 persen.
Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin menjelaskan, penyesuaian antara pendapatan dan belanja tersebut menjadi bagian dari rancangan perubahan APBD yang selanjutnya akan dibahas bersama DPRD.
“Dari uraian di atas kekuatan sisi pendapatan daerah setelah perubahan sebesar Rp1,246 triliun, apabila dibandingkan dengan kebutuhan pada sisi belanja daerah setelah perubahan sebesar Rp1,648 triliun, maka APBD Tahun Anggaran 2026 setelah perubahan mengalami defisit sebesar Rp401,80 miliar,” kata Gus Qowimuddin saat membacakan nota keuangan.
Selisih tersebut direncanakan ditutup melalui pembiayaan daerah. Pembiayaan yang semula Rp286,652 miliar bertambah Rp114,428 miliar menjadi Rp401,80 miliar atau naik 39,92 persen.
Pembiayaan tersebut bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan 2025.
DPRD Soroti Penyerapan Anggaran
Firdaus mengatakan DPRD akan mencermati struktur perubahan anggaran, termasuk pelaksanaan dan penyerapan anggaran yang masih berjalan hingga akhir tahun.
“Sekilas, masyarakat sudah paham dan jelas bahwa, banyak anggaran yang masih belum terserap maksimal walaupun waktunya tinggal beberapa bulan lagi,” katanya.
Menurut Firdaus, pembahasan perubahan APBD menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan pengalokasian anggaran dapat mendukung kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat.
“DPRD sebagai kontrol tentu akan memberi masukan yang sifatnya yang membangun untuk kemajuan Kota Kediri,” ujarnya.
Rapat paripurna tersebut dihadiri Ketua DPRD Kota Kediri Firdaus, Wakil Ketua DPRD Sudjono Teguh Widjaya dan M Yasin, anggota DPRD, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Kediri serta Forkopimda Kota Kediri.
Setelah penyampaian nota keuangan, pembahasan Rancangan Perubahan APBD 2026 akan dilanjutkan melalui Banggar DPRD bersama TAPD. Tahapan tersebut menjadi bagian dari proses pembahasan sebelum perubahan APBD ditetapkan. (kur/arf)
