JAVASATU.COM- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri mengarahkan anggaran 2027 untuk menjaga pelayanan publik dan pembangunan tetap berjalan di tengah keterbatasan fiskal. Sejumlah sektor yang menjadi prioritas meliputi pendidikan, kesehatan, penguatan ekonomi, infrastruktur, hingga digitalisasi pelayanan.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Kediri Dewi Mariya Ulfa dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kediri, Selasa (3/11/2026). Rapat tersebut membahas jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum tujuh fraksi DPRD terhadap Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.
Dewi mengapresiasi masukan dan rekomendasi yang disampaikan seluruh fraksi. Menurutnya, berbagai masukan tersebut menjadi bahan penyempurnaan kebijakan anggaran agar lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pada 2027, Pemkab Kediri menetapkan sejumlah prioritas pembangunan. Di antaranya peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pemerataan ekonomi, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, serta pembangunan infrastruktur dasar.
Pemerintah daerah juga memprioritaskan pelestarian lingkungan dan digitalisasi pelayanan publik.
“Dari sisi pendapatan, pemerintah akan memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD, pemutakhiran data wajib pajak, peningkatan kepatuhan pembayaran, digitalisasi pelayanan, hingga pengelolaan BUMD,” kata Dewi.
Selain mengoptimalkan pendapatan, Pemkab Kediri akan mengarahkan belanja daerah pada program produktif yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Penyaluran bantuan sosial juga menjadi perhatian. Pemkab Kediri memastikan data penerima diperbarui dan divalidasi melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) agar bantuan lebih tepat sasaran.
Di sektor pendidikan, Pemkab Kediri mengalokasikan anggaran beasiswa melalui program Kediri Berbudaya sebesar Rp 30 miliar setiap tahun. Anggaran tersebut disertai program pembangunan dan rehabilitasi sekolah. (kur/arf)
