OPINI
Dari Priyayi ke Elite Modern: Mengapa Politik Dinasti Tak Pernah Mati?
Oleh: Damara Azka Syahrani – Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada (UGM)
Di tengah kondisi nasional yang kini sedang kalang kabut, ketika masyarakat terus mempertanyakan kehadiran negara dalam penanganan bencana, menghadapi himpitan ekonomi, hingga mengatasi kelangkaan BBM di sejumlah daerah, sebuah pertanyaan besar muncul dalam benak saya: apakah kompetensi dan kerja keras benar-benar masih memiliki nilai di negeri ini?
Sebagai anak muda, saya dan mungkin jutaan generasi seusia saya berusaha percaya bahwa pendidikan, kualifikasi, serta rekam jejak merupakan modal utama untuk meraih masa depan. Namun, keyakinan tersebut kerap goyah ketika berhadapan dengan realitas di lapangan. Di dunia kerja hingga kontestasi publik, kita menyaksikan bagaimana praktik “jalur orang dalam” dapat dengan mudah mengangkangi proses seleksi.
Koneksi memang menjadi bagian dari dinamika sosial. Namun, ketika koneksi digunakan sebagai jalan pintas untuk melewati standar dan menutup kesempatan bagi mereka yang berada di luar lingkaran kekuasaan, tentu ada yang keliru dalam sistem kita.
Realitas di masyarakat tersebut sejatinya merupakan cerminan kecil dari apa yang terjadi di panggung politik nasional. Pemilu yang digelar setiap lima tahun, dengan anggaran besar yang bersumber dari pajak rakyat, seharusnya menjadi ruang bagi lahirnya pemimpin-pemimpin baru yang kompeten. Ironisnya, praktik monopoli pencalonan oleh elite politik justru berpotensi mematikan harapan tersebut sejak awal.
Demokrasi yang semestinya membuka ruang kompetisi berdasarkan kapasitas dan prestasi kini kerap diwarnai praktik politik dinasti. Bermodal kekuatan finansial dan jejaring kekuasaan, sejumlah pejabat aktif menempatkan anak, istri, hingga kerabat dekat mereka dalam lingkaran kekuasaan.
Membaca Kembali Catatan Sejarah: Jejak Priyayi dan Birokrasi Kolonial
Untuk memahami persoalan ini, saya mencoba menelusuri literatur sejarah melalui buku The Making of a Bureaucratic Elite: The Colonial Transformation of the Javanese Priyayi karya Heather Sutherland. Dari buku tersebut, saya menemukan perspektif bahwa politik dinasti bukanlah persoalan yang muncul secara tiba-tiba. Praktik ini memiliki akar sejarah panjang yang telah tertanam sejak masa kolonial.
Di Pulau Jawa pada abad ke-19, pemerintah kolonial Belanda sengaja mempertahankan sistem birokrasi lokal yang bertumpu pada keluarga besar priyayi. Para bangsawan tersebut ditempatkan pada posisi puncak administrasi pribumi sebagai bupati.
Meski pada era Herman Willem Daendels (1808–1811) hak waris jabatan sempat dihapuskan, pemerintah kolonial Belanda kemudian mengembalikan mekanisme suksesi turun-temurun setelah Perang Jawa. Kebijakan ini dilakukan demi mengamankan pelaksanaan Sistem Tanam Paksa.
Praktik nepotistik tersebut bahkan memperoleh landasan hukum melalui Regeerings Reglement (Peraturan Pemerintah) Tahun 1854 Pasal 69. Aturan ini secara eksplisit menginstruksikan agar putra atau kerabat dekat bupati sebelumnya diprioritaskan untuk diangkat sebagai penggantinya.
Tidak berhenti di situ, jaringan kekuasaan tersebut semakin diperkuat melalui strategi pernikahan silang antarkeluarga bupati dalam satu karesidenan. Pola ini memungkinkan keluarga-keluarga tersebut memonopoli jabatan penting dalam dinas pamong praja atau Pangreh Praja.
Belanda sengaja mempertahankan kharisma keturunan bangsawan agar para bupati dapat berperan sebagai pemimpin tradisional yang efektif dalam mengikat kepatuhan rakyat terhadap rezim kolonial. Bahkan, mekanisme awal seperti sistem magang turut dimanfaatkan untuk melanggengkan dominasi hubungan kekerabatan.
Memutus Jejak Kolonial yang Terus Bersalin Rupa
Mencermati berbagai fakta sejarah tersebut membuat saya berpikir bahwa apa yang kita saksikan dalam panggung politik dan struktur birokrasi saat ini tidak sepenuhnya terlepas dari jejak peninggalan kolonialisme yang terus bersalin rupa.
Bentuknya mungkin sudah berbeda. Praktik tersebut tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanan ataupun keputusan Gubernur Jenderal. Namun, substansinya tetap serupa, yakni mempertahankan kekuasaan dalam lingkaran kelompok sendiri dengan mengesampingkan prinsip keadilan dan kompetensi.
Selama relasi personal dan ikatan darah masih lebih dihargai daripada kapasitas intelektual serta rekam jejak, kesempatan yang setara akan sulit terwujud. Dalam kondisi demikian, wacana keadilan sosial dan pemerataan kesempatan berisiko hanya menjadi mitos semata. (*)
