OPINI
Merdeka di Atas Kertas, Timpang di Kenyataan
Oleh: Raihana Balqis – Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada (UGM)
(Opini disusun untuk memenuhi tugas perkuliahan)
Ketimpangan ekonomi bukanlah persoalan baru dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Fenomena ini memunculkan pertanyaan mendasar: mengapa kelompok kaya semakin kaya, sementara kelompok miskin justru semakin terpuruk? Presiden Prabowo Subianto, dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR, 15 Agustus 2025, menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di angka 5 persen hanya dirasakan oleh segelintir orang (Tempo, 2025). Lantas, siapa sebenarnya kelompok yang menikmati dampak positif dari pertumbuhan ekonomi tersebut? Mengapa ketimpangan ini terus terjadi? Mengapa sistem yang cenderung menguntungkan kelompok tertentu seolah terus dipertahankan dari tahun ke tahun?
Persoalan ini jauh lebih kompleks daripada sekadar masalah ekonomi. Ada akar sejarah dan kepentingan politik yang turut membentuknya. Salah satu akar persoalan tersebut dapat ditelusuri sejak masa kolonialisme, ketika terdapat kelompok elite yang dikenal sebagai priayi. Kedekatan mereka dengan struktur pemerintahan menempatkan kelompok priayi pada posisi sosial yang lebih tinggi dibandingkan rakyat kebanyakan. Dalam praktiknya, struktur kolonial memanfaatkan elite dan pejabat bumiputra sebagai bagian dari mekanisme pemerintahan tidak langsung.
Pola kekuasaan melalui kelompok perantara semacam ini masih dapat ditemukan meskipun Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya 81 tahun silam. Aparatur pemerintahan Indonesia pada masa awal kemerdekaan sebagian besar berasal dari struktur kolonial, khususnya golongan pangreh praja (mereka yang memerintah negara) atau Inlandsch Bestuur (penguasa bumiputra) yang terdiri atas golongan priayi (Onghokham, 2002:8).
Dalam konteks saat ini, akses terhadap kekuasaan dan pengambilan kebijakan kerap dikaitkan dengan latar belakang sosial, kekayaan, serta jaringan koneksi. Sebagian orang yang berada dalam lingkaran pemerintahan memiliki hubungan dengan sesama pemangku jabatan maupun kelompok pemilik modal dan orang-orang terkaya di Indonesia. Relasi tersebut berpotensi memengaruhi arah kebijakan, sehingga kepentingan kelompok yang memiliki akses terhadap kekuasaan dan sumber daya ekonomi dapat lebih terakomodasi dibandingkan kepentingan masyarakat luas.
Fenomena tersebut juga diperkuat oleh laporan Center of Economic and Law Studies (CELIOS) tahun 2026 yang memetakan bagaimana sejumlah partai besar di Indonesia saat ini dikendalikan oleh segelintir keluarga politik. Kekuasaan dalam lingkaran tersebut diwariskan kepada anak, menantu, maupun kerabat. Perbedaannya dengan sistem priayi pada masa kolonial terletak pada sumber legitimasinya. Jika dahulu kekuasaan diperoleh melalui mandat raja, kini legitimasi diperoleh melalui mekanisme politik. Namun, keduanya memiliki kemiripan dalam hal konsentrasi akses kekuasaan pada kelompok tertentu. Akibatnya, fasilitas dan kesempatan cenderung lebih mudah diperoleh oleh mereka yang memiliki kekayaan dan koneksi.
Ironisnya, sebagian besar kekayaan kelompok terkaya di Indonesia saat ini berasal dari sektor ekstraktif. Dalam laporan CELIOS (2026), disebutkan bahwa 58 persen kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia bersumber dari sektor ekstraktif, seperti batu bara, kelapa sawit, dan nikel.
Aktivitas ekstraksi sumber daya alam di sejumlah wilayah tersebut juga dikaitkan dengan kerusakan lingkungan dan bencana ekologis. Kondisi ini mengingatkan pada sistem tanam paksa (cultuurstelsel) pada masa kolonial. Dalam praktiknya, masyarakat setempat kerap menjadi pihak yang menanggung dampak buruk, mulai dari bencana ekologis hingga kehilangan lahan. Sementara itu, keuntungan ekonomi terus terakumulasi pada kelompok elite. Ketimpangan antara kelompok pemilik modal dan masyarakat kecil pun semakin melebar.
Kesenjangan ekonomi yang disertai kecenderungan konsentrasi kekuasaan dalam lingkaran elite memunculkan persoalan serius bagi kehidupan demokrasi dan keadilan sosial. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah Indonesia benar-benar telah merdeka jika akses terhadap kesejahteraan, kesempatan, dan kekuasaan masih terkonsentrasi pada kelompok tertentu?
Menurut saya, persoalan tersebut merupakan masalah struktural yang tidak dapat diselesaikan secara instan. Dibutuhkan solusi yang kompleks, komitmen jangka panjang, serta upaya bertahun-tahun untuk memutus lingkaran ketimpangan dan membenahi praktik-praktik ekonomi maupun politik yang selama ini menghambat terwujudnya keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Referensi
-
Onghokham. (2002). Dari Soal Priyayi sampai Nyi Blorong: Refleksi Historis Nusantara. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
-
Askar, M. W., Galau, D. M., Yudhistira, B., Hidayah, I., Fikri, B., Lianasari, A., & Darmawan, J. (2026). Republik oligarki: Ketimpangan ekonomi Indonesia 2026. Center of Economic and Law Studies (CELIOS).
https://celios.co.id/wp-content/uploads/2026/04/CELIOS_Ketimpangan-Ekonomi-Indonesia-2026-.pdf
-
Putra, N. (2025, 15 Agustus). Prabowo: Pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen hanya dirasakan segelintir orang. Tempo.
https://www.tempo.co/ekonomi/prabowo-pertumbuhan-ekonomi-di-atas-5-persen-hanya-dirasakan-segelintir-orang-2059137
-
Ramadhany, N. (2023). Laju deforestasi hutan akibat aktivitas pertambangan di Provinsi Kalimantan Timur. Rekayasa Hijau: Jurnal Teknologi Ramah Lingkungan, 7(1), 10–19.
https://doi.org/10.26760/jrh.v7i1.10-19
-
Admin CERAH. (2025, 4 Juni). Tambang nikel Indonesia ancam lingkungan sekitar. Cerah.
https://www.cerah.or.id/id/publications/article/detail/tambang-nikel-indonesia-ancam-lingkungan-sekitar
-
Makuba, N. (2025, 19 Februari). Hutan adat rusak akibat eksplorasi skala besar di tanah Papua. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara.
https://www.aman.or.id/news/read/2022
-
Efrain. (n.d.). Dilema penerimaan DBH dan kerusakan lingkungan industri nikel di Sulteng. Kompasiana.
https://www.kompasiana.com/efrain/6819ae56ed641579aa7317e2/dilema-penerimaan-dbh-dan-kerusakan-lingkungan-industri-nikel-di-sulteng
