
OPINI
Regulasi Agraria Indonesia: Sudahkah Berpihak pada Rakyat?
Oleh: Difendia Adita Karnesia – Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada (UGM)
Opini untuk memenuhi tugas mata kuliah
Tanah di Negeri Merdeka, Milik Rakyat atau Segelintir Korporasi?
Siapa sebenarnya yang menguasai tanah di negeri merdeka ini? Pertanyaan tersebut terus mengusik saya setiap kali membaca kabar konflik agraria yang tak kunjung reda. Ruang hidup rakyat semakin sempit, sementara penguasaan tanah terkonsentrasi di tangan segelintir pihak.
Data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menunjukkan konsesi kehutanan seluas sekitar 34,2 juta hektare dikuasai oleh sekitar 535 perusahaan. Sementara itu, konsesi perkebunan sawit mencapai sekitar 17,3 juta hektare yang dikuasai sekitar 2.285 perusahaan. Di sektor pertambangan, penguasaan lahan mencapai sekitar 9,1 juta hektare melalui sekitar 959 perusahaan.
Pada 2026, muncul pula pemberitaan mengenai persoalan penguasaan dan penggarapan lahan transmigrasi oleh pihak swasta yang disebut berpotensi merugikan negara hingga Rp6,9 triliun.
Di tengah persoalan tersebut, pada 12 September 2026, gerakan reforma agraria dan gerakan buruh bersepakat mendorong Reforma Agraria Sejati. Agenda yang diusung mencakup penyelesaian konflik agraria, redistribusi tanah, penghapusan monopoli badan usaha atas sumber agraria, penguatan ekonomi rakyat, serta kedaulatan pangan.
Melihat kondisi tersebut, saya mulai mempertanyakan satu hal: mungkinkah periode liberal 1870 kembali terjadi dalam bentuk yang berbeda?
Bercermin pada Periode Liberal 1870
Untuk memahami persoalan agraria saat ini, kita perlu menengok kembali sejarah. Pada 1870, pemerintah kolonial menerbitkan Agrarische Wet dan Agrarische Besluit sebagai bagian dari peralihan menuju politik liberal. Kedua aturan tersebut membuka peluang ekonomi bagi perkebunan swasta sekaligus secara bertahap menghapus sistem Tanam Paksa yang sebelumnya dimonopoli negara (Napitupulu, 2023: 12).
Melalui Politik Pintu Terbuka, pihak swasta memperoleh kesempatan lebih luas untuk menanamkan modal dan mengusahakan tanah di Hindia Belanda. Salah satu instrumen yang digunakan adalah hak erfpacht, yakni hak untuk mengusahakan tanah hingga 75 tahun (Napitupulu, 2023: 15).
Menariknya, Agrarische Wet juga memuat ketentuan perlindungan terhadap hak-hak rakyat. Gubernur Jenderal diwajibkan menjaga agar pemberian tanah tidak melanggar hak rakyat. Selain itu, penggunaan tanah milik rakyat pada prinsipnya harus disertai pemberian ganti rugi yang layak (Napitupulu, 2023: 15–16). Secara tertulis, ketentuan tersebut seolah memberikan perlindungan kepada masyarakat.
Namun, persoalan muncul melalui penerapan domein verklaring. Berdasarkan ketentuan ini, tanah yang tidak dapat dibuktikan sebagai hak milik dinyatakan sebagai domein van den staat atau tanah negara.
Akibatnya, rakyat berada dalam posisi yang lebih lemah ketika berhadapan dengan hukum agraria kolonial. Ketentuan tersebut juga turut memunculkan berbagai bentuk protes dari masyarakat.
Sudah Berbeda, tetapi Pertanyaannya Masih Sama
Tentu saja, Indonesia saat ini tidak bisa disamakan begitu saja dengan Hindia Belanda pada 1870. Pada masa kolonial, rakyat tidak memiliki kewenangan untuk menentukan arah kebijakan agraria. Kini, Indonesia merupakan negara merdeka yang memiliki kewenangan untuk mengatur tanah dan sumber daya alamnya sendiri.
Namun, pertanyaan mendasar dari persoalan agraria masih relevan hingga sekarang: siapa yang menguasai tanah dan untuk kepentingan siapa tanah tersebut dimanfaatkan?
Kemerdekaan seharusnya membawa perubahan mendasar dalam pengelolaan tanah dan sumber daya alam. Penguasaan tanah tidak semestinya hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi juga harus memberikan ruang dan manfaat bagi masyarakat luas.
Jangan Sampai Kemerdekaan Hanya di Atas Kertas
Menurut saya, inti persoalan agraria di Indonesia terletak pada kesenjangan antara regulasi dan kenyataan di lapangan. Pada masa kolonial, rakyat tidak berdaya menghadapi kebijakan agraria yang ditetapkan pemerintah. Setelah merdeka, negara seharusnya memikul tanggung jawab yang lebih besar untuk memastikan undang-undang agraria tidak sekadar menjadi aturan tertulis, tetapi benar-benar diterapkan dan mampu melindungi kepentingan rakyat.
Keberadaan regulasi saja tidak cukup. Pelaksanaan dan pengawasan yang berpihak pada kepentingan masyarakat juga menjadi hal penting. Tanpa keduanya, aturan yang dirancang untuk melindungi rakyat berisiko tidak memberikan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat.
Sejarah Agrarische Wet, Politik Pintu Terbuka, hak erfpacht, dan domein verklaring menunjukkan bahwa kebijakan agraria dapat membawa dampak panjang terhadap kehidupan rakyat. Karena itu, Periode Liberal 1870 layak dijadikan bahan refleksi dalam melihat arah kebijakan agraria Indonesia saat ini.
Kemerdekaan semestinya tidak hanya ditandai dengan kedaulatan politik, tetapi juga tercermin dari kemampuan negara memastikan tanah dan kekayaan alam memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Jangan sampai persoalan pada masa Periode Liberal kembali muncul dalam bentuk berbeda di negeri yang telah merdeka. (*)
Referensi
BUKU
-
Daliman, A. (2012). Sejarah Indonesia abad XIX-awal abad XX: Sistem politik kolonial dan administrasi pemerintahan Hindia-Belanda. Penerbit Ombak.
-
Napitupulu, D. R. W. (2023). Hukum agraria. UKI Press.
ARTIKEL
-
Kompas.com. (2026, August 24). Negara rugi Rp 6,9 triliun, Mentrans bongkar lahan transmigrasi digerus. Kompas.com.
-
Konsorsium Pembaruan Agraria. (2026, September 7). Mengapa pengesahan RUU Reforma Agraria mendesak? KPA.
-
Konsorsium Pembaruan Agraria. (2026, September 12). Deklarasi persatuan gerakan reforma agraria dan gerakan buruh: Panca resolusi rakyat menyongsong undang-undang pengaturan reforma agraria. KPA.






