Javasatu.com
  • Home
  • Edusphere
  • Health On
  • Statecraft
  • Sportspace
  • Food Trip
  • Opinion
No Result
View All Result
  • Home
  • Edusphere
  • Health On
  • Statecraft
  • Sportspace
  • Food Trip
  • Opinion
No Result
View All Result
Javasatu.com
No Result
View All Result
  • Home
  • Edusphere
  • Health On
  • Statecraft
  • Sportspace
  • Food Trip
  • Opinion

OPINI: Regulasi Agraria Indonesia, Sudahkah Berpihak pada Rakyat?

Javasatu by Javasatu
18 November 2026
Ilustrasi. (Gambar dibuat menggunakan AI)

OPINI

Regulasi Agraria Indonesia: Sudahkah Berpihak pada Rakyat?

Oleh: Difendia Adita Karnesia – Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada (UGM)
Opini untuk memenuhi tugas mata kuliah

Tanah di Negeri Merdeka, Milik Rakyat atau Segelintir Korporasi?

Siapa sebenarnya yang menguasai tanah di negeri merdeka ini? Pertanyaan tersebut terus mengusik saya setiap kali membaca kabar konflik agraria yang tak kunjung reda. Ruang hidup rakyat semakin sempit, sementara penguasaan tanah terkonsentrasi di tangan segelintir pihak.

Data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menunjukkan konsesi kehutanan seluas sekitar 34,2 juta hektare dikuasai oleh sekitar 535 perusahaan. Sementara itu, konsesi perkebunan sawit mencapai sekitar 17,3 juta hektare yang dikuasai sekitar 2.285 perusahaan. Di sektor pertambangan, penguasaan lahan mencapai sekitar 9,1 juta hektare melalui sekitar 959 perusahaan.

Pada 2026, muncul pula pemberitaan mengenai persoalan penguasaan dan penggarapan lahan transmigrasi oleh pihak swasta yang disebut berpotensi merugikan negara hingga Rp6,9 triliun.

ADVERTISEMENT

Di tengah persoalan tersebut, pada 12 September 2026, gerakan reforma agraria dan gerakan buruh bersepakat mendorong Reforma Agraria Sejati. Agenda yang diusung mencakup penyelesaian konflik agraria, redistribusi tanah, penghapusan monopoli badan usaha atas sumber agraria, penguatan ekonomi rakyat, serta kedaulatan pangan.

Melihat kondisi tersebut, saya mulai mempertanyakan satu hal: mungkinkah periode liberal 1870 kembali terjadi dalam bentuk yang berbeda?

Bercermin pada Periode Liberal 1870

Untuk memahami persoalan agraria saat ini, kita perlu menengok kembali sejarah. Pada 1870, pemerintah kolonial menerbitkan Agrarische Wet dan Agrarische Besluit sebagai bagian dari peralihan menuju politik liberal. Kedua aturan tersebut membuka peluang ekonomi bagi perkebunan swasta sekaligus secara bertahap menghapus sistem Tanam Paksa yang sebelumnya dimonopoli negara (Napitupulu, 2023: 12).

Melalui Politik Pintu Terbuka, pihak swasta memperoleh kesempatan lebih luas untuk menanamkan modal dan mengusahakan tanah di Hindia Belanda. Salah satu instrumen yang digunakan adalah hak erfpacht, yakni hak untuk mengusahakan tanah hingga 75 tahun (Napitupulu, 2023: 15).

Menariknya, Agrarische Wet juga memuat ketentuan perlindungan terhadap hak-hak rakyat. Gubernur Jenderal diwajibkan menjaga agar pemberian tanah tidak melanggar hak rakyat. Selain itu, penggunaan tanah milik rakyat pada prinsipnya harus disertai pemberian ganti rugi yang layak (Napitupulu, 2023: 15–16). Secara tertulis, ketentuan tersebut seolah memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Namun, persoalan muncul melalui penerapan domein verklaring. Berdasarkan ketentuan ini, tanah yang tidak dapat dibuktikan sebagai hak milik dinyatakan sebagai domein van den staat atau tanah negara.

Akibatnya, rakyat berada dalam posisi yang lebih lemah ketika berhadapan dengan hukum agraria kolonial. Ketentuan tersebut juga turut memunculkan berbagai bentuk protes dari masyarakat.

Sudah Berbeda, tetapi Pertanyaannya Masih Sama

Tentu saja, Indonesia saat ini tidak bisa disamakan begitu saja dengan Hindia Belanda pada 1870. Pada masa kolonial, rakyat tidak memiliki kewenangan untuk menentukan arah kebijakan agraria. Kini, Indonesia merupakan negara merdeka yang memiliki kewenangan untuk mengatur tanah dan sumber daya alamnya sendiri.

Namun, pertanyaan mendasar dari persoalan agraria masih relevan hingga sekarang: siapa yang menguasai tanah dan untuk kepentingan siapa tanah tersebut dimanfaatkan?

Kemerdekaan seharusnya membawa perubahan mendasar dalam pengelolaan tanah dan sumber daya alam. Penguasaan tanah tidak semestinya hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi juga harus memberikan ruang dan manfaat bagi masyarakat luas.

Jangan Sampai Kemerdekaan Hanya di Atas Kertas

Menurut saya, inti persoalan agraria di Indonesia terletak pada kesenjangan antara regulasi dan kenyataan di lapangan. Pada masa kolonial, rakyat tidak berdaya menghadapi kebijakan agraria yang ditetapkan pemerintah. Setelah merdeka, negara seharusnya memikul tanggung jawab yang lebih besar untuk memastikan undang-undang agraria tidak sekadar menjadi aturan tertulis, tetapi benar-benar diterapkan dan mampu melindungi kepentingan rakyat.

Keberadaan regulasi saja tidak cukup. Pelaksanaan dan pengawasan yang berpihak pada kepentingan masyarakat juga menjadi hal penting. Tanpa keduanya, aturan yang dirancang untuk melindungi rakyat berisiko tidak memberikan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat.

Sejarah Agrarische Wet, Politik Pintu Terbuka, hak erfpacht, dan domein verklaring menunjukkan bahwa kebijakan agraria dapat membawa dampak panjang terhadap kehidupan rakyat. Karena itu, Periode Liberal 1870 layak dijadikan bahan refleksi dalam melihat arah kebijakan agraria Indonesia saat ini.

Kemerdekaan semestinya tidak hanya ditandai dengan kedaulatan politik, tetapi juga tercermin dari kemampuan negara memastikan tanah dan kekayaan alam memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Jangan sampai persoalan pada masa Periode Liberal kembali muncul dalam bentuk berbeda di negeri yang telah merdeka. (*)


Referensi

BUKU

  • Daliman, A. (2012). Sejarah Indonesia abad XIX-awal abad XX: Sistem politik kolonial dan administrasi pemerintahan Hindia-Belanda. Penerbit Ombak.
  • Napitupulu, D. R. W. (2023). Hukum agraria. UKI Press.

ARTIKEL

  • Kompas.com. (2026, August 24). Negara rugi Rp 6,9 triliun, Mentrans bongkar lahan transmigrasi digerus. Kompas.com.
  • Konsorsium Pembaruan Agraria. (2026, September 7). Mengapa pengesahan RUU Reforma Agraria mendesak? KPA.
  • Konsorsium Pembaruan Agraria. (2026, September 12). Deklarasi persatuan gerakan reforma agraria dan gerakan buruh: Panca resolusi rakyat menyongsong undang-undang pengaturan reforma agraria. KPA.
Tags: OpiniUGMUniversitas Gadjah Mada
Previous Post

Polres Gresik Terima 26 Siswa Bintara SPN Polda Jatim untuk Latihan Kerja

Next Post

5 Rekomendasi SSL Murah Terbaik untuk Keamanan Website Bisnis

Related Posts

OPINI: Menagih Janji Pelayanan Publik, Warisan Hierarki dalam Birokrasi Modern
Opini

OPINI: Menagih Janji Pelayanan Publik, Warisan Hierarki dalam Birokrasi Modern

17 November 2026
OPINI: Jakarta Tumbuh, Tetapi Siapa yang Memberinya Makan?
Opini

OPINI: Jakarta Tumbuh, Tetapi Siapa yang Memberinya Makan?

17 November 2026
OPINI: Menimbang Kebijakan Program SIKAP Jawa Timur
Opini

OPINI: Menimbang Kebijakan Program SIKAP Jawa Timur

17 November 2026
OPINI: Merdeka di Atas Kertas, Timpang di Kenyataan
Opini

OPINI: Merdeka di Atas Kertas, Timpang di Kenyataan

14 November 2026
OPINI: Dari Priyayi ke Elite Modern, Mengapa Politik Dinasti Tak Pernah Mati?
Opini

OPINI: Dari Priyayi ke Elite Modern, Mengapa Politik Dinasti Tak Pernah Mati?

13 November 2026
OPINI: Kebijakan Fiskal Hijau, Mengubah Arah Anggaran Negara
Opini

OPINI: Kebijakan Fiskal Hijau, Mengubah Arah Anggaran Negara

9 November 2026
Next Post
5 Rekomendasi SSL Murah Terbaik untuk Keamanan Website Bisnis

5 Rekomendasi SSL Murah Terbaik untuk Keamanan Website Bisnis

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

  • Tentang Javasatu
  • Redaksi
  • Pedoman Siber
  • Perlindungan Wartawan
  • Kode Perilaku Perusahaan
  • Kebijakan Privasi

© 2026 - Javasatu.com

No Result
View All Result
  • Javastream

© 2026 - Javasatu.com