Javasatu.com
  • Home
  • Edusphere
  • Health On
  • Statecraft
  • Sportspace
  • Food Trip
  • Opinion
No Result
View All Result
  • Home
  • Edusphere
  • Health On
  • Statecraft
  • Sportspace
  • Food Trip
  • Opinion
No Result
View All Result
Javasatu.com
No Result
View All Result
  • Home
  • Edusphere
  • Health On
  • Statecraft
  • Sportspace
  • Food Trip
  • Opinion

OPINI: Indonesia Kembali pada Sistem Tanam Paksa?

Javasatu by Javasatu
19 November 2026
Ilustrasi. (Gambar dibuat menggunakan AI)

OPINI

Indonesia Kembali pada Sistem Tanam Paksa?

Oleh: Yasmina Fauz Salama – Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada (UGM)
(Opini untuk memenuhi tugas mata kuliah)

Sistem Tanam Paksa pada masa kolonial tidak hanya berkaitan dengan kewajiban petani menyerahkan sebagian hasil pertaniannya kepada penguasa. Lebih dari itu, sistem tersebut memperlihatkan hubungan kekuasaan dalam penguasaan tanah, pengerahan tenaga kerja, dan pengendalian hasil produksi.

Dalam kajian Jan Breman mengenai sistem Priangan, pemungutan hasil pertanian dilakukan melalui struktur kekuasaan lokal. Pada awalnya, petani pemilik sawah dikenakan cuke, yaitu pungutan atas hasil produksi. Besaran pungutan tersebut kemudian meningkat hingga mencapai seperlima bagian setelah inspeksi Daendels ke Priangan. Kondisi ini menunjukkan semakin besarnya campur tangan penguasa terhadap aktivitas produksi masyarakat.

Persoalan dalam sistem tersebut bukan semata-mata terletak pada jumlah hasil pertanian yang harus diserahkan, melainkan juga pada mekanisme pengendalian tenaga kerja dan produksi oleh pihak yang memiliki kekuasaan. Tenaga kerja dimobilisasi melalui struktur pemerintahan lokal, sementara upah yang diberikan kepada kepala belum tentu diterima pekerja secara utuh.

ADVERTISEMENT

Akibatnya, hubungan antara petani dan penguasa menjadi tidak seimbang. Petani menanggung beban produksi sekaligus pengerahan tenaga kerja, sedangkan pihak yang memiliki kekuasaan menentukan bagaimana hasil pertanian dikumpulkan dan dimanfaatkan. Dengan demikian, Tanam Paksa dapat dipahami sebagai sistem yang menghubungkan penguasaan tanah, tenaga kerja, produksi, kekuasaan, dan keuntungan.

Hubungan antara kekuasaan dan produksi pertanian tersebut ternyata tidak berhenti sebagai persoalan sejarah. Dalam kebijakan pertanian masa kini, pertanyaan mengenai siapa yang menentukan arah produksi, siapa yang menguasai lahan, dan siapa yang harus menanggung risiko tetap relevan. Salah satu kebijakan yang dapat dikaji melalui perspektif tersebut adalah program Food Estate.

Pada 2022, lahan milik petani Sose Soares dan Frans da Cruz di Desa Fatuketi, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, menjadi bagian dari kawasan Food Estate. Sebelum masuk ke dalam program tersebut, keduanya menanam berbagai jenis tanaman untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Namun, setelah lahan mereka masuk dalam program, pola pertanian berubah menjadi lebih berorientasi pada komoditas jagung.

Sose menyatakan bahwa kegagalan panen jagung dapat membuat keluarganya harus membeli bahan makanan karena mereka tidak lagi memiliki beragam hasil kebun seperti sebelumnya. Artinya, perubahan pola pertanian tersebut turut memengaruhi ketahanan pangan keluarga petani.

Persoalan tidak hanya muncul dari perubahan jenis tanaman. Sejak 2024, petani juga harus menanggung sendiri biaya produksi yang dapat mencapai sekitar Rp7 juta untuk satu kali masa tanam. Beban tersebut semakin berat dengan adanya persoalan pengairan yang turut memengaruhi keberlangsungan kegiatan pertanian.

Persoalan serupa kembali mencuat pada 2026, ketika Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, menyebutkan bahwa Nusakambangan memiliki potensi besar untuk mendukung program swasembada pangan. Dengan luas lahan yang tersedia, kawasan tersebut dinilai dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas warga binaan sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional.

Namun, rencana pemanfaatan lahan tersebut memunculkan kekhawatiran masyarakat Kampung Laut, terutama warga yang selama ini telah lama menggarap lahan di kawasan tersebut. Mereka khawatir kehilangan ruang penghidupan akibat penggunaan lahan untuk kepentingan proyek Food Estate.

Menurut keterangan Saiful Setiawan, petani Desa Ujungalang, Cilacap, Jawa Tengah, masyarakat diberi waktu 20 hari untuk meninggalkan wilayah yang selama ini mereka garap. Informasi tersebut disampaikan melalui surat Nomor WP.13.PAS.2.UM.01.01-74.

Di sisi lain, LBH Yogyakarta menyatakan bahwa luas wilayah Nusakambangan hanya sekitar 1.000 hektare. Sementara itu, terdapat klaim yang menyebutkan luas wilayah tersebut mencapai 1.200 hektare, meskipun klaim tersebut dinilai tidak memiliki dasar yang jelas.

Situasi ini mengingatkan pada praktik pada masa kolonial, ketika sistem Tanam Paksa juga mengambil alih tanah garapan masyarakat untuk ditanami komoditas yang ditentukan oleh penguasa. Meski konteks dan mekanismenya berbeda, persoalan mendasar mengenai penguasaan lahan dan posisi masyarakat dalam kebijakan pertanian kembali menjadi perhatian.

Berbagai persoalan tersebut memperlihatkan bahwa hubungan antara masyarakat, penguasaan lahan, dan kebijakan pertanian masih menyisakan persoalan serius. Pengulangan program pengembangan pangan berskala besar dalam beberapa periode pemerintahan juga memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana evaluasi terhadap kebijakan sebelumnya telah dilakukan.

Ketika program serupa kembali dijalankan, sejauh mana pemerintah mempertimbangkan berbagai persoalan yang pernah muncul? Mulai dari kesesuaian lahan, keberlanjutan produksi, hingga dampaknya terhadap kehidupan masyarakat lokal. Mengapa program yang hasil pelaksanaannya belum maksimal masih terus diulang, bahkan hingga masa pemerintahan saat ini?

Pertanyaan tersebut penting diajukan karena keberhasilan kebijakan pangan tidak semestinya hanya diukur dari luas lahan yang dibuka atau jumlah produksi komoditas yang ditargetkan. Keberhasilan juga perlu dilihat dari kemampuan program tersebut menjaga keberlanjutan kehidupan petani, melindungi hak masyarakat atas lahan, serta menjamin ketersediaan pangan bagi keluarga yang bergantung pada hasil pertanian.

Tentu saja, Food Estate tidak dapat disamakan secara langsung dengan sistem Tanam Paksa. Keduanya lahir dari konteks hukum, politik, dan ekonomi yang berbeda. Tanam Paksa merupakan kebijakan kolonial yang dijalankan melalui relasi kekuasaan yang menempatkan masyarakat dalam posisi tidak seimbang, sedangkan Food Estate merupakan program pembangunan pertanian dalam konteks pemerintahan modern.

Namun, sejarah Tanam Paksa memberikan pelajaran penting bahwa kebijakan pertanian tidak pernah sekadar berkaitan dengan upaya meningkatkan produksi. Di dalamnya selalu terdapat persoalan mendasar mengenai siapa yang menentukan arah produksi, siapa yang memiliki kendali atas lahan, dan siapa yang harus menanggung risiko ketika kebijakan tidak berjalan sesuai rencana.

Jika pertanyaan-pertanyaan tersebut masih belum terjawab dalam kebijakan pertanian hari ini, sejarah bukan sekadar peristiwa yang telah berlalu. Sejarah justru menjadi peringatan bahwa kebijakan pembangunan pangan yang mengabaikan posisi masyarakat dan hak atas lahan berpotensi menghadirkan kembali persoalan ketimpangan dalam bentuk yang berbeda. (*)


Referensi

  • Breman, Jan. 2014. Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa: Sistem Priangan dari Tanam Paksa Kopi di Jawa, 1720–1870. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
  • Mongabay. 2026. “Food Estate Nusa Tenggara Timur: Berharap Untung, Malah Buntung.” 6 Agustus 2026.
  • Mongabay. 2026. “Warga Nusakambangan Waswas Proyek Food Estate.” 4 Januari 2026.
Tags: OpiniUGMUniversitas Gadjah Mada
Previous Post

Cegah Alih Fungsi Lahan, Gresik Lindungi 38.673 Hektare Kawasan Pertanian

Next Post

Polres Gresik Sita 5.921 Botol Miras dalam Sebulan, Arak Bali Terbanyak

Related Posts

OPINI: Ketika Algoritma Mengurung Pikiran
Opini

OPINI: Ketika Algoritma Mengurung Pikiran

18 November 2026
OPINI: Regulasi Agraria Indonesia, Sudahkah Berpihak pada Rakyat?
Opini

OPINI: Regulasi Agraria Indonesia, Sudahkah Berpihak pada Rakyat?

18 November 2026
OPINI: Menagih Janji Pelayanan Publik, Warisan Hierarki dalam Birokrasi Modern
Opini

OPINI: Menagih Janji Pelayanan Publik, Warisan Hierarki dalam Birokrasi Modern

17 November 2026
OPINI: Jakarta Tumbuh, Tetapi Siapa yang Memberinya Makan?
Opini

OPINI: Jakarta Tumbuh, Tetapi Siapa yang Memberinya Makan?

17 November 2026
OPINI: Menimbang Kebijakan Program SIKAP Jawa Timur
Opini

OPINI: Menimbang Kebijakan Program SIKAP Jawa Timur

17 November 2026
OPINI: Merdeka di Atas Kertas, Timpang di Kenyataan
Opini

OPINI: Merdeka di Atas Kertas, Timpang di Kenyataan

14 November 2026
Next Post
Polres Gresik Sita 5.921 Botol Miras dalam Sebulan, Arak Bali Terbanyak

Polres Gresik Sita 5.921 Botol Miras dalam Sebulan, Arak Bali Terbanyak

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

  • Tentang Javasatu
  • Redaksi
  • Pedoman Siber
  • Perlindungan Wartawan
  • Kode Perilaku Perusahaan
  • Kebijakan Privasi

© 2026 - Javasatu.com

No Result
View All Result
  • Javastream

© 2026 - Javasatu.com