Javasatu.com
  • Home
  • Edusphere
  • Health On
  • Statecraft
  • Sportspace
  • Food Trip
  • Opinion
No Result
View All Result
  • Home
  • Edusphere
  • Health On
  • Statecraft
  • Sportspace
  • Food Trip
  • Opinion
No Result
View All Result
Javasatu.com
No Result
View All Result
  • Home
  • Edusphere
  • Health On
  • Statecraft
  • Sportspace
  • Food Trip
  • Opinion

Cegah Mafia Tanah, Kejari Kota Malang Buka Pengaduan Online Lewat SiPatas

Yondi Ari by Yondi Ari
19 November 2026

JAVASATU.COM- Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang menghadirkan aplikasi Sistem Informasi Pertanahan Terpadu dan Pengawasan (SiPatas) untuk mencegah praktik mafia tanah. Melalui aplikasi ini, masyarakat bisa mengakses informasi pertanahan hingga melaporkan dugaan penyimpangan terkait pengelolaan dan pemanfaatan lahan secara online.

Kantor Kejari Kota Malang. (Foto: Yondi Ari)

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang, Dr. Adung Sutranggono, S.H., M.Hum., melalui Kasi Intel Kejari Kota Malang, Moch. Chiloirul Anam, SH mengatakan SiPatas menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan transparansi informasi pertanahan sekaligus membuka akses pengaduan bagi masyarakat.

Aplikasi tersebut mulai diperkenalkan pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) pada 9 Desember 2024. SiPatas dirancang untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi sekaligus menyampaikan laporan apabila menemukan dugaan persoalan pertanahan di Kota Malang.

“Tidak hanya itu, SiPatas juga menyediakan fasilitas pelaporan dan pengaduan masyarakat, termasuk laporan terkait dugaan praktik mafia tanah,” ujar Chiloirul Anam, Kamis (19/11/2026).

ADVERTISEMENT

Melalui SiPatas, masyarakat dapat mengakses sejumlah informasi, mulai dari status tanah, informasi pengembang, pemetaan wilayah atau zonasi Kota Malang, informasi perizinan, hingga layanan konsultasi hukum.

Cara Melaporkan Dugaan Mafia Tanah Lewat SiPatas

Masyarakat yang ingin menyampaikan pengaduan tidak perlu datang langsung ke kantor Kejari Kota Malang. Pelaporan dapat dilakukan dengan memindai QR Code pada poster SiPatas atau mengakses tautan formulir melalui akun media sosial resmi Instagram @kejarikotamalang.

Melalui mekanisme tersebut, masyarakat dapat menyampaikan informasi maupun laporan terkait persoalan pertanahan untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan kejaksaan.

Penanganan Aduan Ditargetkan Maksimal 60 Hari

Kejari Kota Malang menyebut pengaduan masyarakat umumnya ditangani dalam waktu maksimal 60 hari sejak laporan diterima secara lengkap.

Namun, durasi penanganan dapat menyesuaikan dengan proses pemeriksaan awal, terutama apabila laporan membutuhkan verifikasi substansi sebelum ditentukan langkah berikutnya.

“Terutama apabila laporan membutuhkan verifikasi substansi terlebih dahulu sebelum ditentukan langkah penanganan selanjutnya,” imbuhnya.

Sepanjang 2026, sejumlah laporan persoalan pertanahan telah ditindaklanjuti Kejari Kota Malang. Namun, kejaksaan belum mempublikasikan rincian jumlah dan substansi laporan karena berkaitan dengan kerahasiaan identitas serta informasi pelapor.

Untuk laporan yang berkaitan dengan persoalan administratif, Kejari melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.

Sementara itu, apabila ditemukan indikasi tindak pidana umum, masyarakat diarahkan untuk membuat laporan kepada penyidik Polri. Adapun sengketa yang bersifat keperdataan menjadi ranah penyelesaian melalui peradilan perdata.

Libatkan Sejumlah OPD Pemkot Malang

Dalam pengembangannya, SiPatas juga melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Malang. Di antaranya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), serta Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP).

Informasi dan pengaduan yang masuk melalui aplikasi tersebut dapat menjadi bahan koordinasi Kejari dengan OPD terkait, khususnya dalam pengawasan pemanfaatan lahan dan penanganan persoalan pertanahan.

Selain untuk mencegah praktik mafia tanah, optimalisasi SiPatas juga diarahkan untuk mendukung pengawasan perizinan dan pemanfaatan lahan.

Sistem ini turut diharapkan berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menciptakan iklim investasi yang kondusif di Kota Malang. (dop/arf)

Tags: AdhyaksaKejari Kota MalangKota Malang
Previous Post

Operasi Zebra Kota Batu Gandeng Ojol, Sediakan SIM Keliling dan Cek Kesehatan Gratis

Related Posts

Operasi Zebra Kota Batu Gandeng Ojol, Sediakan SIM Keliling dan Cek Kesehatan Gratis
Berita

Operasi Zebra Kota Batu Gandeng Ojol, Sediakan SIM Keliling dan Cek Kesehatan Gratis

19 November 2026
HUT ke-8, Hotel Santika Gresik Bersihkan Tiga Makam Bersejarah
Berita

HUT ke-8, Hotel Santika Gresik Bersihkan Tiga Makam Bersejarah

19 November 2026
Polres Gresik Sita 5.921 Botol Miras dalam Sebulan, Arak Bali Terbanyak
Berita

Polres Gresik Sita 5.921 Botol Miras dalam Sebulan, Arak Bali Terbanyak

19 November 2026
Cegah Alih Fungsi Lahan, Gresik Lindungi 38.673 Hektare Kawasan Pertanian
Berita

Cegah Alih Fungsi Lahan, Gresik Lindungi 38.673 Hektare Kawasan Pertanian

19 November 2026
Singhasari Jayanti Festival 2026 Digelar 19-21 November, Ini Jadwal dan Lokasinya
Berita

Singhasari Jayanti Festival 2026 Digelar 19-21 November, Ini Jadwal dan Lokasinya

19 November 2026
Pascakebakaran SMAN 1 Sidayu, Kapolres Gresik Pastikan KBM Tetap Normal
Berita

Pascakebakaran SMAN 1 Sidayu, Kapolres Gresik Pastikan KBM Tetap Normal

19 November 2026

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

  • Tentang Javasatu
  • Redaksi
  • Pedoman Siber
  • Perlindungan Wartawan
  • Kode Perilaku Perusahaan
  • Kebijakan Privasi

© 2026 - Javasatu.com

No Result
View All Result
  • Javastream

© 2026 - Javasatu.com