Javasatu,Malang- Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang, Muslimin yang juga membidangi masalah pertanian, menilai ada indikasi pembiaran tentang tidak segera dibangunya plengsengan Kali Molek yang ambrol sejak bulan Mei lalu.
Muslimin menganggap langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang itu sangat lambat.
“Ini ironis. Pemkab Malang amat sangat lambat sekali. Ini tidak cukup surat pengajuan saja (pemkab mengajukan surat ke kementrian PU,red), tapi harus harus ada langkah percepatan untuk mengambil langkah solutif, alternatif,” tegas Muslimin. Senin (24/8).
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu pun menyebut, seharusnya Pemkab Malang bisa menggandeng pihak ketiga, atau mengambil dana taktis dari dinas terkait.
“Bisa dari CSR (corporate social responsibility,red). Bisa juga menggunakan dana taktis, dana darurat itu kan bisa digunakan, itu kan juga bencana. Dana taktis itu masih ada 5 miliar di BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah,red),” terang Muslimin.
Lebih lanjut Muslimin juga menyesalkan langkah Pemkab yang lambat dan tidak melihat kondisi 1500 hektar tanah petani yang membutuhkan pasokan air.
“Masak iya nunggu aturan, rakyatnya ini bisa kelaparan. Sangat ironis Pemkab ini, padahal baru mendapat penghargaan, (Penghargaan Daerah Pengembangan Kawasan Hortikultura Terbaik Tahun 2020,red), tapi plengsengan itu ada pembiaran yang berdampak pada perekonomian petani,” tukasnya. (Agb./Saf)