Javasatu- Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melalui Walikota H Sutiaji menandatanganani komitmen pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Hotel Fairmont Jakarta, Senin (1/3/2021).
Komitmen tersebut diharapkan menjadi kunci keberhasilan pemerintah dalam memberikan pelayanan berkualitas melalui MPP. Sehingga nantinya dapat dirasakan manfaat yang berkelanjutan bagi warga masyarakat. Sebanyak 38 kepala daerah melakukan penandatanganan komitmen pembangunan MPP yang disaksikan oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo.
Tjahjo Kumolo menekankan, pembentukan MPP di daerah memerlukan komitmen yang kuat, dimulai dari gubernur, bupati, maupun walikota. Komitmen ini menjadi kunci keberhasilan dalam menghadirkan MPP yang manfaatnya dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat.
“Pada hari ini kami membangun komitmen Bapak Ibu sekalian untuk mempercepat proses pelayanan publik yang diharapkan oleh seluruh masyarakat. Kami mendorong kecepatan aparatur pemerintah dalam memberikan layanan yang terbaik” kata Tjahjo Kumolo, Senin (1/3/2021) malam di Jakarta.
Tjahjo Kumolo menjelaskan, pembangunan MPP di daerah kian gencar dilakukan.
“Saat ini sudah berdiri 35 MPP di seluruh Indonesia dengan karakterisktik sesuai dengan daerah masing-masing dari segi pengintegrasian layanan dan sistem, maupun sarana prasarana yang dimiliki” paparnya.
Alun-alun Mal Kota Malang Bakal Jadi Mal Pelayanan Publik
Sementara itu, Walikota Malang H Sutiaji mengaku sudah mematangkan kesiapan operasional MPP yang ditempatkan di salah satu pusat perbelanjaan, Alun-alun Mal Kota Malang. Rencananya Pemerintah Kota Malang akan segera melaunching MPP pada bulan Agustus tahun 2021 ini.
“Kami minta dipastikan bulan agustus 2021 tinggal penyempurnaan di akhir” ujar Sutiaji.
Sutiaji berharap dengan adanya MPP dapat mempermudahkan masyarakat dalam mengurus beragam pelayanan dan perizinan. Terlebih, lokasinya lebih mudah diakses oleh masyarakat, karena ada di pusat kota.
“Goalnya adalah bagaimana masyarakat terlayani dengan baik bisa memangkas birokrasi dan meniadakan calo” ucap Sutiaji.
Bahkan Sutiaji ingin berinovasi dengan bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang ada di Kota Malang. Nantinya PTN dan PTS bisa ikut serta hadir membuka layanannya di MPP yang berada di Alun-Alun Mal Kota Malang.
“Saya tadi punya inisiasi, gimana kalo kita buka kerjasama dengan APTISI dan PTN ketika mahasiswa perlu dokumen ijazah maka bisa juga di Mal Pelayanan Publik karena semua sudah serba connecting dengan database yang ada di perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Yang itu belum di miliki daerah lain” ungkap Sutiaji.
Berita lain:
-
Bantu Pengendalian COVID-19, Polres Jaksel Luncurkan Polisi RW – Nusadaily.com
-
Ratusan Anggota Polisi, ASN dan PLH di Lingkungan Polres Sumenep Divaksin – Nusadaily.com
-
Satu RW di Bandung Barat Dilockdown Usai 39 Warga Positif – Nusadaily.com
-
Manggarai Barat Terbitkan Perbup Mempermudah Investasi di Labuan Bajo – Nusadaily.com
-
Sektor Transportasi Picu Deflasi Kota Malang – Nusadaily.com
Selanjutnya, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang Erik Setyo Santoso, mengatakan bahwa setelah adanya refocusing anggaran covid-19 kemarin, nantinya akan ada kurang lebih sebanyak 200 layanan publik yang ditempatkan di lantai tiga Alun-Alun Mal Kota Malang tersebut.
“Kami sudah membahas sejak tahun lalu, sudah banyak instansi yang bergabung. Kurang lebih ada 200 jenis layanan” kata Erik. (Dop/Nuh)
Comments 6