JAVASATU-MALANG- Bupati Malang HM Sanusi mempunyai gagasan akan mengganti nama Kabupaten Malang menjadi Kabupaten Kepanjen.
Alasannya cukup singkat, yaitu agar tidak rancu dalam penyebutan antara Kota Malang dengan Kabupaten Malang.
“Supaya nanti ada spesifikasi tidak ada rancu nama dengan Kota Malang. Alasannya, dalam PP ibukota kita ada di Kepanjen,” ujar Sanusi ketika dikonfirmasi, Kamis (23/9/2021).
Namun demikian, apa yang disampakannya itu masih sebatas wacana. Menurut Sanusi pergantian nama itu membutuhkan diskusi bersama berbagai pihak terkait, demikian juga realisanya.
“Masih wacana. Serta tergantung kemauan semua pihak. Maka saya gulirkan itu. Supaya nanti orang mau berpergian ke Malang ini jelas mau ke Kepanjen atau ke Kota Malang,” ujar politisi PDI-P itu.
Sanusi menambahkan, pergantian nama tersebut akan ia bahas bersama DPRD Kabupaten Malang.
“Kotanya di Kepanjen. Untuk daerah wilayahnya tetap. Kalau Malang ibukota Kepanjen tidak pas. Kalau Kecamatan Singosari ya Kabupaten Kepanjen nantinya,” beber Sanusi.
Sementara itu, Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Malang, Sodikul Amin mengkritisi wacana pergantian nama Kabupaten Malang itu. Sodikul beranggapan nilai historis atau kesejarahan Kabupaten Malang begitu kuat dalam melahirkan wilayah seperti Kota Malang dan Kota Batu.
“Kalau secara harapan saya tidak usah lah (diganti). Kabupaten Malang ini embrionya Kota Malang dan Kota Batu. Ibaratnya Kabupaten Malang ini adalah orang tua yang melahirkan kota-kota di Malang Raya,” ujar Amin.
Menurutnya sejarah berdirinya suatu wilayah tidak boleh dilupakan begitu saja. Apa lagi tetang berubahnya nama suatu daerah yang pasti mempunyai nilai sejarah.
“Namun harapan saya seperti tadi. Ini sejarah, masak kita akan lupakan. Karena Bung Karno (Soekarno) berpesan jangan sekali-kali meninggalkan sejarah,” tuturnya.
Baca Juga:
-
Forkopimda Kabupaten Malang Tinjau Vaksinasi Merdeka di SMKN 1 Singosari – Kliktimes.com
-
Pemkot Ambon Gelar Seleksi Kemampuan Dasar CPNS, Ini Jadwalnya – Sentraltimur.com
Terakhir, Amin mengatakan tidak menolak terkait adanya wacana tersebut. Dirinya menyadari pengalihan sebuah nama wilayah butuh pembahasan secara masif dari semua pihak terkait termasuk masyarakat.
“Masih belum detail, kami tahunya pun dari teman-teman media. Pada prinsipnya wacana ini belum pernah didiskusikan arahnya seperti apa kita belum tahu. Memberikan nama itu harus ada tujuan yang cukup mendasar,” tukasnya. (Agb/Saf)
