JAVASATU.COM-MALANG- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang melalui Komisioner KPU, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM Kabupaten Malang, Marhaendra Pramudya Mahardika dalam rilis resminya menyatakan bahwa dari 734 bakal calon (bacalon) anggota DPRD Kabupaten Malang yang telah diajukan 17 partai politik (parpol), terdapat 88 bacalon yang tidak diajukan kembali di masa pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bacalon.
“Jadi setelah 88 Bacaleg yang tidak mengembalikan perbaikan dokumen, maka kini jumlah Bacaleg terdapat 646 orang. Rinciannya, Bacaleg laki-laki berjumlah 372 orang, dan Bacaleg perempuan sebanyak 274 orang, dari 17 parpol yang mengajukan perbaikan dokumen persyaratan,” ungkap Dika sapaan akrabnya, Senin (10/7/2023).
Sedangkan, lanjut dia, dari jumlah parpol yang sudah mengajukan perbaikan dokumen, namun ada parpol yang mengajukan Bacaleg kurang dari 50 orang. Seperti Partai Buruh 9 orang, Partai Gelora 34 orang, PAN 28 orang, PBB 17 orang, PSI 26 orang, Partai Perindo 22 orang, PPP 47 orang dan Partai Ummat 13 orang.
“Mulai tanggal 7 hingga 9 Juli 2023, KPU Kabupaten Malang telah menerima pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bacalon dari PDI Perjuangan, Partai Buruh, PPP, PAN, Partai Ummat, PKB, PKS, Partai Demokrat, Partai Gelora, PKN, Partai Nasdem, PBB, Partai Gerindra, PSI, Partai Golkar, Partai Hanura, dan Partai Perindo,” beber Dika.
Dika menambahkan, setelah penerimaan perbaikan dokumen persyaratan, KPU Kabupaten Malang melanjutkan ke tahapan Verifikasi Administrasi terhadap perbaikan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon dan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon kembali dan/ atau Bakal Calon pengganti pada masa Verifikasi Administrasi perbaikan melalui Silon, mulai tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023.
“Jika hasil Verifikasi Administrasi perbaikan menyatakan perbaikan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon dan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon pengganti benar dan tidak terdapat kegandaan pencalonan, Bakal Calon dimaksud dinyatakan Memenuhi Syarat (MS). Jika hasil Verifikasi Administrasi perbaikan menyatakan perbaikan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon dan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon pengganti tidak benar dan/atau terdapat kegandaan pencalonan, Bakal Calon dimaksud dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS),” terangnya. (Agb/Nuh)