JAVASATU.COM- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri memastikan pelayanan dasar masyarakat tetap menjadi prioritas meski mengalami penurunan anggaran hingga Rp265 miliar pada tahun anggaran 2026. Penyesuaian ini dilakukan setelah adanya pengurangan transfer dana dari pemerintah pusat.
Penegasan itu disampaikan Wakil Bupati Kediri Dewi Mariya Ulfa, saat menjawab pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2026, mewakili Bupati Hanindhito Himawan Pramana yang tengah cuti.
“Kami melakukan efisiensi di beberapa pos, termasuk perjalanan dinas, tanpa mengganggu prioritas pelayanan dasar,” ujar Dewi, Jumat (24/10/2025).
Menurutnya, penurunan dana transfer sebesar Rp265 miliar tersebut membuat Pemkab Kediri melakukan efisiensi anggaran sesuai amanat PP No. 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dewi menjelaskan, pemerintah tetap fokus pada enam sektor prioritas, yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial, penanggulangan kemiskinan, dan pengembangan kreativitas masyarakat.
“Prioritas kami tetap jelas, yaitu memastikan pelayanan dasar bagi masyarakat berjalan optimal,” tegasnya.
Untuk menjamin efektivitas program, Pemkab Kediri akan melakukan evaluasi penyerapan anggaran setiap bulan. Langkah ini juga bertujuan mempercepat pelaksanaan kegiatan di tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dewi menyebut pemerintah terus berupaya meningkatkannya secara berencana dan berkelanjutan. Sejumlah strategi yang disiapkan antara lain sertifikasi aset, ekstensifikasi dan diversifikasi sumber PAD, serta digitalisasi sistem pajak dan retribusi daerah.
“Kami terus berinovasi melalui penguatan BUMD dan pemanfaatan aset daerah secara produktif,” jelasnya.
Lebih lanjut, Dewi memastikan belanja operasional akan tetap diarahkan untuk pelayanan publik, terutama pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.
“Semua program tetap berjalan bertahap. Skala prioritas kita jelas, pelayanan dasar masyarakat tidak bisa ditawar,” tegas Dewi menutup. (kur/nuh)