JAVASATU.COM- Fraksi Gerindra DPRD Kota Malang memberikan 11 catatan strategis dalam pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2027.
Catatan tersebut disampaikan juru bicara Fraksi Gerindra, Danny Agung Prasetyo, dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Malang, Senin (21/9/2026).
Gerindra menyoroti pendapatan daerah, efisiensi belanja, pengawasan anggaran, layanan dasar, hingga penguatan sektor ekonomi masyarakat.
Danny menyampaikan, evaluasi terhadap pendapatan daerah menjadi salah satu perhatian Gerindra dalam penyusunan APBD 2027. Fraksi tersebut juga mendorong percepatan digitalisasi pemungutan untuk meningkatkan efektivitas penerimaan daerah.
Selain sisi pendapatan, Gerindra meminta belanja operasional diperhatikan agar penggunaan APBD lebih efisien dan terukur.
Gerindra Soroti BTT dan SiLPA
Gerindra juga memberikan perhatian terhadap Belanja Tidak Terduga (BTT). Penggunaan pos anggaran tersebut dinilai perlu mendapat pengawasan agar pelaksanaannya tetap sesuai kebutuhan dan ketentuan.
Pemanfaatan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) turut menjadi catatan. Gerindra mendorong agar perencanaan dan pelaksanaan belanja daerah dilakukan lebih presisi sehingga anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal.
Danny menyampaikan, catatan mengenai pendapatan dan belanja tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong pengelolaan APBD yang lebih terukur.
“Fraksi Gerindra menyoroti evaluasi pendapatan daerah, percepatan digitalisasi pemungutan, efisiensi belanja operasional, serta pengawasan terhadap Belanja Tidak Terduga (BTT),” kata Danny.
Pendidikan dan Kesehatan Tetap Diprioritaskan
Selain persoalan fiskal, Gerindra meminta layanan dasar masyarakat tetap menjadi prioritas dalam APBD Kota Malang 2027.
Penguatan sarana pendidikan dan kesehatan menjadi salah satu perhatian. Gerindra menilai kedua sektor tersebut berkaitan langsung dengan pelayanan yang diterima masyarakat.
Fraksi Gerindra juga mendorong pengelolaan sampah berbasis teknologi. Langkah tersebut masuk dalam catatan yang disampaikan dalam pembahasan rancangan kebijakan anggaran 2027.
Parkir Digital hingga Penguatan UMKM
Gerindra turut menyoroti sektor perparkiran. Fraksi tersebut mendorong percepatan digitalisasi parkir sebagai bagian dari pembenahan sistem pengelolaan parkir di Kota Malang.
Di sektor ekonomi, Gerindra meminta pengembangan pendidikan vokasi dan industri kreatif diperkuat. Perluasan akses permodalan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga menjadi perhatian.
Danny mengatakan, catatan tersebut diarahkan agar APBD tidak hanya berorientasi pada belanja, tetapi juga memberikan dampak terhadap pelayanan publik dan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Layanan dasar masyarakat tetap harus menjadi prioritas, termasuk penguatan sarana pendidikan dan kesehatan, pengelolaan sampah berbasis teknologi, pengembangan vokasi dan industri kreatif, serta perluasan akses permodalan bagi UMKM,” ujar Danny.
Sebanyak 11 catatan Fraksi Gerindra tersebut selanjutnya menjadi bagian dari pembahasan DPRD Kota Malang bersama Pemerintah Kota Malang sebelum APBD Tahun Anggaran 2027 memasuki tahapan berikutnya.
Pembahasan KUA-PPAS menjadi dasar untuk menyusun arah kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dalam APBD Kota Malang 2027. (har/arf)
