JAVASATU.COM- Ratusan massa mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Malang, Jawa Timur, Senin (15/6/2026). Mereka menolak sejumlah program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai belum memiliki kejelasan arah kebijakan.
Aksi dimulai sekitar pukul 15.00 WIB. Massa yang berasal dari berbagai elemen mahasiswa melakukan long march dari kawasan Universitas Brawijaya menuju Bundaran Balai Kota Malang. Sepanjang perjalanan, mereka berjalan beriringan sambil membawa bendera organisasi serta menyuarakan orasi penolakan terhadap kebijakan pemerintah.
Suasana aksi di sepanjang jalan tampak ramai. Massa meneriakkan yel-yel dan kritik terhadap kebijakan pemerintah, sementara arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat melambat akibat konsentrasi massa menuju titik aksi.
Setibanya di Bundaran Balai Kota, massa langsung memenuhi area aksi dengan mengenakan pakaian serba hitam sebagai simbol perlawanan. Mereka juga membentangkan poster dan spanduk bernada kritik, di antaranya bertuliskan “MBG Maling Berkedok Gizi”, “Tolak MBG”, “FIB Melawan”, hingga “Indonesia Darurat”.
Presiden Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya (UB), Muhammad Azhar Zidane, menyebut kondisi Indonesia saat ini berada dalam situasi yang ia sebut “Indonesia Gawat Darurat”. Ia menilai sejumlah kebijakan pemerintah tidak berpihak kepada rakyat dan berpotensi memperburuk kondisi ekonomi.
“Kami dari aliansi mahasiswa resah Brawijaya, disingkat AMARAH, menyampaikan bahwa Indonesia saat ini dalam kondisi gawat darurat. Kami menuntut efisiensi dan transparansi APBN karena melihat kenaikan harga kebutuhan pokok dan BBM akibat pengelolaan anggaran yang tidak tepat sasaran,” kata Azhar, Senin (15/6/2026).
Mahasiswa menilai APBN merupakan uang rakyat yang harus dikelola secara transparan dan tepat sasaran, bukan dialokasikan pada program yang dianggap belum jelas efektivitasnya.
“Tolak MBG, Tolak Koperasi Desa Merah Putih, tolak program yang tidak jelas,” tegas dia.
Azhar juga menyoroti gelombang aksi serupa yang terjadi di berbagai daerah sebagai bentuk meningkatnya keresahan publik terhadap arah kebijakan pemerintah.
“Jika rakyat sudah tidak didengarkan, maka potensi krisis sosial bisa terjadi. Kami minta evaluasi total, bukan hanya kasus kecil, tetapi sistemnya juga harus diperbaiki,” ujarnya.
Massa aksi juga memberi batas waktu kepada pemerintah dan DPRD Kota Malang untuk merespons tuntutan mereka. Mereka mengancam akan menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar jika tidak ada tindak lanjut.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, mengakui bahwa aspirasi mahasiswa mencerminkan keresahan masyarakat terhadap kondisi ekonomi saat ini.
Menurutnya, DPRD akan menyalurkan seluruh tuntutan tersebut ke DPR RI karena sebagian besar kebijakan yang dikritik merupakan kewenangan pemerintah pusat.
“Kami bisa merasakan keresahan yang disampaikan teman-teman mahasiswa. Wajar jika ini menjadi perhatian bersama di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil,” kata Amithya, disela menemui mahasiswa demo.
Terkait tuntutan penghentian program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih, DPRD menilai program tersebut perlu dievaluasi agar lebih tepat sasaran dan efisien.
“Kalau masih seperti ini perlu dievaluasi. Bisa diperbaiki dari sisi segmentasi sasaran agar lebih efektif,” ujarnya.
Hingga aksi berakhir, situasi terpantau kondusif meski sempat terjadi kepadatan arus lalu lintas di kawasan pusat Kota Malang akibat konsentrasi massa di sekitar Bundaran Balai Kota. (saf)
