JAVASATU.COM- Massa mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa atau demo di Bundaran Balai Kota Malang, Jawa Timur, Senin (15/6/2026). Dalam aksi tersebut, mereka menyampaikan lima tuntutan utama kepada pemerintah yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi, anggaran negara, hingga program prioritas nasional.
Presiden Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya (UB), Muhammad Azhar Zidane, menyebut aksi tersebut berangkat dari kondisi yang mereka sebut sebagai “Indonesia Gawat Darurat”, yakni situasi negara yang dinilai sedang dalam krisis kebijakan dan ekonomi.
“Kami dari aliansi mahasiswa resah Brawijaya menyampaikan bahwa Indonesia saat ini dalam kondisi gawat darurat. Negara berada dalam masa krisis dan kritis,” kata Azhar, Senin (15/6/2026).
Lima Tuntutan Mahasiswa
Dalam aksinya, mahasiswa mengajukan lima tuntutan utama. Pertama, mereka menuntut transparansi dan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dinilai tidak dikelola secara optimal.
Kedua, mahasiswa meminta pemerintah menurunkan harga bahan pokok dan BBM yang dianggap memberatkan masyarakat.
“Masyarakat saat ini sedang menjerit karena kenaikan harga kebutuhan pokok dan BBM,” ujar Azhar.
Ketiga, mahasiswa mendesak penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai belum memiliki kejelasan pelaksanaan.
Keempat, mereka menolak perluasan kewenangan aparat keamanan di ranah sipil, termasuk pembahasan regulasi Polri dan TNI yang dianggap terburu-buru dan kurang transparan.
Kelima, mahasiswa menuntut pemerintah, termasuk Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, untuk menyampaikan permintaan maaf kepada publik serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan negara.
Menurut mahasiswa, berbagai kebijakan yang berjalan saat ini dinilai belum berpihak secara optimal kepada masyarakat.
“Kami melihat banyak kebijakan tidak tepat sasaran dan tidak berpihak kepada masyarakat,” kata Azhar.
Desakan Respons Pemerintah
Massa mahasiswa memberi batas waktu kepada pemerintah dan DPRD Kota Malang untuk menanggapi tuntutan mereka. Mereka mengancam akan menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar jika tidak ada respons.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menyatakan pihaknya akan menampung aspirasi mahasiswa dan meneruskannya ke DPR RI.
Ia mengakui bahwa keresahan mahasiswa mencerminkan kondisi masyarakat yang terdampak dinamika ekonomi nasional.
“Wajar jika ini menjadi perhatian bersama di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil,” kata Amithya.
DPRD juga menilai sejumlah program yang disoroti mahasiswa perlu dievaluasi agar lebih tepat sasaran dan efisien. (saf)
