OPINI
Komunikasi Publik dalam Program MBG: Antara Kritik yang Nyaring dan Harapan yang Terpinggirkan
Oleh: Nurnilam Sari – Mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Buana Perjuangan, Karawang
“Anak-anak sebagai penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di tengah berbagai kritik dan dukungan yang berkembang di masyarakat, suara penerima manfaat menjadi bagian penting dalam evaluasi sebuah kebijakan publik.”
Dalam beberapa bulan terakhir, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan pemerintah yang paling banyak diperbincangkan di ruang publik. Ironisnya, hiruk-pikuk perdebatan itu kian memanas justru ketika muncul fakta yang seharusnya menjadi peringatan serius: pucuk pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga yang diberi mandat mengelola tata kelola MBG, ditahan oleh Kejaksaan Agung. Peristiwa ini bukan sekadar skandal individual, melainkan cermin dari rapuhnya fondasi kelembagaan yang menopang sebuah program bernilai triliunan rupiah.
Di media sosial hingga forum diskusi masyarakat, dengan mudah kita temukan dukungan dan kritik yang terus bermunculan. Sebagian pihak menilai program ini sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas gizi generasi muda Indonesia, sementara pihak lainnya mempertanyakan efektivitas, pengelolaan anggaran, serta keberlanjutan program dalam jangka panjang. Namun, yang patut dipertanyakan lebih jauh adalah mengapa perdebatan ini nyaris selalu berputar pada dua kutub, yaitu pendukung dan penolak, tanpa menyentuh substansi yang lebih mendasar.
Saya sependapat bahwa perdebatan tersebut merupakan hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Kritik dan masukan dari masyarakat merupakan bagian penting dalam proses evaluasi kebijakan publik. Namun, di tengah ramainya opini yang berkembang, ada satu pertanyaan yang jarang mendapat perhatian: apakah kita sudah cukup mendengar suara mereka yang menjadi penerima manfaat utama program ini? Lebih jauh lagi, apakah pemerintah telah membangun kanal yang memadai untuk mendengar suara-suara tersebut, ataukah keterlibatan publik hanya dijadikan ornamen legitimasi semata?
Sebagai mahasiswa yang sedang mempelajari perilaku organisasi, saya melihat bahwa polemik mengenai MBG bukan hanya tentang setuju atau tidak setuju terhadap sebuah kebijakan. Lebih dari itu, fenomena ini menunjukkan betapa komunikasi publik yang lemah dapat mengubah program yang secara normatif baik menjadi ajang perebutan narasi antara elit politik dan komentar daring yang kerap lebih didorong oleh kepentingan daripada fakta.
Dalam teori organisasi, komunikasi merupakan salah satu unsur paling penting dalam mencapai tujuan organisasi. Chester Barnard, seorang tokoh teori organisasi klasik, menjelaskan bahwa komunikasi berfungsi sebagai sarana koordinasi yang memungkinkan organisasi berjalan secara efektif. Tanpa komunikasi yang baik, tujuan organisasi akan sulit dipahami dan didukung oleh pihak-pihak yang terlibat. Prinsip ini seharusnya menjadi landasan operasional MBG, bukan sekadar slogan dalam dokumen perencanaan.
Jika dikaitkan dengan Program MBG, pemerintah sebagai organisasi publik tidak hanya memiliki tanggung jawab untuk merancang dan melaksanakan program, tetapi juga memastikan bahwa masyarakat memahami tujuan, manfaat, serta mekanisme pelaksanaannya. Ketika komunikasi tidak berjalan optimal, ruang bagi munculnya kesalahpahaman dan spekulasi akan semakin besar. Yang lebih mengkhawatirkan, kekosongan informasi ini kerap diisi oleh narasi tidak terverifikasi yang kemudian membentuk persepsi publik lebih kuat daripada pernyataan resmi pemerintah.
Di era digital saat ini, informasi dapat menyebar dengan sangat cepat. Dalam hitungan menit, sebuah opini dapat menjangkau ribuan bahkan jutaan orang melalui berbagai platform media sosial. Kondisi ini membuat masyarakat lebih mudah memperoleh informasi, tetapi pada saat yang sama juga berpotensi menimbulkan persepsi yang beragam terhadap suatu kebijakan. Di sinilah ketiadaan strategi komunikasi yang sistematis dari pemerintah menjadi celah yang berbahaya: ruang publik akhirnya dikuasai oleh mereka yang paling vokal, bukan oleh mereka yang paling terdampak.
Dalam polemik MBG, perhatian publik sering terfokus pada perdebatan anggaran, efektivitas, dan aspek teknis lainnya. Semua hal tersebut tentu penting sebagai bentuk pengawasan kebijakan publik. Namun, pengalaman para penerima manfaat sering kali tidak mendapatkan ruang yang sama besar dalam diskusi tersebut.
Padahal, anak-anak sebagai sasaran utama program memiliki pengalaman berbeda dari para pengamat, politisi, maupun pengguna media sosial. Mereka merasakan dampak program secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, suara mereka seharusnya menjadi bagian penting dalam evaluasi kebijakan. Mengesampingkan suara penerima manfaat sama artinya dengan mendesain solusi tanpa benar-benar memahami masalah.
Menurut saya, dari perspektif Teori Organisasi, evaluasi merupakan hal yang wajar dalam pelaksanaan program berskala besar. Tidak ada organisasi yang langsung berjalan sempurna tanpa proses pembelajaran dan perbaikan. Justru kemampuan melakukan evaluasi menunjukkan upaya peningkatan kualitas kinerja organisasi. Namun, tantangan serius muncul pada bagaimana proses evaluasi tersebut dikomunikasikan kepada masyarakat.
Ketika informasi mengenai penghentian sementara atau penyesuaian program tidak disampaikan secara jelas, masyarakat cenderung membentuk asumsi dan spekulasi sendiri. Akibatnya, diskusi bergeser dari upaya mencari solusi menjadi perdebatan yang kurang produktif. Komunikasi yang transparan dapat membantu menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus mengurangi kesalahpahaman, sementara ketiadaannya menciptakan preseden buruk bahwa program besar dapat berjalan tanpa akuntabilitas komunikasi yang nyata.
Selain komunikasi eksternal, koordinasi internal juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan MBG. Program ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, penyedia makanan, hingga masyarakat. Semakin banyak pihak yang terlibat, semakin besar pula kebutuhan akan koordinasi yang efektif. Namun tanpa mekanisme koordinasi yang terstruktur dan akuntabel, rantai panjang ini justru berpotensi menjadi titik-titik lemah yang membuka peluang penyimpangan, sebagaimana yang tampaknya telah terjadi di level kepemimpinan BGN.
Dalam Teori Organisasi modern, organisasi dipandang sebagai sistem terbuka yang selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Artinya, keberhasilan suatu program tidak hanya ditentukan oleh keputusan di tingkat pusat, tetapi juga oleh kemampuan organisasi membangun hubungan yang baik dengan lingkungan eksternal. Kritik masyarakat perlu didengar, tetapi pengalaman penerima manfaat juga tidak boleh diabaikan. Keduanya bukan pilihan, melainkan dua dimensi dari kewajiban yang sama.
Saya berpendapat bahwa salah satu tantangan terbesar dalam pelaksanaan kebijakan publik saat ini adalah menciptakan komunikasi dua arah yang efektif. Organisasi tidak cukup hanya menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga harus mampu mendengarkan aspirasi, kritik, dan pengalaman yang muncul dari masyarakat. Selama mekanisme ini absen, komunikasi pemerintah akan tetap bersifat satu arah: mengumumkan, bukan berdialog; melaporkan keberhasilan, bukan merespons kelemahan.
Dalam konteks MBG, komunikasi dua arah berarti pemerintah mendengarkan kritik yang berkembang sekaligus memperhatikan pengalaman anak-anak dan sekolah yang merasakan dampak langsung program tersebut. Dengan cara ini, evaluasi dapat dilakukan lebih adil dan menyeluruh. Tanpa itu, evaluasi hanya akan menjadi ritual birokratis yang menghasilkan laporan, bukan perubahan nyata.
Pada akhirnya, keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat atau besarnya anggaran yang digunakan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah membangun komunikasi yang terbuka, transparan, dan partisipatif dengan masyarakat. Angka dan statistik bisa dimanipulasi, tetapi pengalaman seorang anak yang lapar di kelas tidak bisa.
Sebagai penutup, saya berpendapat bahwa perdebatan mengenai MBG seharusnya tidak hanya berfokus pada siapa yang mendukung dan siapa yang menolak. Yang lebih penting adalah bagaimana seluruh pihak dapat bersama-sama memastikan bahwa tujuan utama program benar-benar tercapai, yaitu meningkatkan kualitas gizi dan kesejahteraan anak-anak Indonesia.
Kritik tentu perlu didengar. Evaluasi juga perlu dilakukan. Namun yang tidak kalah mendesak adalah menuntut pertanggungjawaban atas kegagalan komunikasi yang selama ini dibiarkan berlarut-larut. Sebab, kebijakan publik yang baik bukan hanya yang ramai diperdebatkan, tetapi yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang menjadi tujuannya, serta berani dipertanggungjawabkan secara penuh kepada mereka. (*)
