JAVASATU.COM- Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati (Mbak Wali) membuka Sosialisasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 di Ruang Joyoboyo, Balai Kota Kediri, Kamis (15/1/2026).
Dalam forum tersebut, Pemkot Kediri menegaskan bahwa usulan program tahun 2027 akan difokuskan pada kegiatan yang berdampak langsung dan nyata bagi masyarakat.
Vinanda menekankan perencanaan pembangunan harus disusun secara terukur, berbasis data, dan memiliki skala prioritas yang jelas.
Menurutnya, Musrenbang menjadi ruang penting untuk menjaring aspirasi masyarakat sekaligus memastikan program pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan warga.
“Perencanaan adalah fondasi utama. Aspirasi masyarakat harus ditampung, tetapi tetap disertai skala prioritas dan didukung data agar manfaatnya bisa dirasakan langsung,” ujar Vinanda.
Dalam arahannya, Vinanda menjelaskan tahapan RPJMD Kota Kediri. Tahun 2026 difokuskan pada penguatan fondasi transformasi, sementara 2027 diarahkan untuk mendukung transformasi melalui pembangunan infrastruktur strategis, penataan kota, penguatan kerukunan sosial, serta peningkatan inovasi dan kompetensi sumber daya manusia.
Ia menyebut 2027 menjadi tahun yang menantang karena sejumlah proyek strategis telah diproyeksikan dalam RPJMD, seperti Kediri Creative Network, Islamic Center, pembangunan Jalan Dhoho, gedung parkir Jalan Dhoho, serta rehabilitasi gedung perkantoran. Tantangan muncul seiring berkurangnya transfer anggaran dari pemerintah pusat dan bergesernya prioritas pendanaan ke program nasional.
“Kondisi ini menuntut pembangunan tetap dilakukan secara rasional dengan memperhatikan kemampuan fiskal dan prioritas kegiatan,” tegas wali kota termuda di Indonesia itu.
Vinanda meminta kepala perangkat daerah teknis untuk aktif berkoordinasi dengan kementerian terkait, menyiapkan data dukung, serta mengoptimalkan pengisian aplikasi kementerian agar Kota Kediri dapat menjadi lokus program prioritas nasional.
Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran, Vinanda menegaskan pelayanan publik, khususnya pelayanan dasar, tetap menjadi kewajiban utama pemerintah daerah. Program unggulan Sapta Cita akan terus dijalankan untuk memastikan layanan pendidikan, kesehatan, perumahan, pelayanan terpadu, serta urusan pemerintahan wajib lainnya tetap optimal pada 2027.
“Melalui kolaborasi lintas sektor, inovasi, dan koordinasi yang maksimal, seluruh target RPJMD yang berdampak pada kesejahteraan dan kepuasan masyarakat akan terus diupayakan,” pungkasnya. (kur/arf)
