JAVASATU.COM-MALANG- Gempar pemberitaan terkait penipuan yang dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang terhadap tujuh orang yang dijanjikan mendapat Surat Keterangan (SK) Tenaga Kontrak. Inspektorat Kabupaten Malang menanggapi serius dan segera menelusurinya.
“Kami Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) secara aduan belum pernah menerima, tapi kita siapkan tim untuk menelusuri kasus itu,” ucap Inspektur Kabupaten Malang, Tridiyah Maistuti, Kamis (16/2/2023).
Dalam hal ini Tridiyah menjelaskan, bahwa sejak tahun 2021 Pemerintah Pusat telah mengeluarkan larangan untuk menerima pengangkatan Pegawai Non PNS dan Non Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang dituangkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2005 Pasal 8 jo, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 dan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 814.1/169/SJ Tanggal 10 Januari 2013 Tentang Penegasan Larangan Pengangkatan Tenaga Honorer, serta Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.
“Sejak tahun 2021, sudah dikeluarkan aturan, jika tidak diperbolehkan OPD mengangkat Tenaga Kontrak, maka kami dalam waktu dekat akan melakukan pemanggilan para tenaga honorer itu, saat ini sedang disiapkan, Senin (20/2/2023) besok kita hadirkan,” tegasnya.
Terpisah, Kasat Reskrim Polres Malang, Iptu Wahyu Rizky Saputra mengatakan, bahwa pihaknya akan melakukan penyelidikan atas kasus dugaan penipuan tersebut.
“Kita akan lakukan penyelidikan atas dugaan kasus itu,” tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, seorang oknum ASN di lingkungan Pemkab Malang diduga telah melakukan penipuan dengan meminta sejumlah uang ke tujuh orang, agar bisa bekerja sebagai tenaga honorer.
Namun setelah satu tahun bekerja, hingga saat ini mereka belum mendapatkan Surat Keterangan (SK) Tenaga Kontrak secara resmi. Dan dalam waktu dekat ke tujuh orang korban tersebut akan segera melaporkan kasus tersebut ke Polisi. (Agb/Saf)
