JAVASATU.COM- Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang, Zulham Akhmad Mubarrok, mengatakan, sejumlah usulan Pokok Pikiran (Pokir) hasil aspirasi masyarakat gagal direalisasikan karena Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kehabisan anggaran menjelang akhir 2025.
Ia menyebut, salah satu kasus terjadi di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Zulham menilai kegagalan ini mencerminkan lemahnya perencanaan OPD.
“Kalau tidak ada salah perencanaan, nggak mungkin Pokir tidak terfasilitasi. Pokir yang sudah diinput di SIPD seharusnya sudah disiapkan anggarannya oleh Bappeda,” kata Zulham usai rapat Fraksi PDI Perjuangan di Kantor DPRD Kabupaten Malang, Selasa (23/9/2025).
Politisi muda ini menambahkan, kasus serupa tidak hanya terjadi di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, tetapi juga di beberapa OPD lain. Hanya saja, ia belum merinci OPD mana saja yang gagal merealisasikan Pokir.
“Kita ingin eksekutif dan legislatif bisa berjalan harmoni, jangan tarik ulur kepentingan. OPD jangan jadi wasit. Tujuan kita sama, yaitu melayani masyarakat dan mewujudkan visi misi Bupati,” tegas Zulham.
Ia menegaskan, DPRD hanya berperan mengusulkan Pokir, sementara eksekusi ada di OPD. Jika Pokir tidak dijalankan, yang paling dirugikan adalah masyarakat.
“Ini harus jadi bahan evaluasi. Karena jika Pokir tidak terfasilitasi, itu pelanggaran hukum. Kita harus kembali ke roh Pokir, yaitu memastikan kebutuhan masyarakat bisa segera dipenuhi,” ujarnya.
Sebagai informasi, Pokir diatur jelas dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang menegaskan bahwa Pokir merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan daerah.
Hingga berita ini ditayangkan, OPD yang disebut Zulham belum dapat dikonfirmasi oleh redaksi media ini. (agb/saf)