JAVASATU.COM- Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat kembali mengambil peran dalam memperjuangkan akses hunian layak bagi wartawan di Indonesia. Komitmen tersebut ditegaskan melalui sosialisasi program kepemilikan rumah subsidi bagi wartawan yang digelar di Sekretariat PWI, Jakarta, Selasa (9/12/2025).
Kegiatan diikuti jajaran pengurus PWI, yakni Sekjen PWI Pusat Zulmansyah Sekedang, Ketua Bidang Organisasi, Zulkifli Gani Ottoh, Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum, Anrico Pasaribu, Wakil Ketua Bidang Kerjasama Amy Atmanto bersama Kadirah dan jajaran pengurus PWI Pusat, serta ratusan pengurus PWI daerah yang tergabung melalui Zoom online.
Dari pihak pemerintah, hadir perwakilan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui BP Tapera serta Bank BTN sebagai mitra pelaksana.
Sosialisasi ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan PWI Pusat dengan Menteri PKP, Maruarar Sirait (Ara), akhir pekan lalu.
Dalam pertemuan itu, Ara mengalokasikan 5.000 unit rumah subsidi FLPP khusus wartawan pada tahun 2026, melanjutkan program yang telah dimulai melalui nota kesepahaman dengan Kementerian Komunikasi dan Digital.
“Wartawan harus tetap kritis dan menyuarakan kebenaran. Program ini bukan untuk membuat wartawan tidak kritis, tetapi untuk membantu kesejahteraan mereka,” ujar Ara.
Dalam sosialisasi itu, Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera Sid Herdikusuma menjelaskan dua skema utama pembiayaan rumah yang dapat diakses wartawan, yaitu Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan program Tapera.
“Melalui skema ini, pemerintah hadir untuk menyediakan produk pembiayaan yang affordable dan terbuka bagi wartawan,” kata Sid.
Ia menegaskan bahwa KPR subsidi ini dibiayai melalui APBN dan dirancang agar cicilan tetap terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), baik yang memiliki penghasilan tetap maupun tidak tetap.
Sid juga mendorong wartawan yang belum memiliki hunian untuk segera memanfaatkan fasilitas ini.
“Kami berharap setelah pemaparan ini, Bapak dan Ibu segera menghubungi BP Tapera atau BTN,” ujarnya.
Sid menambahkan, wartawan anggota PWI dapat mengecek daftar wilayah dan proyek perumahan subsidi yang tersedia di wilayahnya melalui situs resmi sikumbang.tapera.go.id.
Dari pihak perbankan, Bank BTN menegaskan komitmennya untuk memberikan akses seluas-luasnya bagi wartawan.
“Produk pembiayaan ini sangat terbuka bagi wartawan. Insya Allah BTN adalah bank yang tidak memilih profesi. Sudah banyak wartawan yang mengambil KPR Tapera maupun KPR lain,” tutur Deputi Direktur Consumer Funding & Lending Division BTN, Heri Purnomo.
Ia menekankan bahwa skema subsidi pemerintah merupakan bukti nyata keberpihakan negara terhadap wartawan.
“KPR subsidi adalah bentuk apresiasi sekaligus bukti bahwa negara hadir bagi profesi yang sering tidak terlayani skema komersial,” tegasnya.
Sekretaris Jenderal PWI Pusat Zulmansyah Sekedang menyampaikan apresiasi atas langkah pemerintah dan para mitra pelaksana.
Dengan pelaksanaan sosialisasi ini, ia berharap program penyediaan rumah subsidi bagi wartawan dapat terealisasi, sehingga kebutuhan hunian layak bagi profesi penjaga ruang demokrasi tersebut dapat terpenuhi secara berkelanjutan.
“Wartawan bekerja untuk publik, tetapi banyak yang belum memiliki rumah pertama. Komitmen pemerintah melalui Tapera dan BTN ini memberi harapan konkret bagi peningkatan kesejahteraan mereka,” ujarnya.
Wakil Ketua Bidang Kerjasama PWI Amy Atmanto menambahkan di bawah kepemimpinan Akhmad Munir selaku Ketua Umum & Zulmansyah Sekedang selaku Sekjend PWI, kesejahteraan wartawan memang menjadi salah satu program yang menjadi prioritas PWI.
Ia menyampaikan PWI & Tapera akan menunjuk tim kordinasi untuk tindaklanjut realisasi perumahan bersubsidi bagi wartawan di seluruh daerah.
“Agar dapat mengakses program ini tanpa kendala administratif,” ujarnya. (*)