JAVASATU.COM- Sejumlah fasilitas umum (fasum) di Kota Malang terindikasi dikuasai perorangan bahkan telah bersertifikat atas nama pribadi. Kondisi ini dinilai bukan hanya merugikan pendapatan daerah, tetapi juga berpotensi memicu konflik sosial.
Pakar Hukum Malang Raya, Djoko Tritjahjana, SE., SH., MH., menegaskan pemerintah daerah harus tegas menyelesaikan persoalan ini.
“Pemerintah daerah harus tegas dalam menyikapi persoalan fasum yang terindikasi dikuasai oleh perorangan. Kalau dibiarkan, ini bukan hanya merugikan negara, tapi juga rawan memicu konflik di masyarakat,” kata Djoko, Senin (1/9/2025) ditemui di kantornya.
Djoko yang juga Kepala Bidang Advokasi dan Hukum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Malang Raya mencontohkan kasus fasum di kawasan pertokoan Ria Kota Malang.
“Contohnya PSU atau fasum di areal pertokoan Ria, itu fasilitas milik umum, sangat tidak memungkinkan dipindahtangankan kepada perorangan, kecuali dengan izin Wali Kota dan DPRD,” tegasnya.
Menurut Djoko, fasum di pertokoan Ria sudah ada sejak 1982, namun terjadi peralihan hak pada 2010.
“Dasarnya apa? Bagaimana mungkin fasum bisa berubah jadi kepemilikan pribadi? Siapa yang berani mengalihkan fasum itu kepada perorangan? Ini persoalan besar,” ujarnya.
Ia menegaskan, jika peralihan dilakukan secara sah, pihaknya bisa menerima. Namun jika tidak, pemerintah daerah harus segera membatalkan.
“Masyarakat Kota Malang tahu itu tanah fasum, tidak mungkin dikelola menjadi milik pribadi. Jika tidak segera ditertibkan, fasum bisa disertifikatkan perorangan dan menimbulkan masalah hukum di kemudian hari,” tandasnya.
Regulasi terkait fasum sebenarnya sudah jelas. Perda Kota Malang Nomor 2 Tahun 2013 Pasal 24 ayat (1) menyebut: “Pengembang wajib menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas umum kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) tahun setelah pembangunan selesai.”
Aturan itu diperkuat oleh Permendagri Nomor 9 Tahun 2009 Pasal 3 yang menegaskan kewajiban pengembang menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas kepada pemerintah daerah.
Sementara PP Nomor 16 Tahun 2021 Pasal 162 ayat (1) menekankan PSU wajib diserahkan kepada pemerintah daerah untuk dimanfaatkan publik.
Hingga berita ini diturunkan, sejumlah pihak belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan penguasaan fasum oleh perorangan tersebut. (saf)
