JAVASATU.COM-SURABAYA- Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Khusnul Khotimah merasa prihatin terhadap guru yang diterima sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hingga saat ini belum menerima Surat Keputusan (SK).
Keprihatinan Khusnul terungkap usai dirinya menggelar reses di wilayah Surabaya Utara dan menerima sejumlah keluhan dari guru PPPK.
“Sangat prihatin dengan nasib para guru PPPK ini. Saat saya menggelar reses, mereka mengeluhkan statusnya yang masih belum jelas ini. SK belum turun dan belum tahu ditempatkan dimana. Mereka gundah karena ketidakjelasan ini,” kata Khusnul, Kamis (19/5/2022) kepada awak media.
Lebih tegas Khusnul mengatakan, ratusan guru PPPK di Surabaya hingga kini masih belum jelas nasibnya.
“Sebab mereka tidak tahu kapan SK pengangkatannya itu turun dan ditempatkan dimana” ucap Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini kembali menegaskan.
Jumlah guru PPPK yang dinyatakan lulus pada tahap pertama, diuraikan Khusnul, sebanyak 470 guru. Sedangkan tahap kedua berjumlah 413 orang.
“Untuk tahap pertama ini tidak ada kendala, karena pada 2 Juni nanti segera mendapat kepastian mereka ditempatkan dimana. Tetapi guru PPPK yang tahap dua inilah yang sampai saat ini nasibnya belum jelas” jelas perempuan yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya ini.
Dia menerangkan, guru PPPK yang lolos pada tahap kedua ini mayoritas mengabdi di sekolah swasta. Sejak diumumkan diterima sebagai guru PPPK, ada sekolah yang langsung menghentikan tugas mereka. Itu artinya para guru itu menganggur.
“Sejak ditetapkan diterima sebagai guru PPPK, guru-guru tersebut menganggur menunggu hingga SK dari BKN turun. Padahal beliau memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Apalagi kalau ada yang punya tanggungan” ujarnya.
Sebab itu, pihaknya mendorong kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk segera mempercepat dan menuntaskan adminitrasi para guru PPPK ini.
“Dari informasi yang saya dapat, saat ini sedang proses pengajuan Nomor Induk Pegawai (NIP) ke BKN. Oleh karena itu, saya mendorong BKN untuk mempercepat proses administrasi guru-guru PPPK ini. Sehingga beliau-beliau ini tidak menganggur berkepanjangan” tandasnya.
Perlu diketahui, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), PPPK guru termasuk dalam kategori ASN. Seperti PNS, PPPK guru maupun non-guru mendapatkan gaji dari negara. (Sir/Saf)