JAVASATU.COM- Di tengah kesibukannya menyerap aspirasi masyarakat sebagai Caleg DPR Provinsi Kalteng Dapil V Kalimantan Tengah Nomor 2 dari PDI Perjuangan di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau, Ir. Nyelong Inga Simon tetap menjalankan tanggungjawabnya sebagai Ketua Umum Lembaga Perempuan Dayak Nasional (LPDN) dengan tetap memastikan organisasi berjalan secara baik dan profesional. Hal ini dibuktikan dengan dilaksanakan Kunjungan Kerja ke berbagai instansi pemerintah di Jakarta diikuti sebanyak 20 orang terdiri dari jajaran pengurus nasional dan daerah seperti LPD Provinsi Kalteng, Kalsel, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, Kalbar, juga DKI.
Kunjungan kerja selama 5 hari yang dimulai pada tanggal 25 Januari tersebut diawali kunjungan ke Kemendagri yakni Dirjen Bina Pemerintah Daerah. Dalam pertemuan tersebut LPDN mennyampaikan rancangan kerjasama dalam hal pemerintahan daerah. Kunjungan selanjutnya adalah ke DPR RI pada tanggal 26 Januari 2024 yang diterima langsung oleh Humas DPR RI. Di DPR RI, peserta kunker diajak keliling Museum DPR RI, berfoto di halaman Gedung Nusantara, dan mengunjungi ruang sidang utama atau yang biasa digunakan untuk sidang paripurna maupun pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI.
Setelah dari DPR RI, kunjungan dilanjutkan ke BKKBN yang diterima langsung oleh Sukaryo Teguh Santoso, M.Pd., Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi (ADPIN) didampingi oleh Marianus Mau Kuru, SE, MPH Direktur Bina Kesehatan Reproduksi, Niken Plt. Direktur Hubungan Antar Lembaga, dr Fajar Firdawati Direktur Bina Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah Khusus, Martin Suanta, SE, M.Si Direktur Bina Kualitas Pelayanan KB dan juga jajaran Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) BKKBN.
Kunjungan ke BKKBN tersebut membahas pematangan MoU antara LPDN dan BKKBN dalam hal penanganan Stunting, Keluarga Berencana dan lainnya. Ir. Nyelong Inga Simon pada sambutannya menyampaikan bahwa, LPDN hadir untuk kepentingan Perempuan Dayak secara keseluruhan yang jumlahya saat ini mencapai 6 juta. Keberadaan LPDN adalah untuk menjawab segala tantangan menyongsong Indonesia emas 2045. Salah satunya terkait daya tawar perempuan dayak juga masyarakat dayak dengan hadirnya IKN dan ragam eksploitasi hutan dan alam yang ada di bumi borneo, di mana perempuan dayak memiliki tanggung jawab domestik keluarga yang menopang hidup dan kehidupan sebuah keluarga dan bumi dayak.
Lebih jauh Ir. Nyelong Inga Simon menjelaskan bahwa, di sinilah peran Lembaga Perempuan Dayak Nasional (LPDN) menjadi sangat penting, karena LPDN memiliki kemampuan untuk mewadahi, menampung aspirasi dan menyampaikan ragam rekomendasi ke pemerintah pusat maupun daerah. Sehingga jika perempuan dayak khususnya dan masyarakat dayak mengalami berbagai masalah terkait pengembangan ekonomi kreatif, pendidikan, hukum, sengketa lahan, dan lainnya dapat disampaikan melalui LPDN.
“Jadi melalui LPDN, kami berharap kerjasama yang akan berjalan bersama BKKBN akan menambah eksistensi perempuan dayak dan masyarakat dayak di Kalimantan melalui keterlibatannya diberbagai ranah kebijakan baik pusat maupun daerah, serta dilintas sektoral mulai dari sektor pendidikan, sumber daya manusia, penanganan stunting, keluarga berencana dan lainnya. Terlebih saat ini kami membentuk sekolah lapang yang ditujukan guna mencetak SDM lokal Dayak yang handal sehingga mendapat kesempatan dan prilaku yang profesional dari berbagai stakeholder baik swasta maupun pemerintah yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi yang mengakibatkan deforestasi hutan dan alam di Bumi Borneo. Sehingga hadirnya perkembangan di Bumi Borneo jangan sampai menjadikan perempuan serta masyarakat dayak terbuang dan termusiumkan dari Bumi Borneo” tegas Nyelong.
Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi (ADPIN) Sukaryo Teguh Santoso, M.Pd., menyambut baik atas inisiasi kerjasama antara LPDN dan BKKBN, yang tentunya akan lebih menambah kekuatan bagi BKKBN dalam menjalankan segala programnya, khususnya di wilayah Kalimantan.
“Untuk MoU ini perlu kita percepat, secara prinsip apa yang menjadi hajat LPDN dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045, BKKBN menyambut baik. Dan untuk mewujudkannya bisa segera disusun naskahnya dan ditandatangani, sehingga semua program dapat segera berjalan. Kemudian dari diskusi kita selain untuk percepatan kerjasama, juga kami sangat senang dengan masukan-masukan yang disampaikan, semua itu kami gunakan untuk penguatan dan penyempurnaan program yang kami jalankan,” jelas Sukaryo.
Selain BKKBN, untuk kunjungan kerja selanjutnya adalah ke beberapa wilayah dan instansi lain, seperti pada tanggal 27 Januari, peserta kunker LPDN menghadiri perayaan Natal Bersama Dewan Adat Dayak di Jakarta Pusat, tepatnya di GPIB Petrus Jakarta. Pada tanggal 28 Januari peserta kunker diajak mencoba kereta cepat Jakarta Bandung dan mencoba MRT serta LRT.
Di hari terakhir kunjungan kerja LPDN tepatnya pada 29 Januari 2024, rombongan berkunjung ke Kementerian Sosial dan ditutup dengan kunjungan ke Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.
Sekretaris Umum LPDN, Maria Goretty IE Nereng menyampaikan bahwa kunjungan kerja LPDN ini dimaksudkan untuk selain memberi semangat bagi pengurus baik nasional maupun daerah, juga memastikan ragam program kerjasama dengan berbagai instansi seperti Kemendagri, BKKBN, Kemensos, KemenkoUKM dan lainnya segera dapat berjalan.
“LPDN sebentar lagi berusia 1 tahun, dan setelah dari Pra Rakernas LPDN yang dilaksanakan pada 26 November 2023 lalu di Palangka Raya, kami fokus melakukan akselerasi semua program yang telah pengurus canangkan. Mulai dari pendidikan, pengembangan SDM, Pengembangan Ekraf, dan lainnya. Dan peserta yang ikut dalam kunjungan kerja ini adalah dari Kalsel dan Kalteng,” jelasnya. (*)