JAVASATU.COM-GRESIK- Menjelang Pilkada serentak di tingkat provinsi dan kabupaten tahun 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Gresik gencar mengadakan sosialisasi pengawasan partisipatif kepada berbagai kelompok masyarakat.
Salah satu sosialisasi dilakukan Panwaslu Kecamatan Duduksampeyan, yang mengundang sejumlah organisasi masyarakat seperti NU, Muslimat, Fatayat, Ansor, Muhammadiyah, Aisyiyah, Nasyiatul Aisyiyah, Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Pancasila, Karang Taruna, dan lainnya.
Ketua Panwascam Duduksampeyan, Ahmad Munir, menegaskan pentingnya pengawasan yang melibatkan masyarakat untuk meminimalkan pelanggaran dalam Pilkada.
“Kami diamanahkan untuk mengawasi jalannya pemilihan gubernur dan bupati. Jumlah pengawas tidak sebanding dengan jumlah pemilih, sehingga kami butuh partisipasi dan informasi dari masyarakat jika ada dugaan pelanggaran,” kata Munir, Rabu malam (30/10).
Sosialisasi ini menghadirkan Sugiarto, mantan Panwascam beberapa periode dan anggota PPK Kebomas, sebagai narasumber. Ia menjelaskan berbagai bentuk pelanggaran yang sering terjadi namun kerap dianggap biasa oleh masyarakat, salah satunya politik uang.
“Saat belanja di pasar atau dari tukang sayur, sering terjadi percakapan yang mengarah pada pengaruh politik dengan pemberian berupa baju, uang, atau hadiah lainnya,” jelas Sugiarto.
Ia juga menyoroti bahwa menghadapi pelaku politik uang memerlukan strategi khusus karena seringkali mereka enggan diperiksa oleh Bawaslu, bahkan penerima uang biasanya mengaku tidak terpengaruh oleh pemberian tersebut.
Antusiasme peserta terlihat dalam sesi tanya jawab. Mereka berharap dapat berperan membantu tugas Bawaslu selama masa kampanye hingga proses pemungutan dan penghitungan suara. (Bas/Saf)
