JAVASATU.COM- Bursa Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Malang menghangat. Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Zia’ul Haq, maju dengan membawa agenda pembenahan tata kelola dan semangat antikorupsi, isu yang selama ini kerap luput dari sorotan dalam pengelolaan olahraga daerah.
Menjelang Musyawarah Olahraga Kabupaten Luar Biasa (Musorkablub) pada 14 Februari 2026, Zia’ul Haq menegaskan KONI tidak bisa lagi dikelola dengan pola lama. Transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam pengelolaan dana hibah olahraga, disebutnya sebagai titik krusial yang harus dibenahi jika KONI ingin melahirkan prestasi, bukan sekadar rutinitas organisasi.
“Kalau KONI ingin maju, pengelolaannya harus jelas dan bisa diaudit. Tidak boleh ada ruang abu-abu, terutama soal dana hibah,” ujar Zia’ul Haq, Minggu (25/1/2026).
Didukung 15 cabang olahraga, Zia’ul Haq, yang dikenal sebagai relawan antikorupsi Malang Corruption Watch (MCW) sejak 2004, menilai lemahnya tata kelola menjadi salah satu faktor yang menghambat pembinaan atlet. Menurutnya, prestasi tidak lahir dari seremoni, tetapi dari sistem yang bekerja secara disiplin dan bersih.
Tak berhenti pada kritik tata kelola, Zia’ul Haq juga menyoroti rapuhnya fondasi pembinaan atlet. Ia menilai Pusat Latihan (Puslat) selama ini belum ditempatkan sebagai jantung pembinaan, padahal di situlah embrio atlet berprestasi seharusnya dibentuk secara serius.
“Pembinaan atlet tidak bisa instan. Kalau puslat lemah, jangan berharap hasil besar. KONI harus berani melakukan pemetaan atlet sejak dini, bukan mendadak menjelang Porprov,” tegas pria yang juga menjabat Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Malang.
Untuk mendongkrak kualitas, Zia’ul Haq membuka opsi mendatangkan pelatih asing. Langkah ini dinilai penting agar pembinaan atlet tidak berjalan stagnan dan mampu mencetak atlet multi-medali melalui program yang terukur.
Ia juga menyinggung kesejahteraan atlet yang selama ini kerap dipinggirkan. Zia’ul Haq menargetkan peningkatan uang saku atlet pada Porprov Jawa Timur 2027, agar atlet dapat bertanding secara profesional tanpa dibebani persoalan non-teknis.
“Target tiga besar Porprov 2027 itu realistis, tapi hanya bisa dicapai jika pembinaan serius dan atlet dihargai secara layak. Kabupaten Malang punya cabor unggulan, masalahnya selama ini optimal atau tidak,” ujarnya.
Zia’ul Haq menegaskan, olahraga daerah tidak boleh lagi dikelola sekadar formalitas organisasi. Menurutnya, KONI harus menjadi institusi yang bersih, terukur, dan berorientasi prestasi, bukan sekadar penyalur anggaran.
“Olahraga adalah investasi jangka panjang. Kalau dikelola setengah-setengah, hasilnya juga setengah-setengah. Sudah saatnya KONI Kabupaten Malang berubah,” pungkasnya. (arf)