JAVASATU.COM- Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) menegaskan komitmennya untuk mengawal dua program strategis Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) yang menjadi prioritas pembangunan desa. Kedua program itu adalah program satu desa Rp1 miliar dan optimasi Koperasi Desa Merah Putih.
Komitmen ini muncul setelah Musyawarah Nasional (Munas) DPP APDESI yang digelar Kamis (29/1/2026). Dalam forum tersebut, Menteri Desa dan PDT, Yandri Susanto, menyampaikan arah kebijakan pembangunan desa ke depan.
Bendahara Umum DPD APDESI Jawa Timur, Rendyta Witrayani Setyawan, mengatakan kedua program ini harus dikawal ketat karena menyentuh langsung kebutuhan desa dan menjadi indikator keseriusan pemerintah membangun dari akar rumput.
“Itu arahan langsung dari Pak Menteri. Untuk realisasinya, saat ini masih dimatangkan secara teknis. Nanti pemerintah desa diminta mengajukan permohonan melalui proposal,” ujar Rendyta, yang akrab disapa Dita, Jumat (30/1/2026).
Program Rp1 miliar per desa dirancang untuk pembangunan fisik, termasuk drainase dan infrastruktur lain. Dita menjelaskan, besaran ini menjadi angin segar karena saat ini dana desa rata-rata hanya Rp300–370 juta, turun sekitar 70 persen dibanding tahun sebelumnya.
Selain program anggaran, APDESI juga menaruh perhatian pada percepatan optimasi Koperasi Desa Merah Putih. Menurut Dita, Kemendes PDT tengah merumuskan solusi untuk desa-desa yang belum memiliki kantor koperasi. Di Kabupaten Malang, ada 17 desa yang belum menyelesaikan masalah tanah untuk kantor koperasi, dengan lahan yang tersedia belum memenuhi ukuran minimal 30×40 meter.
“Masalah ini sedang dibahas di tingkat kementerian dan akan terus dikawal APDESI agar tidak menghambat penguatan ekonomi desa,” kata Dita, yang juga menjabat Kepala Desa Senggreng, Kabupaten Malang.
APDESI menegaskan pihaknya akan memonitor pelaksanaan kedua program ini agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat desa dan meningkatkan pembangunan ekonomi dari tingkat desa ke kabupaten. (agb/arf)