JAVASATU-GRESIK- Dua Wakil Ketua DPRD Gresik Mujib Ridwan fraksi PDI Perjuangan dan Ahmad Nur Hamim fraksi Golkar menjadi narasumber dalam Forum Group Discussion (FGD) tentang Penguatan BUMDesa dalam Pemberdayaan Pemanfaatan Potensi dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat. FGD diikuti 23 BUMDes se-Kecamatan Cerme, Rabu (3/11/2021) bertempat di pendopo kecamatan setempat.
Dalam acara tersebut materi dipaparkan secara bergantian oleh dua narasumber dan diteruskan dengan sesi tanya jawab.
Wakil Ketua DPRD Gresik, Mujib Ridwan dalam paparan materinya menyampaikan bahwa, perlu ada jalinan komuniksi lintas sektoral dalam mendorong pelaksanaan setiap program. Pihaknya selalu mensuport setiap ada permasalahan dan hambatan dalam perjalanan BUMDesa
“FGD ini perlu diadakan paling tidak setahun dua kali sebab dengan kegiatan FGD ini bisa membantu mengurai setiap permasalahan yang ada misalnya, belum terbangunnya komunikasi ditingkat bawah yakni Pemdes dan Bumdesa. Tidak berjalannya program kerja. Dan permodalan yang masih perlu adanya solusi” papar Mujib Ridwan, Rabu (3/11/2021).
Selanjutnya, Wakil Ketua DPRD Gresik, Ahmad Nur Hamim yang biasa disapa Anha, memberikan pencerahan dan motivasi kepada pengurus BUMDesa agar terus dan harus meningkatkan kepercayaan diri.
“Sebab keberadaan pengurus ini dilindungi oleh perundang undangan dan bahkan status dalam strukur kepengurusan pun sama dengan perusahaan yang berbadan hukum lainnya seperti Perseroan Terbatas (PT) atau lainnya” beber Anha.
Anha juga memberikan kata kunci dan strategi dalam menjalankan BUMDesa. Pertama, BUMDesa harus fokus dalam upaya untuk menjalankan amanah UUD 1945 yakni mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menyelesaikan problematika masyarakat.
“Seperti, fokus dalam mengatasi kemiskinan, sebab di kabupaten Gresik masih 12 persen angka kemiskinannya. Fokus dalam mengatasi pengangguran, sebab di Gresik masih diatas 6 persen angka penganggurannya, sehingga pengembangan potensi BUMDesa mampu menjalankan program pemberdayaan dan penciptaan lapangan pekerjaan. Dan fokus dalam mengatasi pola kerja birokrasi atau layanan publik yang belum maksimal dan masih banyak hambatan (mengubah pola pikir pelayanan” papar Anha.
Kedua, lanjutnya, perlu adanya penataan manajemen menjadi perhatian utama yakni dengan tata kelola manajemen yang prosedural dan tersistem, termasuk dalam menata target pengembangan dan hasilnya.
“Ketiga, memiliki analisis potensi desa, sebab setiap desa memiliki potensi dan karakteristik yang berbeda beda yang bisa dikembangkan sebagai dasar dalam mendapatkan fasilitas melalaui Bantuan Kusus (BK) dengan syarat memiliki bisnis plan” ucapnya.
Keempat, masih Anha, harus ada dan wajib adanya peningkatan sumber daya manusia selaku pelaksana program agar bisa sesuai arah dan tujuan program BUMDesa. Dan Kelima, perlu adanya kolaborasi dengan siapapun yang berkompeten guna pengembangan.
“Maka dengan demikian maka problem masyarakat yang terjadi bisa dijawab dan teratasi melalui BUMDesa” tegasnya.
Sementara Sekcam Cerme Mudlofar, S.Sos.,MM. saat menjadi moderator menceritakan bahwa BUMDesma Cerme sudah ada dan cukup berprestasi sehingga ini perlu diikuti oleh Bumdesa yang tersebar di 25 desa di Kecamatan Cerme. (Bas/Saf)
