OPINI
Literasi Politik dan Masa Depan Lingkungan Hidup
Oleh: Suko Wahyudi – Kolumnis dan Pegiat Literasi
Kita sering mengira bahwa memilih pemimpin merupakan urusan menentukan siapa yang paling mampu menjanjikan kesejahteraan. Popularitas, penampilan, dan kepiawaian berbicara kerap menjadi ukuran yang lebih menentukan daripada gagasan tentang masa depan. Kita mudah terpukau oleh janji pembangunan, tetapi jarang bertanya tentang kehidupan apa yang mungkin dikorbankan demi mewujudkan janji tersebut. Padahal, di balik setiap keputusan politik, selalu ada konsekuensi yang tidak hanya ditanggung manusia, tetapi juga alam yang menjadi tempat berlangsungnya kehidupan.
Politik bukan sekadar pertarungan memperoleh kekuasaan. Ia merupakan ruang tempat kepentingan dirumuskan, sumber daya dibagikan, dan masa depan ditentukan. Ketika seorang pemimpin memutuskan arah pembangunan, memberikan izin pemanfaatan hutan, atau menetapkan kebijakan investasi, ia sesungguhnya sedang menentukan hubungan manusia dengan alam. Sayangnya, hubungan tersebut sering dipersempit menjadi persoalan keuntungan ekonomi. Hutan dihitung berdasarkan nilai komoditasnya, tanah berdasarkan harga jualnya, sedangkan satwa liar dianggap sebagai bagian kecil dari persoalan pembangunan yang dapat diabaikan.
Di tengah cara berpikir semacam itu, kita seolah lupa bahwa kehidupan tidak pernah berdiri sendiri. Manusia membutuhkan air, udara, tanah, dan keseimbangan ekosistem untuk mempertahankan keberadaannya. Satwa liar memiliki peran dalam jaringan kehidupan yang jauh lebih luas daripada yang mampu kita pahami melalui hitungan keuntungan ekonomi. Ketika habitatnya rusak, yang hilang bukan hanya tempat tinggal seekor satwa, melainkan juga bagian dari keseimbangan alam. Ironisnya, kerusakan semacam itu sering berlangsung melalui keputusan manusia yang memperoleh legitimasi politik atas nama pembangunan.
Persoalannya, alam tidak pernah benar-benar hadir sebagai subjek dalam percakapan politik. Satwa liar tidak dapat menghadiri kampanye, membaca visi dan misi calon pemimpin, atau menyampaikan protes ketika rumahnya berubah menjadi kawasan industri. Hutan tidak memiliki wakil yang dapat berdiri di hadapan penguasa untuk mempertanyakan kebijakan yang mengancam keberadaannya. Kepentingan mereka bergantung pada kesediaan manusia untuk mengakui bahwa kehidupan tidak hanya bernilai ketika memberikan keuntungan kepada manusia.
Di sinilah literasi politik menemukan makna yang lebih mendasar. Literasi politik bukan sekadar kemampuan mengenali partai, memahami pemilu, atau menentukan pilihan di bilik suara. Ia merupakan kesanggupan membaca hubungan antara kekuasaan, kepentingan ekonomi, kebijakan publik, dan kehidupan masyarakat. Seseorang mungkin mengenal banyak tokoh politik, mengikuti setiap perdebatan, dan menghafal berbagai janji kampanye, tetapi belum tentu memiliki literasi politik apabila tidak mampu mempertanyakan siapa yang diuntungkan dan siapa yang harus menanggung akibat dari suatu kebijakan.
Membaca Kekuasaan, Menjaga Kehidupan
Popularitas seorang calon pemimpin tidak dengan sendirinya menunjukkan keberpihakannya terhadap kelestarian alam. Demikian pula, janji tentang pertumbuhan ekonomi tidak otomatis menjamin kesejahteraan yang berkelanjutan. Masyarakat perlu berani melampaui pesona penampilan politik dengan mengajukan pertanyaan yang lebih substantif. Bagaimana kebijakan kehutanan dirancang? Apakah pembangunan memperhitungkan daya dukung lingkungan? Bagaimana pemerintah melindungi habitat satwa? Siapa yang mengawasi pelaksanaan kebijakan, dan bagaimana pertanggungjawabannya ketika kerusakan terjadi?
Pertanyaan-pertanyaan itu penting karena kekuasaan selalu bekerja melalui keputusan yang akibatnya tidak terbagi secara merata. Sebagian pihak mungkin memperoleh keuntungan dari pemanfaatan sumber daya alam, sementara masyarakat sekitar menghadapi perubahan lingkungan dan satwa liar kehilangan habitatnya. Dalam keadaan demikian, pembangunan tidak cukup dinilai berdasarkan besarnya investasi atau banyaknya proyek yang diselesaikan. Kita perlu memeriksa apakah manfaat pembangunan sebanding dengan biaya sosial dan ekologis yang ditimbulkannya.
Literasi politik juga menuntut keberanian untuk mengawasi pemimpin setelah pemilihan selesai. Demokrasi kehilangan sebagian maknanya apabila warga hanya dibutuhkan ketika suara mereka diperlukan, kemudian dibiarkan menjadi penonton ketika kebijakan dirumuskan. Hak politik seharusnya melahirkan tanggung jawab untuk terus bertanya, mengkritik, dan meminta penjelasan. Ketika kebijakan berpotensi merusak lingkungan, masyarakat tidak seharusnya diam hanya karena kebijakan itu berasal dari pemimpin yang dahulu mereka dukung.
Dalam kehidupan demokratis, kritik bukanlah permusuhan terhadap kekuasaan. Kritik justru menjadi cara masyarakat mengingatkan bahwa mandat politik bukanlah hak untuk bertindak tanpa batas. Pemimpin memperoleh kewenangan untuk mengurus kepentingan bersama, bukan untuk memperlakukan alam seolah-olah seluruh isinya tersedia bagi kepentingan ekonomi jangka pendek. Karena itu, pengawasan publik terhadap kebijakan lingkungan merupakan bagian dari upaya menjaga agar kekuasaan tetap berada dalam tanggung jawabnya.
Demokrasi yang Berpihak pada Kehidupan
Cara pandang tersebut mengajak kita memikirkan kembali arti kesejahteraan. Selama ini, kesejahteraan sering diukur melalui pendapatan, pembangunan infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi. Ukuran itu penting, tetapi tidak cukup apabila pada saat yang sama sumber air tercemar, hutan menyusut, dan habitat satwa semakin terdesak. Kehidupan yang sejahtera tidak mungkin dipisahkan dari lingkungan yang memungkinkan kehidupan itu berlangsung. Kemajuan yang menghabiskan penyangga ekologisnya sendiri menyimpan kontradiksi yang perlu dipertanyakan.
Tanggung jawab menjaga lingkungan tentu tidak dapat dibebankan kepada pilihan politik masyarakat semata. Pemerintah harus menegakkan hukum, dunia usaha perlu bertanggung jawab atas kegiatan ekonominya, dan masyarakat harus terlibat dalam pengawasan. Namun, pilihan politik tetap memiliki arti penting karena melalui mekanisme itulah warga memberikan mandat kepada orang-orang yang menentukan arah kebijakan. Literasi politik membantu memastikan bahwa mandat tersebut diberikan dengan kesadaran, bukan sekadar karena kekaguman terhadap tokoh atau pengaruh propaganda.
Persoalan lingkungan memperlihatkan batas cara berpikir politik yang hanya berpusat pada kepentingan manusia hari ini. Ada generasi mendatang yang tidak ikut menentukan keputusan sekarang, tetapi akan menerima akibatnya. Ada pula satwa liar yang tidak dapat menyampaikan tuntutan, meskipun keberlangsungan hidupnya bergantung pada kebijakan manusia. Keduanya mengingatkan kita bahwa tanggung jawab politik melampaui kepentingan sesaat dan batas waktu sebuah pemerintahan.
Barangkali di sinilah ukuran kedewasaan demokrasi perlu diperluas. Demokrasi bukan hanya tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam pemilihan, melainkan juga tentang bagaimana kekuasaan memperlakukan kehidupan yang tidak memiliki kekuatan untuk menuntut haknya. Ketika kepentingan alam tidak dapat disuarakan secara langsung, masyarakat perlu menjadikan pengetahuan, kesadaran moral, dan keberanian mengawasi kekuasaan sebagai jalan untuk memperjuangkannya.
Kita tidak dapat berharap hutan dan satwa liar terlindungi hanya dengan menggantungkan nasib pada janji pemimpin. Perlindungan lingkungan memerlukan kebijakan yang jelas, pelaksanaan yang konsisten, penegakan hukum, dan pengawasan masyarakat. Semua itu membutuhkan warga yang tidak berhenti menjadi pemilih, tetapi tumbuh menjadi subjek demokrasi yang sadar akan konsekuensi keputusan politik. Tanpa kesadaran tersebut, demokrasi mudah menjadi perayaan pergantian kekuasaan tanpa perubahan mendasar dalam cara manusia memperlakukan alam.
Maka, sebelum terpukau oleh popularitas dan janji manis, kita perlu belajar membaca apa yang tersembunyi di balik setiap tawaran pembangunan. Sebab, keputusan politik tidak hanya menentukan siapa yang akan memimpin manusia, tetapi juga bagaimana kehidupan di luar kepentingan manusia diperlakukan. Satwa liar memang tidak memiliki suara dalam pemilu. Namun, manusia memiliki kemampuan untuk berpikir, menimbang, dan bertanggung jawab. Literasi politik menjadi penting bukan hanya agar kita tidak keliru memilih pemimpin, melainkan juga agar kekuasaan tidak kehilangan kesadaran bahwa alam dan seluruh kehidupan di dalamnya bukan sekadar objek pembangunan, melainkan bagian dari masa depan yang wajib dijaga. (*)
