OPINI
Peran Pengeluaran Negara dalam Optimalisasi Alokasi Sumber Daya pada Sektor Publik
Oleh: Hilga Cahaya Anastiya Pranata – Mahasiswa FISIP Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi
Pengeluaran negara bukan sekadar soal bagaimana pemerintah membelanjakan uang rakyat. Lebih dari itu, ia adalah instrumen strategis untuk menentukan arah pembangunan dan kesejahteraan bangsa. Setiap rupiah yang keluar dari kas negara seharusnya menjadi investasi sosial yang menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat, yakni bukan hanya angka di atas kertas anggaran.
Namun, realitas di lapangan sering kali jauh dari harapan. Banyak program pemerintah yang boros, tidak tepat sasaran, bahkan berhenti di level administrasi tanpa memberi dampak langsung bagi rakyat kecil. Padahal, pengeluaran negara seharusnya menjadi alat efektif untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya publik di sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, yakni fondasi utama kemajuan bangsa.
Sayangnya, alokasi anggaran masih timpang. Wilayah perkotaan kerap menjadi prioritas pembangunan, sementara daerah pedesaan tertinggal dalam akses pendidikan, layanan kesehatan, hingga infrastruktur dasar. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kebijakan belanja negara belum sepenuhnya berpihak pada pemerataan.
Lebih memprihatinkan lagi, efisiensi dan transparansi penggunaan anggaran masih menjadi persoalan klasik. Tidak sedikit proyek pemerintah yang berorientasi seremonial atau pencitraan politik, bukan pembangunan berkelanjutan. Dalam kondisi fiskal terbatas, setiap kebijakan pengeluaran seharusnya benar-benar diperhitungkan dampaknya terhadap ekonomi dan kesejahteraan publik.
Pengeluaran Negara Sebagai Instrumen Pemerataan dan Stabilisasi Ekonomi
Pengeluaran negara bukan sekadar aktivitas membelanjakan anggaran, melainkan alat strategis untuk menggerakkan pembangunan ekonomi dan sosial. Melalui kebijakan belanja publik, pemerintah bisa memastikan bahwa sumber daya yang terbatas dialokasikan secara efisien, adil, dan tepat sasaran.
Secara umum, pengeluaran negara memiliki dua fungsi utama: penyediaan barang dan jasa publik serta stabilisasi ekonomi makro. Fungsi pertama mencerminkan tanggung jawab negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan keamanan. Fungsi kedua berperan menjaga keseimbangan ekonomi nasional, misalnya melalui peningkatan belanja pada masa krisis untuk mendorong daya beli masyarakat.
Ketika prinsip transparansi, efisiensi, dan keadilan diterapkan, pengeluaran negara tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan pemerataan manfaat pembangunan.
Fokus pada Multiplier Effect dan Keadilan Distributif
Pengeluaran negara idealnya diarahkan pada program yang memberikan multiplier effect bagi perekonomian. Belanja infrastruktur, misalnya, bukan hanya membuka lapangan kerja, tapi juga memperlancar arus logistik, meningkatkan produktivitas nasional, dan memperkuat daya saing ekonomi.
Kebijakan fiskal semacam ini harus berorientasi pada manfaat jangka panjang, bukan sekadar mengejar target serapan anggaran tahunan. Di sisi lain, keseimbangan tetap diperlukan agar belanja pemerintah tidak menimbulkan defisit berlebihan atau ketergantungan fiskal.
Kunci dari semua itu adalah transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Selama birokrasi masih diwarnai pemborosan dan korupsi, pengeluaran negara sulit mencapai tujuannya. Pemerintah perlu mengubah paradigma dari sekadar menyerap anggaran menjadi menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.
Uang Rakyat Harus Kembali ke Rakyat
Pengeluaran negara sejatinya adalah cermin moral pemerintahan. Ia menunjukkan sejauh mana negara berpihak pada rakyatnya. Setiap rupiah yang keluar dari kas negara harus diarahkan untuk membangun manusia, memperkuat ekonomi, dan menegakkan keadilan sosial.
Masalah utama bukan pada jumlah anggaran, melainkan pada niat dan tata kelola. Selama kebijakan fiskal masih dipengaruhi kepentingan politik dan birokrasi, sulit bagi pengeluaran negara untuk menjadi motor pemerataan. Pemerintah perlu menempatkan kesejahteraan publik sebagai prioritas utama, bukan pencapaian administratif semata.
Negara harus berani bertransformasi, dari pola belanja rutin menjadi investasi sosial jangka panjang. Partisipasi publik dalam mengawasi anggaran juga mutlak diperlukan agar uang negara benar-benar kembali kepada rakyat dalam bentuk kesejahteraan, pemerataan, dan kehidupan yang lebih layak bagi semua.
Pengeluaran negara mencerminkan wajah moral pemerintahan. Jika dikelola dengan jujur dan berpihak pada rakyat, ia menjadi kekuatan besar yang mendorong kemajuan bangsa. Tetapi jika dijalankan secara serampangan dan sarat kepentingan, ia justru menjadi beban yang memperdalam ketimpangan. (*)
*Artikel ini untuk tugas perkuliahan
