OPINI
Reformasi Fiskal Digital dan Transparansi Keuangan Publik
Oleh: Karisma Juliyanti – Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi
Di era digitalisasi, sektor publik dituntut lebih efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengelola keuangan negara. Salah satu langkah strategis adalah reformasi fiskal digital, yaitu modernisasi sistem pengelolaan keuangan publik dengan teknologi digital.
Reformasi ini tidak hanya menyasar aspek teknis anggaran, tetapi juga meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Menurut OECD (2025), transformasi digital dalam fiskal mempercepat perhitungan pajak, meningkatkan akuntabilitas, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Di Indonesia, digitalisasi fiskal menjadi kunci efisiensi sistem keuangan negara sekaligus adaptif terhadap dinamika ekonomi global. Tantangan yang muncul meliputi kesiapan SDM, keamanan data, dan regulasi yang adaptif. Sementara potensi penyalahgunaan anggaran dan korupsi dapat ditekan melalui sistem fiskal digital yang transparan.
Konsep Reformasi Fiskal Digital
Reformasi fiskal digital bertujuan memperkuat efisiensi dan transparansi pengelolaan anggaran melalui teknologi seperti big data, blockchain, dan kecerdasan buatan (AI).
Slemrod (2025) menekankan pentingnya regulasi digital yang menyeimbangkan keterbukaan informasi fiskal dan privasi publik, sehingga masyarakat dapat mengakses data tanpa mengorbankan keamanan.
Di Indonesia, pemerintah telah meluncurkan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) dan SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) untuk mempercepat digitalisasi fiskal, mendukung Reformasi Birokrasi Nasional, dan mewujudkan pemerintahan adaptif terhadap tantangan ekonomi modern.
Transparansi dalam Keuangan Publik
Transparansi fiskal adalah prasyarat tata kelola keuangan publik yang adil dan integritas tinggi. Menurut World Bank (2025), keterbukaan anggaran memperkuat kepercayaan masyarakat.
Dengan sistem online, publik dapat memantau realisasi anggaran secara real-time, mengurangi manipulasi data, serta memperkuat legitimasi demokrasi fiskal. Portal seperti APBN Kita dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) menjadi contoh transparansi fiskal digital yang efektif.
Partisipasi publik meningkat karena masyarakat dapat mengawasi kinerja pemerintah secara aktif. Transparansi fiskal digital menjadi pilar utama keuangan publik modern.
Peran Teknologi dalam Akuntabilitas Fiskal
Teknologi digital memperkuat akuntabilitas fiskal melalui pengawasan berbasis data real-time. OECD (2025) menegaskan penggunaan big data dan blockchain dapat meningkatkan transparansi fiskal signifikan.
Blockchain, misalnya, mencatat setiap transaksi pemerintah secara permanen dan tidak bisa diubah, memperkuat kepercayaan publik. Menurut Kirakosyan & Manucharyan (2023), efisiensi administrasi berbasis teknologi mengurangi beban manual pegawai dan mempercepat layanan publik.
Dengan demikian, teknologi digital bukan sekadar alat bantu, melainkan fondasi utama akuntabilitas fiskal kontemporer.
Isu dan Tren Global Reformasi Fiskal Digital
Secara global, reformasi fiskal digital menjadi bagian dari harmonisasi regulasi lintas negara. Agrawal & Wildasin (2020) menyoroti tantangan pajak digital dalam perdagangan e-commerce internasional.
Rahman & Islam (2023) menekankan keterbukaan perdagangan digital dapat meningkatkan kapasitas fiskal negara berkembang. Tren lain adalah green fiscal reform, yakni kebijakan fiskal berorientasi keberlanjutan lingkungan, termasuk pajak karbon dan instrumen hijau dalam APBN digital.
Reformasi fiskal global kini mengarah pada efisiensi, inklusivitas, dan keberlanjutan.
Reformasi fiskal digital merupakan kebutuhan mutlak menghadapi tantangan ekonomi global dan tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan bersih, transparan, dan akuntabel.
Pemanfaatan teknologi digital mempercepat administrasi fiskal, memperkuat pengawasan, dan mengurangi risiko penyimpangan anggaran. Keberhasilan reformasi ini bergantung pada:
-
Komitmen politik yang kuat
-
Peningkatan kapasitas SDM
-
Kesiapan infrastruktur digital
Dengan demikian, reformasi fiskal digital bukan sekadar persoalan teknologi, tetapi bagian integral transformasi tata kelola pemerintahan menuju era transparansi dan akuntabilitas publik berkelanjutan. (*)
*Artikel ini untuk tugas perkuliahan
